Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) seharusnya memanggil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud untuk membahas polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar. Menurut dia, dialog antara Mendagri dan Gubernur Kaltim diperlukan agar polemik tidak berlarut-larut dan kebijakan yang diambil tetap mengacu pada
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga tahun 2023 Riva Siahaan divonis pidana selama 9 tahun penjara usai terbukti melakukan korupsi pada kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018–2023. Hakim Ketua Fajar Kusuma Aji menyatakan Riva terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin menegaskan penolakan terhadap hukuman mati dengan menempatkan isu tersebut dalam kerangka hak hidup sebagai prinsip yang tak bisa dikurangi. Ia menyebut, secara prinsipil kementeriannya tidak pernah menyetujui pidana mati. Menurut dia, hukuman terberat bukanlah hukuman mati. Jika sebuah tindak pidana dinilai sangat berat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) agar lembaga tersebut mengawasi pengelolaan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri. ICW mengajukan permohonan itu melalui surat pada Selasa, 24 Februari 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan mempelajari isi surat tersebut. “Kami akan melihat isi
Syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut dilayangkan dua advokat atas nama Raden Nuh dan Dian Amalia, yang teregister dengan perkara nomor 81/PUU-XXIV/2026, Selasa (24/6). Dalam petitumnya, para penggugat meminta agar calon
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf atas perbuatan anggota Polri yang mencederai perasaan masyarakat. Dia mengklaim institusi kepolisian akan berbenah setelah rentetan kasus pelanggaran oleh anggotanya. Sigit mengatakan, Polri akan bersikap tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran etik maupun hukum. “Kami tidak segan-segan melakukan penindakan tegas untuk menjaga
Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya di tingkat daerah untuk tak ragu menangani kasus megakorupsi. Mereka diminta untuk tak hanya fokus menangani kasus skala kecil. Hal itu disampaikan Jaksa Agung saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara pada 24-25 Februari 2026. Jajaran kejaksaan di daerah
KOMISI III DPR RI mulai menyusun draf naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU PA). Tahap awal ini menjadi bagian dari proses pembentukan regulasi yang dinilai krusial untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan berbagai kejahatan ekonomi di Indonesia. Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menyambut positif langkah
Kepolisian Daerah (Polda) Maluku resmi memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) Bripda Mesias Viktor Siahaya, oknum anggota Brimob yang menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa di Tual hingga meninggal dunia. Putusan tersebut dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang berlangsung selama 14 jam pada Senin pukul
Jaksa penuntut umum (JPU) tetap berkeyakinan eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menikmati uang Rp 809 miliar terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Jaksa menduga jumlah yang diterima Nadiem melebihi Rp 809 miliar. Jaksa menyinggung konsep white collar crime. “Oh, iya lah pasti terbukti itu
Komisi III DPR tengah belanja masalah untuk mulai “mengebut” pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad saat disinggung progres RUU yang mulai dibahas pertengahan Januari 2025 lalu tersebut. Menurut Dasco, sejumlah masalah tersebut bakal dikumpulkan dalam daftar inventaris masalah atau DIM
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memperkuat sinkronisasi kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran Indonesia (PMI), melalui rapat di Jakarta, Kamis (19/2). Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas Ibnu Chuldun menegaskan rekomendasi kebijakan perlindungan PMI memerlukan proses terukur dan komitmen lintas kementerian dan
