Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Polri: Penonaktifan Kapolresta Sleman guna jamin objektivitas

Polri menyatakan bahwa penonaktifan sementara Kapolresta Sleman Kombes Pol. Edy Setyanto dari jabatannya untuk menjamin objektivitas selama pemeriksaan lanjutan menyusul munculnya polemik dalam kasus penjambretan. Trunoyudo menjelaskan, penonaktifan ini berdasarkan rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda DI Yogyakarta. ADTT tersebut dilakukan

Selengkapnya »
30 Januari 2026

Pakar Hukum: Anggaran Elemen Kunci Independensi Peradilan

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) dari Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid menegaskan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini terancam menjadi sekadar slogan normatif. Hal ini disebabkan oleh absennya kemandirian anggaran yang membuat lembaga peradilan masih bergantung pada keputusan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Fahri saat memberikan keterangan ahli dalam sidang

Selengkapnya »
30 Januari 2026

Kepada DPR RI, Apjati Sebut Regulasi Penempatan PMI Rumit dan Lambat

Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menggelar rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2026). Apjati mendorong DPR untuk mengevaluasi tata kelola rekrutmen, pelatihan, dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwani, menjelaskan, tingginya target penempatan PMI yang

Selengkapnya »
29 Januari 2026

BSSN komitmen jaga kedaulatan siber di tengah dinamika geopolitik

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkomitmen dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional ruang siber di tengah dinamika geopolitik global. Komitmen itu disampaikan BSSN dalam agenda Rapat Internal Staf (RIS) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (26/1). Dalam forum strategis tersebut,

Selengkapnya »
29 Januari 2026

Sikap Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian Dinilai untuk Jaga Fondasi Demokrasi

Analisis Politik dan Isu Intelijen, Boni Hargens mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian. Menurut Boni, sikap tegas Listyo tersebut bukan sekadar resistensi institusional, melainkan mencerminkan kenegarawanan yang diperlukan dalam menjaga arsitektur demokrasi Indonesia. Boni menegaskan perdebatan tersebut bukan semata-mata persoalan teknis

Selengkapnya »
29 Januari 2026

Polri di Bawah Kementerian Dinilai Berisiko Ganggu Independensi

Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP) mendukung sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Ketua Umum KBPP Bimo Suryono mengatakan secara konstitusional dan yuridis, kedudukan Polri di bawah Presiden langsung sudah tepat. Menurut Bimo, wacana menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan

Selengkapnya »
28 Januari 2026

Reshuffle Kabinet: Ketika Kursi Kosong Membuka Banyak Tafsir

Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia membawa konsekuensi administratif sederhana: posisinya sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi kosong. Secara prosedural, kekosongan itu dapat diisi tanpa harus merombak kabinet secara luas. Namun dalam politik, jarang ada kekosongan yang berdiri sendiri. Satu kursi kosong kerap membuka tafsir yang lebih panjang—apakah perubahan

Selengkapnya »
28 Januari 2026

Alasan DPR Tetapkan Adies Kadir Jadi Hakim MK

Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi usulan dari Senayan dalam sidang paripurna pada Selasa, 27 Januari 2026. Adies akan menggantikan Hakim MK Arief Hidayat yang purna tugas pada Februari 2026. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan bahwa Adies memiliki latar belakang pendidikan dan rekam jejak yang

Selengkapnya »
28 Januari 2026

Menko Yusril: Status WNI Tak Hilang Otomatis Jika Masuk Militer Asing

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan status warga negara Indonesia (WNI) tidak hilang secara otomatis apabila seseorang bergabung dengan dinas militer asing, meskipun ketentuan tersebut telah diatur dalam undang-undang. Yusril menjelaskan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memang menyebutkan

Selengkapnya »
27 Januari 2026

Saat Kapolri Tolak Mentah-mentah Wacana Polri di Bawah Kementerian, Lebih Baik Dicopot dari Jabatan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak tegas usulan instansi Polri di bawah kementerian. Sigit pun menjelaskan sejumlah alasan dari penolakannya tersebut. Salah satunya, posisi Polri saat ini merupakan mandat Reformasi 1998. Pasca Reformasi 1998, Polri menjadi terpisah dari TNI sehingga memiliki momentum untuk membangun ulang

Selengkapnya »
27 Januari 2026

KPK Ungkap Asosiasi Pengepul Uang Rasuah Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya asosiasi yang menjadi pengepul uang rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Sekretaris Eksekutif DPP Kesthuri Muhamad Al Fatih diperiksa penyidik untuk mendalami dugaan itu, hari ini, 26 Januari 2026. Budi menjelaskan, penyidik KPK mendalami peran Al Fatih dalam pengumpulan

Selengkapnya »
27 Januari 2026

Korban Jambret Jadi Tersangka, DPR Panggil Kapolres-Kajati Sleman

Komisi III DPR akan memanggil kapolres dan Kajati Sleman untuk menjelaskan mengenai penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya (43), suami dari korban penjambretan yang terjadi di Jalan Solo, Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 26 April 2025 sekitar pukul 05.30 WIB. Kasus ini menjadi viral di media sosial yang mempertanyakan

Selengkapnya »
26 Januari 2026
Search