Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno menegaskan bahwa infrastruktur sistem penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) harus diamankan sangat ketat seperti sistem perbankan. “Suara rakyat adalah transaksi politik paling bernilai. Ia harus dijaga dengan standar keamanan setara sistem perbankan nasional,” kata Romy di Jakarta, Kamis. Beliau menilai ancaman terhadap pemilu saat ini
Dalam rapat bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, isu disparitas kondisi jalan provinsi dan kabupaten/kota menjadi salah satu bahasan utama. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menekankan bahwa persoalan jalan daerah bukan hanya terkait besarnya anggaran, melainkan lebih pada aspek tata kelola dan konsistensi kebijakan. Ia mencatat bahwa selama dua
Akademisi di Kalimantan Timur menilai wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD tidak menyentuh akar persoalan, karena problem utama pilkada langsung bukan terletak pada masyarakat, melainkan pada partai politik yang dinilai gagal menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik. Analis politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (Fisip
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan jadwal pelaksanaan pemilu menjadi dua tahap; pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah memiliki implikasi yuridis dan politis. Secara yuridis, putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum pemilu dan berpotensi menyebabkan disfungsi layanan pemerintahan daerah akibat kekosongan masa jabatan anggota DPRD sekitar 2–2,5 tahun.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, George Towar Ikbal Tawakkal meminta DPR menolak penerapan pemilu berbasis e-voting di Indonesia. Indonesia belum siap dengan sistem pemilu berbasis e-voting. Salah satu persoalannya adalah potensi peretasan hack. “Saya masih melihat kita belum siap, karena rawan untuk di-hack. Keamanan siber itu
Deddy Sitorus, Anggota Komisi II DPR RI, mengusulkan agar penyelesaian sengketa diperkuat di tingkat bawah melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghindari penumpukan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). “Saya justru mungkin coba kita dalami, apakah kita bubarkan Bawaslu-nya atau justru kita perkuat? Jadi pengadilannya itu justru ada di bawah,
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Chusnul Mar’iyah mengusulkan lembaga Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) dibubarkan dan mencabut wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) menangani sengketa pemilu. Sebelumnya Bawaslu adalah badan ad hoc yang dipermanenkan seiring berjalannya waktu. Tidak hanya Bawaslu, Panwaslu juga dinilai tidak diperlukan. “Makanya saya dari dulu, Panwaslu
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak mengubah ketentuan pergantian kepala daerah dalam UU Pilkada No 10/2016. Penolakan itu menjawab permohonan seorang Anggota DPRD Provinsi Papua periode 2024-2029 bernama Yeyen. Yeyen memohon sejumlah pasal dalam UU 10/2016 tentang Pilkada agar diubah. Ketentuan yang dimohonkan adalah pasal 173 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UU No 10/ 2016
Presiden Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Bogor (2/2/2026) mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar tidak menjadi pemimpin yang “lugu” dalam menghadapi dinamika global dan geopolitik. Walau Indonesia sering dianggap sebagai “The Impossible Nation”, para pemimpin harus tetap waspada dan memahami situasi geopolitik
Donald Trump menjadi salah satu tokoh paling kontroversial di dunia dalam hampir satu dekade. Namun di tengah kontroversial itu, banyak orang menilai Trump dari gaya luarnya, bukan dari cara berpikirnya. Memahami Trump seharusnya tidak bisa menggunakan kacamata politisi biasa. Trump lahir dari dunia bisnis, media, dan negosiasi keras yang membentuk
Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh nasional di kediamannya pada Jumat, 30 Januari 2026. Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung menjadi salah satu isu yang dibahas. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menyampaikan opsi. Opsi Pilkada langsung seperti sekarang dinilai belum sepenuhnya efektif karena partai
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai PSI dan semua partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum (Pemilu) berpotensi menjadi kompetitor. Sarmuji menyatakan pada Minggu (1/2/2026) “Bagi kami partai apapun yang menjadi peserta pemilu berpotensi menjadi kompetitor. Hanya saja PSI harus membuktikan diri, harus lolos seleksi administratif untuk bisa
