Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Menko Yusril Sebut Status Hukuman Mati Mary Jane Kemungkinan Diubah Presiden Filipina

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr kemungkinan besar akan mengubah status hukuman mati Mary Jane Veloso, terpidana kasus penyelundupan narkotika, setelah yang bersangkutan dipindahkan ke Filipina. Menurut Yusril, hal ini dapat terjadi karena Filipina telah menghapus

Selengkapnya »
22 November 2024

Ketua Komisi III DPR Bantah Pemilihan Capim KPK Dikondisikan

Komisi III DPR membantah pemilihan calon pimpinan dan anggota dewan pengawas (Dewas) KPK 2024-2029 hanya basa basi karena sudah dikondisikan. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan publik bisa melihat proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) digelar secara demokratis. Politisi Gerindra itu berkata semua anggota Komisi III DPR

Selengkapnya »
22 November 2024

Soal Pemblokiran Situs Judi “Online”, Menkomdigi: Kami Siap Berhadapan jika Digugat

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) siap menghadapi gugatan balik dalam upaya pemblokiran situs yang disinyalir terkait dengan praktik judi online. Meutya mengungkapkan bahwa Kementerian Komdigi terkadang harus berhadapan dengan tuntutan balik saat melakukan upaya pemblokiran situs. Namun, dia menegaskan bahwa kementeriannya

Selengkapnya »
22 November 2024

Menko Yusril Sebut Perancis dan Australia Ajukan Permohonan Pemindahan Narapidana

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Perancis dan Australia telah mengajukan permohonan untuk memindahkan narapidana warga negara mereka dari Indonesia. Yusril menjelaskan bahwa permintaan dari Australia diajukan oleh Perdana Menteri Australia kepada Presiden RI dalam pertemuan di Peru, saat sidang

Selengkapnya »
21 November 2024

Komisi II DPR Wacanakan Bentuk UU Politik dengan Metode Omnibus Law

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang (UU) Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law. Dia menuturkan bahwa nantinya undang-undang tersebut terdiri dari peraturan perundangan terkait partai politik hingga kepemiluan. Penyusunan undang-undang tersebut dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum serta membuat sistem politik dan pemilu

Selengkapnya »
21 November 2024

Menkum Bakal Lobi Ketum Parpol soal Perampasan Aset: Surpres Masuk

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku akan berupaya untuk melobi para ketua umum parpol dan DPR untuk memuluskan proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu Ia sampaikan merespons nasib RUU Perampasan Aset yang tak termasuk kedalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025. Supratman menjelaskan upaya lobi itu dibutuhkan untuk memastikan

Selengkapnya »
21 November 2024

Kejagung Sebut Tom Lembong Ditersangkakan dengan Empat Alat Bukti

Kejaksaan Agung, dalam hal ini Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus), telah memberikan jawaban dalam gugatan praperadilan yang dimohonkan mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/11). Dalam sidang tersebut, Kejagung menegaskan penetapan Tom sebagai tersangka telah berdasar hukum dan sah menurut

Selengkapnya »
20 November 2024

Kemkomdigi Tutup 11.544 Konten Judi Online dalam Tiga Hari

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil menutup akses 11.544 konten dalam tempo tiga hari, pada periode Sabtu (16/11) hingga Senin (18/11). Konten-konten tersebut terdiri dari 10.517 konten pada website, 518 pada platform Meta, 321 konten blokir pada file sharing, 110 pada platform Google atau YouTube, dan 78 konten pada aplikasi

Selengkapnya »
20 November 2024

Paripurna DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Hal ini disepakati melalui rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 19 November 2024. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi atau Baleg DPR Martin Manurung

Selengkapnya »
20 November 2024

Panglima TNI Kerahkan 157.000 Prajurit Amankan Pilkada 2024

Sebanyak 157.000 prajurit TNI dari tiga matra dikerahkan untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Hal ini disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat menghadiri acara Doa Bersama Lintas Agama TNI-Polri dan Masyarakat Bali untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, bertempat di GOR Yudomo,

Selengkapnya »
20 November 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search