Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap pengakuan salah satu korban selamat dari insiden di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 14 April 2026. Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua Fritz Ramandey mengatakan, pengakuan ini diperoleh seusai lembaganya memintai keterangan yang bersangkutan. “Maka yang bersangkutan tidak tanggung-tanggung mengatakan bahwa ‘yang menembak
Seruan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat peran strategis mahasiswa di tengah dinamika geopolitik global, menjadi kesimpulan diskusi kebangsaan bertajuk “Merawat Persatuan, Menjaga Indonesia: Suara Pemuda di Tengah Krisis Global”. Forum tersebut mempertemukan berbagai elemen mahasiswa lintas organisasi. Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, Muhammad Sardani, menyampaikan, tantangan era digital
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI perlu jarak 20 hingga 22 bulan sebelum tahapan pencoblosan dimulai untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih dan peserta Pemilu. Untuk itu, sebaiknya revisi Undang-Undang Pemilu sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari. Artinya, pada saat itu KPU sudah harus memegang hasil RUU Pemilu yang hingga saat ini masih berada
Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi momentum penting bagi pekerja rumah tangga (PRT) maupun pemberi kerja. Melalui regulasi ini, pemerintah memastikan perlindungan hukum mencakup kedua belah pihak secara adil. Dengan disahkannya RUU PPRT, maka tidak ada lagi istilah majikan-pembantu. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Amnesty International Indonesia menyatakan situasi hak asasi manusia (HAM) secara nasional menunjukkan gejala mengkhawatirkan. Lembaga tersebut menyebut 2025 sebagai tahun malapetaka HAM, baik dalam kebebasan sipil dan politik maupun keadilan ekonomi dan sosial. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pada awal tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh personel Korps Brimob Polri untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dinamika keamanan akibat gejolak geopolitik global. Arahan tersebut disampaikan saat membuka rapat kerja teknis (rakernis) Korps Brimob Polri yang diikuti sekitar 7.000 personel di Lapangan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat, Selasa (21/4). Ia
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih menunggu kesediaan waktu Presiden RI Prabowo Subianto untuk membahas rekomendasi terkait reformasi kepolisian yang lebih efektif. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, rekomendasi tersebut sudah rampung dua bulan lalu. Meski demikian, Jimly tak mengungkapkan rekomendasi-rekomendasi yang telah disusun timnya. Dia hanya menyebutkan bahwa,
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau Fanny Wahyu Kurniawan menyampaikan bahwa 56 pekerja migran Indonesia berhasil diselamatkan dari pemberangkatan ilegal ke Malaysia pada 18 April 2026. Menurut keterangan pers Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Jakarta, Senin, para pekerja migran diselamatkan saat Polsek Medang Kampai, Dumai,
Implementasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) akan dikawal ketat bersama pemerintah melalui masa transisi selama 1 tahun. Dasco menambahkan, masa transisi ini guna memastikan seluruh ketentuan yang telah disepakati, termasuk jaminan sosial dan perlindungan kerja, benar-benar berjalan efektif di lapangan. Sementara, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyambut baik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan data penyidikan kasus selama 2004 sampai 2025 menunjukkan sebanyak 25 persen kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. KPK mengatakan, angka tersebut menunjukkan bahwa sektor pengadaan masih menjadi ruang rentan yang dimanfaatkan baik melalui suap, pengaturan proyek, hingga mufakat jahat antara penyelenggara negara (PN)
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti Kekerasan Seksual Berbasis Online (KBGO) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Anggota Komnas Perempuan, Chatarina Pancer Istiyani mengatakan, peningkatan ini menegaskan bahwa KBGO merupakan persoalan serius berbasis digital yang merentankan situasi perempuan terdampak menjadi korban dan terjerat kriminalisasi dengan dampak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri asal-usul uang pemerasan yang dilakukan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Komisi antirasuah menduga para OPD di Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyiapkan uang dari kantong pribadi untuk diberikan kepada Gatut. Budi mengatakan lembaganya juga turut mencari sejumlah OPD di lingkungan
