KEGIATAN

Polisi: Kami tidak Bisa Bubarkan Ormas

Polda Metro Jaya mengakutidak bisa membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas). Itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan pihak kepolisian. Hal tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengenai tindakan ormas yang berulangkali melakukan pelanggaran. Ia menjelaskan masalah-masalah terkait ormas itu sendiri nantinya akan

Selengkapnya »

DPR Tepis Ada Tarik Ulur Bahas RUU Perampasan Aset

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menepis ada tarik ulur membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Pasalnya, belum ada langkah konkret terbaru pembahasan calon beleid itu. Adies mengatakan DPR bakal membahas RUU Perampasan Aset usai menuntaskan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Saat ini pembahasan revisi KUHAP masih berproses di

Selengkapnya »

PDIP Akan Laporkan Budi Arie Terkait Jatah Judol

Politikus PDIP Guntur Romli menyatakan Partainya akan melaporkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang saat ini menjabat Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi ke polisi. Langkah ini diambil menyusul beredarnya rekaman wawancara wartawan dengan Budi Arie yang menuding PDIP dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan sebagai

Selengkapnya »

Panglima TNI: Pengamanan Kejaksaan Sesuai UU, Tugas Selain Perang

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan pengamanan kejaksaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Agus juga mengatakan TNI mempunyai nota kesepahaman (MoU) dengan kejaksaan tentang pendidikan dan latihan, pertukaran informasi, penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan, kemudian penugasan

Selengkapnya »

Menkumham Sebut Draft RUU Perampasan Aset Segera Difinalisasi

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut draf rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tengah difinalisasi. Supratman membeberkan Kementerian Hukum pembuatan draf akhir RUU Perampasan Aset bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemudian, Supratman menuturkan pihaknya juga berkonsultasi dengan DPR guna memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional

Selengkapnya »

AJI: Teror dan Intimidasi Terhadap Suara Kritis Mirip Era Orde Baru

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manu Afrida, mengatakan bahwa ancaman pada kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini terus mengemuka dan nyata adanya. “AJI mengecam tindakan teror yang dialami oleh YF. Tindakan ini merupakan bentuk nyata pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan UU Pers No

Selengkapnya »

Nusron: Tak Ada Catatan Sengketa di Lahan BMKG yang Diduduki GRIB

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan lahan di Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel) yang diduduki ormas GRIB Jaya adalah lahan negara berstatus sertifikat hak pakai atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ia menegaskan tidak ada catatan sengketa atas lahan negara yang diperuntukkan untuk BMKG tersebut. Nusron mengatakan aneh bila

Selengkapnya »

Ketua DPR: Segera Bubarkan Ormas Berbau Premanisme

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta pemerintah tegas memberantas organisasi masyarakat (Ormas) berbau premanisme. Bahkan, Puan berharap ormas tersebut dibubarkan saja. Pernyataan itu disampaikan Puan saat menjawab pertanyaan jurnalis mengenai lahan milik BMKG di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, diduga diduduki dan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi anggota

Selengkapnya »

Kejagung Terima Kasih ke Prabowo soal Perpres Pelindungan Jaksa

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang pelindungan negara terhadap Jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan RI. Disampaikan Harli, perpres tersebut menegaskan pentingnya negara hadir dalam memberikan perlindungan bagi jaksa dan keluarganya dalam menjalankan tugas serta fungsinya. Harli menyebut kerja sama

Selengkapnya »

Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Sita Tanah Senilai Rp2 M di Pasuruan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu bidang tanah dengan taksiran nilai sekitar Rp2 miliar di Pasuruan terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022. Terkait proses ini pula, penyidik pada hari ini telah merampungkan pemeriksaan terhadap lima orang

Selengkapnya »
Search