Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Setelah penetapan tersangka dan penahanan, penyidik KPK akan melanjutkan serangkaian proses penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi dan penggeledahan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, langkah tersebut dilakukan untuk melengkapi alat bukti dalam perkara dugaan pemerasan
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi mencopot Danke Rajagukguk dari posisinya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo. Rotasi dan mutasi itu tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 488 Tahun 2026 tanggal 13 April 2026 dan dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna. Dalam surat itu, Jaksa Agung
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremil, Moskwa, Senin (13/4/2026), menghasilkan sejumlah poin penting bagi kedua negara. Teddy menyebutkan, ada kerja sama di sektor energi dan sumber daya mineral yang menjadi prioritas jangka panjang bagi Indonesia dan Rusia. Selain
Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan mayoritas respondennya tetap ingin mempertahankan sistem pemilihan langsung untuk Pilkada hingga Pilpres. Survei soal sistem pemilu ini menjadi sebagian komponen dalam survei “Evaluasi dan Komitmen Publik Terhadap Pancasila”, dipaparkan Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2026). Survei ini berkaitan dengan sila
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, disebut KPK menjalankan cara-cara yang mengerikan bagi para perangkat daerah anak buahnya sehingga para pejabat itu tak kuasa menolak permintaan Gatut. Begini modusnya! Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Gatut menggunakan surat pengunduran diri yang ditandatangani Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tanpa
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menyatakan polemik kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah meresahkan masyarakat dan merugikan banyak pihak termasuk dirinya. JK terseret kasus tersebut usai narasi di sejumlah platform digital menyebut adanya pemberian uang Rp5 miliar dari JK kepada Roy Suryo
Pemerintah menyiapkan sejumlah cara untuk mencegah praktik-praktik haji ilegal jelang keberangkatan ibadah haji 2026 yang dapat merugikan jemaah. Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhai) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pemerintah berhasil mencegah sekitar 1.200 orang yang akan berangkat menggunakan visa non-haji pada 2025. Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, untuk tahun
Kerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) resmi berlaku mulai Jumat (10/4/2026). Kebijakan kerja fleksibel ini baru berlaku, mengingat pada Jumat (3/4/2026) merupakan tanggal merah untuk memperingati wafatnya Isa Almasih. Penerapan WFH bagi ASN setiap Jumat ini merupakan salah satu kebijakan
Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri hingga pejabat setingkat eselon I kementerian/lembaga, di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, untuk menyampaikan taklimat secara langsung. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan agenda taklimat oleh Presiden dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) resmi melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar dan dua akun media sosial terkait penyebaran hoaks dan berita bohong terkait ijazah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu dilakukan langsung oleh JK ke Bareskrim Polri pada Rabu (8/4) kemarin. Laporan diterima dan teregister dengan nomor
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rikwanto menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana harus disusun dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Hal ini bertujuan agar kebijakan tersebut tetap melindungi hak milik warga negara dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Hal tersebut disampaikan Rikwanto usai menerima masukan
Bareskrim Polri mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan Psikotropika mengatur secara tegas mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana narkotika. Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI menjelaskan, peredaran uang hasil kejahatan narkotika sering kali melintasi batas negara.Jika dana
