Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI Soroti Kemunduran Demokrasi dan Desak Reformasi Partai–Pemilu

Dalam acara pengukuhan Prof. Dr. phil. Aditya Perdana, S.IP., M.Si., sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Pelembagaan Politik hari Rabu (18/02), Prof Aditya menyoroti adanya gejala kemunduran demokrasi (democratic backsliding) dalam satu dekade terakhir. Demokrasi Indonesia pasca-Reformasi 1998 memang berhasil membuka ruang kompetisi dan kebebasan sipil, namun aspek partai politik

Selengkapnya »
20 Februari 2026

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Direktur ABC Riset dan Consulting, Erizal, menilai Presiden Prabowo Subianto, partai-partai, dan civil society juga tidak lagi berselera dengan manuver politik Joko Widodo. Hal ini didasarkan pada pernyataan Jokowi yang mendukung revisi ulang Undang-Undang KPK. Sekjen Golkar, Sarmuji, dan Politisi PKB, Abdullah, menilai manuver Jokowi tersebut merupakan bentuk cuci tangan

Selengkapnya »
19 Februari 2026

Saat Klaim Jokowi Soal Revisi UU KPK Dibantah Partai Politik

Terjadi aksi saling lempar tanggung jawab antara Jokowi dan partai politik di DPR mengenai siapa sebenarnya dalang di balik revisi UU KPK 2019 yang penuh kontroversial sebab melemahkan kinerja lembaga antirasuah tersebut. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyebut revisi terhadap UU KPK versi lama merupakan inisiatif DPR dan tidak ditandatangi

Selengkapnya »
19 Februari 2026

Gubenur Sultra Temui Mendagri Bahas Pulau Kawi-Kawia

Mendagri Tito Karnavia menerima audiensi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka dan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, pada Rabu (18/2/2026). Audiensi ini difokuskan pada sinkronisasi batas wilayah administrasi serta kejelasan status hukum dan optimalisasi pemanfaatan Pulau Kawi-Kawia agar dapat diselesaikan secara tuntas secara konstitusional, dialogis, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selengkapnya »
19 Februari 2026

Pengamat: Evaluasi Rekrutmen Politik Terkait Pilkada Solusi Bagus

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan mengatakan wacana evaluasi rekrutmen politik terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat mencegah terjadinya politik uang. “Saya kira wacana evaluasi rekrutmen politik pada kontestasi pemilihan kepala daerah sangat bagus. Mengingat, rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik (parpol) selama ini menurut saya

Selengkapnya »
18 Februari 2026

Seperempat Abad Otonomi Daerah: Antara Konsistensi Politik Hukum dan Desain Terukur

Setelah 25 tahun berjalan, otonomi daerah tetap menjadi pilihan strategis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, risiko pelemahan otonomi akibat berbagai dinamika kebijakan berpotensi mengganggu stabilitas tata kelola pemerintahan. Konsistensi politik hukum, desentralisasi asimetris yang terukur, dan perbaikan tata kelola diharapkan menjadi kunci penguatan otonomi daerah. Kepala PR PDN

Selengkapnya »
18 Februari 2026

Kompas Papua, di Mana Peta OAP?

Enam Gubernur di Tanah Papua menyepakati bahwa pemekaran wilayah yang telah menjadi daerah otonomi baru tidak memisahkan ikatan batin, sejarah, dan ekologi selama ribuan tahun di bumi Cenderawasih. Kesepakatan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus

Selengkapnya »
18 Februari 2026

Politik Kewargaan Masyarakat Adat

Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat oleh negara hingga kini masih menyisakan banyak persoalan. Persoalannya mencakup kasus pembatasan akses, ketidakpastian pemenuhan hak, hingga peminggiran atas ruang hidup. Negara sebagai entitas kekuasaan baru dengan dalih kepentingan kolektif kerap mengabaikan partikularitas lokal dan spesifik seperti Masyarakat adat yang telah ada lebih dahulu. Menurut

Selengkapnya »
13 Februari 2026

Sederet Kelemahan Implementasi Otonomi Daerah versi DPD

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan kebijakan otonomi daerah yang dijalankan sejak reformasi hingga saat ini masih belum memberikan keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masih banyak catatan terhadap implementasi otonomi daerah, misalnya, kewenangan pemerintah daerah yang belum terfasilitasi kendati memiliki ruang yang

Selengkapnya »
13 Februari 2026

Otonomi Daerah dan Tanpan Kemandirian Fiskal

Otonomi daerah sering dijadikan sebagai simbol keberhasilan reformasi. Kewenangan luas, struktur birokrasi diperkuat dan ruang kebijakan lokal semakin terbuka. Namun ada sebuah pertanyaan mendasar, apakah otonomi benar-benar melahirkan kemandirian fiskal? Realitas menunjukkan banyak daerah memiliki ruang fiskal sempit dan bergantung dana transfer pusat. Program pemberdayaan kerap ditunda akibat keterbatasan Pendapatan

Selengkapnya »
13 Februari 2026

Diplomasi Bukan Sekedar Politik, tetapi “Seni”

Diplomasi sering dibayangkan sebagai pertemuan kaku dibalik meja perundingan, namun bagi Ani Nigeriawati, Direktur Diplomasi Kementerian Luar Negeri, diplomasi adalah sebuah “seni” yang jauh lebih luas dari sekedar urusan politik dan perjanjian tertulis. Kekuatan soft power adalah sebuah pendekatan yang mengedepankan pengaruh melalui budaya, komunikasi, dan daya tarik bangsa. Diplomasi

Selengkapnya »
12 Februari 2026

Bisakah Praktik “Cancel Culture” Publik Berlaku di Politik Indonesia?

Fenomena cancel culture merujuk pada pemberian sanksi sosial secara kolektif terhadap individu atau institusi yang melanggar norma. Saat ini cancel culture terlihat efektif di industri hiburan namun belum terlihat di ranah politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan keadilan di ruang publik digital. Dalam kajian ilmiah, cancel culture, dipahami

Selengkapnya »
12 Februari 2026
Search