Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), saat ini, sedang mengkaji kemungkinan revisi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Termasuk Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu). Rencana revisi UU Pemda, UU Pilkada, dan UU Pemilu ini dimaksudkan agar bisa
Tim gabungan Polda Lampung dan TNI AD menetapkan total tiga orang tersangka dalam kasus penembakan kepada polisi dan judi sabung ayam. Dalam kasus penembakan terhadap 3 anggota Polres Way Kanan hingga tewas, anggota TNI AD Kopda Bazarsyah yang ditahan sejak Senin (17/3) kemarin akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Status penetapan
Disahkannya revisi Undang-Undang (RUU) TNI oleh DPR RI pada Kamis (20/3/2025), masih menjadi perdebatan dan kekhawatiran di masyarakat. Perdebatan dan kekhawatiran itu muncul karena salah satu poin dalam undang-undang (UU) itu mengatur bahwa perwira aktif kini bisa menempati jabatan pada 14 kementerian/lembaga, bertambah dari sebelumnya hanya 10 kementerian/lembaga. Dari penambahan
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menghormati jika ada kelompok masyarakat yang menggugat Undang-Undang No.34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI yang baru disahkan DPR, beberapa hari lalu. Saan mengatakan pihak yang menolak atau tidak puas dengan RUU yang sudah ditetapkan, selalu ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Salah
Massa aksi tolak UU TNI yang ditangkap pihak kepolisian di sekitar Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (24/3), dilaporkan bertambah. Laporan gabungan masyarakat sipil Front Anti Militerisme (FAM) mencatat, setidaknya ada 40 orang yang ditangkap aparat dan sedang ditahan di Mapolresta Surabaya. Tim LBH Surabaya saat ini sedang berada di Polrestabes
Pemerintah menjamin pelindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia (PMI) saat moratorium ke Arab Saudi dibuka kembali nanti. Jaminan itu disampaikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, menanggapi protes beberapa pihak terkait dengan rencana pencabutan moratorium untuk menempatkan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Mulanya, Menteri
Demonstrasi menolak Undang-Undang TNI atau UU TNI yang baru-baru ini disahkan DPR RI berlangsung ricuh di Malang pada Minggu (23/3) malam. Menurut pernyataan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Malang, demo yang awalnya berlangsung kondusif sejak pukul 15.45 WIB di depan Gedung DPRD Kota Malang. Eskalasi mulai meningkat sekitar pukul 18.20
Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional Yuddy Chrisnandi menyebut hanya segelintir anggota Komisi I DPR yang paham tentang filosofi lahirnya UU TNI. Yuddy mengatakan ketika berbicara tentang reformasi TNI dan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang baru disahkan, banyak anggota DPR melupakan sejarah. Ia memperhatikan hanya
Pusat Penerangan TNI menyatakan serangan KKB di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menewaskan 1 orang guru dan melukai enam orang lainnya. Pernyataan ini sekaligus klarifikasi atas pernyataan Kapendam XVII Cenderawasih Kol Inf Chandra Kurniawan di Jayapura, yang menyebut korban tewas mencapai enam orang. Kapuspen TNI BrigjenTNI Kristomei Sianturi mengatakan
Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan terkait dugaan teror berupa kiriman paket kepala babi di kantor Tempo. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan penyidik telah melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP) di Gedung Tempo, Jakarta Selatan, Minggu (23/3). Olah TKP meliputi
Komisi III DPR RI telah selesai melakukan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan pada masa persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 mendatang, pihaknya akan segera melakukan pembahasan RUU KUHAP dan ditargetkan
Selain di Jakarta, demo mahasiswa dan masyarakat sipil tolak RUU TNI juga terjadi di berbagai kota di Indonesia dari ujung barat hingga timur, Kamis (20/3). Meskipun ada demonstrasi dan protes setidaknya sejak berhari-hari lalu, DPR secara bulat mengesahkan perubahan UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI itu jadi
