Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Wamenkum sebut KUHP baru perkuat landasan modernisasi hukum Indonesia

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI Edward Omar Sharif Hiariej menyebutkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru semakin memperkuat landasan modernisasi hukum nasional, termasuk pemanfaatan teknologi serta digitalisasi proses penegakan hukum. Saat menerima delegasi Vietnam di Jakarta, Kamis (27/11), dia mengatakan digitalisasi merupakan fondasi penting dalam modernisasi layanan hukum

Selengkapnya »
05 Desember 2025

Indobuildco Menang di PTUN, Surat Pengosongan Hotel Sultan Dibatalkan

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan PT Indobuildco terhadap Menteri Sekretaris Negara (Mensneg) terkait lahan Hotel Sultan di Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva menyampaikan gugatan diajukan karena ada cacat prosedur dan cacat substantif dalam penerbitan surat-surat yang dikeluarkan Kementerian Sekretariat

Selengkapnya »
05 Desember 2025

Kapolri: Dugaan Pelanggaran di Balik Kayu Gelondongan Banjir Sumatera

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan hasil penyelidikan sementara terkait temuan kayu gelondongan di tengah-tengah banjir Sumatera. Kayu-kayu itu terseret arus banjir bandang dari daerah hulu ke hilir sungai-sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu gelondongan itu juga diduga berasal dari aktivitas yang ikut andil dalam kerusakan lingkungan

Selengkapnya »
05 Desember 2025

Aturan Pidana Narkotika Versi KUHP Baru dan RUU Penyesuaian Pidana

Pemerintah mengusulkan sejumlah ketentuan pidana narkotika yang sebelumnya dicabut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru dimasukkan kembali ke dalam Rancangan Undang-undang Penyesuaian Pidana. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej menjelaskan pasal-pasal terkait narkotika sebelumnya dicabut di KUHP baru karena pemerintah menargetkan Revisi Undang-Undang Narkotika selesai

Selengkapnya »
04 Desember 2025

Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Kodifikasi UU Pemilu, Dari Sistem Campuran hingga Reformasi Bawaslu

Koalisi masyarakat sipil kembali menegaskan sejumlah rekomendasi utama untuk dimasukkan dalam kodifikasi revisi Undang-Undang Pemilu. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal menyampaikan bahwa usulan tersebut dirancang untuk memperbaiki tata kelola pemilu dari aspek sistem, aktor, manajemen penyelenggaraan, hingga penegakan hukum. Haykal menekankan bahwa koalisi masyarakat sipil mengusulkan model

Selengkapnya »
04 Desember 2025

Banjir dan Longsor Sumatra Ungkap Rapuhnya Tata Kelola Kebencanaan

Gelombang banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra mengakibatkan empat bupati di Aceh hingga Nagan Raya menyatakan tidak sanggup menangani bencana di daerahnya. Pengakuan itu bukan hanya menandai skala bencana yang luar biasa, tetapi juga membuka persoalan lebih dalam mengenai rapuhnya tata kelola kebencanaan Indonesia. Ketika daerah tidak

Selengkapnya »
04 Desember 2025

Bareskrim Klaim Telah Mulai Menyelidiki Pembalakan Liar di Sumatera

Badan Reserse Kriminal Polri menerjunkan tim untuk menyelidiki dugaan pembalakan liar dari temuan gelondongan kayu di titik banjir bandang wilayah Sumatera. Tim sudah diterjunkan ke tiga provinsi dengan temuan kayu-kayu hanyut terbawa banjir. Irhamni mengatakan, hingga saat ini belum ada kesimpulan soal asal gelondongan kayu yang terseret banjir. Pihaknya masih

Selengkapnya »
03 Desember 2025

Komnas HAM: Negara lindungi penyampaian pendapat di ruang digital

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah menekankan negara memiliki kewajiban dalam perlindungan penyampaian pendapat dan ekspresi di ruang digital guna memastikan hak asasi manusia bagi masyarakat yang menyampaikannya. Menurut dia, beberapa tahun terakhir penyampaian pendapat dan ekspresi kian dominan dilakukan di berbagai ruang digital melalui konten

Selengkapnya »
03 Desember 2025

KPK Klaim Punya Bukti Ridwan Kamil Beli Aset bukan dengan Uang Pribadi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mempunyai bukti yang menunjukkan bahwa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membeli sejumlah aset tidak dengan uang pribadinya. Budi menjelaskan bahwa KPK dalam melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021-2023, tidak

Selengkapnya »
03 Desember 2025

Luhut Buka Suara Soal Bandara IMIP dan Investasi Nikel China di Morowali

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membuka suara terkait sejarah pembangunan bandar udara yang berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. Ia mengaku ikut bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya mendongkrak investasi ke dalam negeri. Ia mengungkapkan kala itu melihat perlunya perubahan besar

Selengkapnya »
02 Desember 2025

Penyidik KPK Terbang ke Arab Saudi, Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berada di Arab Saudi untuk mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan penyidik akan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mencari dan melengkapi bukti-bukti yang mendukung. Jenderal

Selengkapnya »
02 Desember 2025

Ketua dan Sekretaris KPU Pangkep Jadi Tersangka Korupsi Pilkada 2024

Dua komisioner dan sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024. Para tersangka yakni Ketua KPU Pangkep, Ichlas dan komisioner, Muarrif serta Sekretaris KPU, Agus Salim sebagai pengguna anggaran atau PPK. Dalam kasus ini, kata Jhon, ketiganya ditetapkan tersangka

Selengkapnya »
02 Desember 2025
Search