Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan siap bertanggung jawab atas proyek kereta cepat Indonesia–China (KCIC) Jakarta–Bandung atau Whoosh, termasuk utangnya. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan fokus penyelidikan KPK adalah dugaan korupsi dalam proses pengadaan kereta cepat Whoosh. Ia menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo tidak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan seorang kepala daerah sebagai tersangka. Kali ini, Gubernur Riau Abdul Wahid diduga menerima uang Rp 2,25 miliar dari praktik pemerasan terhadap enam Kepala UPT Dinas PUPRPKPP Riau. Uang itu disebut sebagai “jatah preman” atas penambahan anggaran proyek jalan dan jembatan yang nilainya melonjak dari
Penolakan terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, juga datang dari dua ormas Islam besar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah, Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Usman Hamid, menilai bahwa seorang pahlawan nasional harus memegang nilai-nilai kebenaran dan keberanian
Presiden Prabowo Subianto menemukan titik terang untuk polemik bayar utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau umum disebut Whoosh. Setelah melalui perdebatan panjang antarkementerian dan lembaga mengenai cara bayar utang Whoosh, Prabowo memastikan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih tanggung jawab pelunasan utang proyek tersebut. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak menggunakan
Kementerian Hak Asasi Manusia buka suara soal polemik revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Draf regulasi tersebut dinilai berpotensi melemahkan kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga independen. Menteri HAM Natalius Pigai membantah dugaan tersebut. Dia mengklaim, revisi terbaru bertujuan untuk memperkuat Komnas HAM. “(Revisi) itu memberikan penguatan,”
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) menerima total Rp2,25 miliar dari praktik pemerasan terhadap enam Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan bagian dari ‘jatah
Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan hal baik dengan menyelidiki korupsi pada Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh. Akan tetapi, Said mengingatkan, penyelidikan KPK jangan sampai menghentikan program perpanjangan rute Whoosh dari Jakarta ke Surabaya. Said lantas mengajak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai unsur tindak pidana korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya berkaitan dengan pemerasan, bukan suap. Modus pemerasan ini dilakukan oleh dua staf ahli atau orang kepercayaan Gubernur Riau terhadap pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda menilai langkah pemerintah memberantas judi online tidak cukup dilakukan lewat penegakan hukum semata. Menurutnya, masalah itu lebih kompleks karena melibatkan faktor sosial, teknologi, dan lemahnya penindakan terhadap pihak yang melindungi bisnis ilegal tersebut. Adapun pemerintah kembali menyoroti kerugian ekonomi akibat maraknya praktik judi
Mantan menteri perhubungan (menhub) dan dirut PT KAI, Ignasius Jonan menyebut, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah berjalan bagus. Hanya saja, ia enggan mengomentari lebih jauh terkait kontroversi utang proyek Whoosh yang dianggap membebani PT KAI selaku pemegang saham PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) itu. Jonan mengaku, diundang oleh Sekretaris Kabinet
Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan, pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan soal keterwakilan perempuan di DPR. Termasuk Komisi XIII yang mendukung putusan tersebut sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Perspektif perempuan, kata Willy, sangat penting bagi DPR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemindahan Gubernur Riau Abdul Wahid ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (4/11). Sebelumnya, Abdul Wahid ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memperkirakan Abdul Wahid tiba di Jakarta pada Selasa siang untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh
