Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Konten kreator dan aktivis pengkritik penanganan bencana diteror, pemerintah tepis dugaan batasi kritik publik

Sejumlah kreator konten dan aktivis mengaku mendapat teror yang disertai ancaman bernada pembungkaman pada waktu yang hampir bersamaan. Organisasi sipil menyebut fenomena ini menggambarkan “tren antikritik semakin meluas” dan “berbahaya” bagi demokrasi. Salah satu kreator konten dengan nama pengguna DJ Donny memutuskan untuk lapor polisi setelah rumahnya dilempar bom molotov

Selengkapnya »
02 Januari 2026

KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku Hari Ini

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah diteken Presiden Prabowo Subianto dan mulai resmi berlaku pada hari ini, Jumat (2/1). DPR sebelumnya mengesahkan revisi KUHP pada 6 Desember 2022, dan diundangkan pada 2 Januari 2023. DPR lalu resmi mengesahkan revisi KUHAP pada 18 November

Selengkapnya »
02 Januari 2026

Prabowo: Negara Mampu Hadapi, Kita tak Perlu Nyatakan Bencana Nasional

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana di tiga provinsi secara serius, menyeluruh, dan terukur, meskipun tidak menetapkannya sebagai bencana nasional. Dia menjelaskan, keputusan tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan pada pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana. Hal itu dilakukan tanpa mengurangi keseriusan pemerintah dalam memberikan bantuan.

Selengkapnya »
02 Januari 2026

Marzuki Darusman Kritik KUHAP Baru: Kesewenang-wenangan Berbaju Hukum

Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman mengkritik pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dinilai dibuat dengan cara yang sewenang-wenang. Dia mengatakan, KUHAP seharusnya berfungsi sebagai salah satu pelindung warga negara terhadap kesewenang-wenangan aparat. Dia mengingatkan pada aksi unjuk rasa Agustus 2025, undang-undang menjadi pelindung warga untuk bisa menyuarakan aspirasinya.

Selengkapnya »
02 Januari 2026

Apa yang Ingin Dirumuskan Anggota DPR di Revisi UU Penanggulangan Bencana?

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pihaknya telah berkomitmen merevisi Undang-Undang (UU) Penanggulangan Bencana. Apa yang akan dirumuskan? Dia ingin revisi UU itu menguatkan peran BNPB dalam melakukan koordinasi termasuk dalam penyaluran bantuan agar merata. Marwan menjelaskan koordinasi yang dimaksudkannya bukan dalam hal menjadi komandan dari aparat penegak

Selengkapnya »
24 Desember 2025

Wamenkum tegaskan reintegrasi sosial jadi fokus KUHP Nasional

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan reintegrasi sosial akan menjadi fokus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru atau KUHP Nasional, yang akan mulai berlaku penuh pada 2 Januari 2026. Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk Kupas Tuntas KUHP dan KUHAP Nasional Bareng Wamenkum bersama Ikatan Wartawan

Selengkapnya »
24 Desember 2025

Kemenham: Perpres Bisnis dan HAM Tunggu Tanda Tangan Menko Airlangga

Proses penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) terus bergulir. Menurut Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM Kementerian HAM RI Sofia Alatas, jalan menuju pengesahan beleid itu hanya menunggu tanda tangan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.

Selengkapnya »
24 Desember 2025

Wacana Koalisi Permanen dari Golkar Dinilai Dapat Melumpuhkan Demokrasi di Parlemen

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen. Menurut Ritonga, koalisi permanen tidak selalu menjadi masalah selama tidak melibatkan mayoritas partai politik di parlemen. Selain

Selengkapnya »
22 Desember 2025

Kejaksaan Agung Bantah Ancam Tarik Para Jaksa dari KPK

Kejaksaan Agung membantah isu rencana penarikan para jaksa yang selama ini ditempatkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tidak benar ada ancaman penarikan atau tidak memperpanjang masa tugas jaksa KPK. Isu itu fitnah dan bersifat adu domba,” kata Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Kejaksaan Agung Yadyn

Selengkapnya »
22 Desember 2025

Bukan Revisi UU, Menko Yusril Ungkap Alasan Presiden Terbitkan PP Atur Jabatan Sipil Polri

Pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penugasan anggota Polri di jabatan sipil, alih-alih melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Langkah ini diambil untuk mempercepat kepastian hukum pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengakhiri polemik Perpol Nomor 10 Tahun 2025.

Selengkapnya »
22 Desember 2025

BNPT: Kelompok teror manfaatkan fitur komunikasi dalam gim daring

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan kelompok teror memanfaatkan fitur komunikasi dalam game online atau gim daring, seperti voice chat untuk membangun kedekatan emosional dan rasa kebersamaan. Saat memberikan sambutan secara daring dalam Dialog Kebangsaan Bersama Satuan Pendidikan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan tahapan tersebut

Selengkapnya »
19 Desember 2025

1.035 Pekerja Migran Terampil Diberangkatkan ke Hongkong, Jepang, dan Taiwan

Sebanyak 1.035 pekerja migran Indonesia (PMI) terampil diberangkatkan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menuju Hongkong, Jepang, dan Taiwan. Mukhtarudin mengatakan, pelepasan ini juga menandai Kick Off program Quick Win Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan 500.000 pekerja migran Indonesia terampil dan berdaya saing global. Dia menjelaskan, 500.000 pekerja migran

Selengkapnya »
19 Desember 2025
Search