Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook untuk terdakwa sekaligus eks Mendikbudristek Nadiem Makarim akan dilanjutkan pada hari ini, Senin (12/6/2026). Agenda sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan sela alias penentuan apakah berkas perkara atas nama Nadiem Makarim lanjut ke tahap pembuktian atau tidak. Hakim pun meminta agar
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Airlangga, Mohammad Syaiful Aris memprediksi akan adanya gelombang Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pasca-pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Menurut Aris, kemungkinan dan potensi tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena merupakan bagian dari mekanisme kontrol
Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu membeberkan peran dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2024, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz atau yang dikenal sebagai Gus Alex. Asep menjelaskan bahwa Yaqut selaku Menteri Agama saat itu berperan
Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru membutuhkan waktu penyesuaian. Meski demikian, Korps Adhyaksa memastikan komitmennya untuk melaksanakan ketentuan hukum baru tersebut secara optimal. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, dalam praktiknya penerapan KUHP dan
Pihak Istana buka suara soal kabar akan terbitnya aturan yang mengatur peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, aturan yang ditolak Koalisi Masyarakat Sipil itu belumlah final dan masih bersifat draf. Di samping itu, ia menjelaskan bahwa aturan TNI dalam penanggulangan terorisme
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan semua pejabat struktural dan pimpinan satu suara dalam penyidikan dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Pengumuman resmi terkait perkara itu segera dilakukan. Budi mengatakan, bukti yang dimiliki penyidik sudah sangat kuat. Meski, saat ini ini KPK masih menunggul hasil hitungan
Presiden Prabowo Subianto saat acara panen raya di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/1), mengungkap bahwa Kejaksaan Agung bakal kembali menyita lahan sawit bermasalah yang luasnya 4 juta sampai 5 juta hektare pada tahun 2026. Di hadapan petani-petani dan sejumlah pejabat negara, Prabowo mengajak seluruh pihak bersatu dan kompak
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyampaikan, lembaga yang dipimpinnya telah menangani sebanyak 701 permohonan atau perkara sepanjang 2025. Dengan rincian, 366 permohonan pengujian undang-undang, 334 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah, dan 1 permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Dari jumlah tersebut, sebanyak 598 perkara telah diputus. Data
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi soal mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang dihalangi untuk berbicara usai menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026). Setelah menjalani sidang perdana kasus Chromebook, Nadiem langsung dibawa jaksa menuju ruang tahanan pengadilan. Padahal biasanya para terdakwa diberi kesempatan
Kementerian Hukum (Kemenkum) menjelaskan berbagai pasal yang mendapat sorotan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru. KUHP dan KUHAP yang baru sudah mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. Penjelasan itu dilakukan dalam konferensi pers terkait penerapan KUHP dan KUHAP baru di Gedung Sekretariat
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta Kepolisian RI (Polri) menginvestigasi asal teror yang diterima influencer usai mengkritik sejumlah program pemerintah. Kendati demikian, ia juga mengingatkan agar kritik sebaiknya disampaikan dengan cara yang benar. Pemerintah tidak menghendaki adanya teror terhadap siapapun dalam bentuk apapun. Ia pun mengaku prihatin atas kejadian
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Rancangan Peraturan Presiden akibat turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan mengatur pemanfaatan akal imitasi atau kecerdasan artifisial (AI). Menurut dia, pemanfaatan AI tersebut akan membuat pernyataan yang disampaikan terperiksa ataupun tersangka dapat langsung diketik secara otomatis,
