Isu reshuffle kabinet jilid 5 yang disebut-sebut akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (6/2/2026), kembali memantik spekulasi politik. Di tengah kabar tersebut, muncul pula informasi bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berpotensi masuk dalam struktur pemerintahan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung
Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah petinggi organisasi masyarakat (ormas) Islam serta pemimpin pondok pesantren (ponpes) di Istana, Jakarta. Puluhan tokoh agama Islam dari berbagai ormas pun berdatangan ke Istana pada Selasa (3/2/2026) siang. Ada yang mengenaka kemeja batik, kemeja, serta baju koko, dan sarung. Beberapa tokoh yang datang adalah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang mengusut latar belakang terjadinya kekosongan 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang kemudian terkait kasus dugaan pemerasan dan melibatkan Bupati Pati nonaktif Sudewo (SDW). Selain itu, Budi mengatakan KPK turut mengusut tahapan-tahapan pengisian 601 formasi perangkat desa tersebut, hingga ke perencanaan
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap praktik child grooming yang sering kali dibungkus dengan perhatian dan kasih sayang palsu, karena dapat menjadi pintu masuk kekerasan terhadap anak. Pernyataan tersebut disampaikan Wihaji untuk menanggapi maraknya perbincangan publik terkait child grooming, terutama setelah aktris Aurelie Moremans
Komisi XIII DPR RI menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kasus dugaan pelanggaran pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa seorang warga lanjut usia, Nenek Saudah, di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Korban diduga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pemilik dan pekerja tambang ilegal di wilayah tersebut. Ketua Komisi
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim optimistis dapat dibebaskan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbais Chromebook yang sedang bergulir di persidangan. Alasannya, sejumlah saksi yang dihadirkan di sidang mengaku bahwa mereka menerima gratifikasi tanpa sepengetahuan dan perintah Nadiem. Nadiem pun kaget karena sejumlah anak buahnya
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memastikan 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian dan lembaga di Jakarta akan menjadi Komponen Cadangan (Komcad). Sjafrie menjelaskan, para ASN diikutsertakan menjadi komcad guna menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air dalam mengabdi kepada negara. Para ASN yang berusia 18 sampai 35 tahun diikutsertakan dalam
Wacana penyesuaian ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu dinilai rawan diselewengkan menjadi alat kepentingan partai besar. Pakar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengingatkan DPR agar tidak menggunakan parliamentary threshold sebagai instrumen self-dealing yang justru melemahkan demokrasi plural. Ia menegaskan, meski DPR tidak diwajibkan berkonsultasi secara
Pelarian panjang pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid (MRC) memasuki babak akhir yang krusial. Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri mengonfirmasi bahwa Interpol pusat di Lyon, Prancis, telah resmi menerbitkan Red Notice untuk Riza Chalid per tanggal 23 Januari 2026. Status ini menjadikannya buronan internasional yang wajib ditangkap oleh kepolisian di 196
Polri menyatakan bahwa penonaktifan sementara Kapolresta Sleman Kombes Pol. Edy Setyanto dari jabatannya untuk menjamin objektivitas selama pemeriksaan lanjutan menyusul munculnya polemik dalam kasus penjambretan. Trunoyudo menjelaskan, penonaktifan ini berdasarkan rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda DI Yogyakarta. ADTT tersebut dilakukan
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) dari Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid menegaskan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini terancam menjadi sekadar slogan normatif. Hal ini disebabkan oleh absennya kemandirian anggaran yang membuat lembaga peradilan masih bergantung pada keputusan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Fahri saat memberikan keterangan ahli dalam sidang
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menggelar rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2026). Apjati mendorong DPR untuk mengevaluasi tata kelola rekrutmen, pelatihan, dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwani, menjelaskan, tingginya target penempatan PMI yang
