Amnesty International Indonesia menyatakan situasi hak asasi manusia (HAM) secara nasional menunjukkan gejala mengkhawatirkan. Lembaga tersebut menyebut 2025 sebagai tahun malapetaka HAM, baik dalam kebebasan sipil dan politik maupun keadilan ekonomi dan sosial. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pada awal tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh personel Korps Brimob Polri untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dinamika keamanan akibat gejolak geopolitik global. Arahan tersebut disampaikan saat membuka rapat kerja teknis (rakernis) Korps Brimob Polri yang diikuti sekitar 7.000 personel di Lapangan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat, Selasa (21/4). Ia
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih menunggu kesediaan waktu Presiden RI Prabowo Subianto untuk membahas rekomendasi terkait reformasi kepolisian yang lebih efektif. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, rekomendasi tersebut sudah rampung dua bulan lalu. Meski demikian, Jimly tak mengungkapkan rekomendasi-rekomendasi yang telah disusun timnya. Dia hanya menyebutkan bahwa,
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau Fanny Wahyu Kurniawan menyampaikan bahwa 56 pekerja migran Indonesia berhasil diselamatkan dari pemberangkatan ilegal ke Malaysia pada 18 April 2026. Menurut keterangan pers Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Jakarta, Senin, para pekerja migran diselamatkan saat Polsek Medang Kampai, Dumai,
Implementasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) akan dikawal ketat bersama pemerintah melalui masa transisi selama 1 tahun. Dasco menambahkan, masa transisi ini guna memastikan seluruh ketentuan yang telah disepakati, termasuk jaminan sosial dan perlindungan kerja, benar-benar berjalan efektif di lapangan. Sementara, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyambut baik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan data penyidikan kasus selama 2004 sampai 2025 menunjukkan sebanyak 25 persen kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. KPK mengatakan, angka tersebut menunjukkan bahwa sektor pengadaan masih menjadi ruang rentan yang dimanfaatkan baik melalui suap, pengaturan proyek, hingga mufakat jahat antara penyelenggara negara (PN)
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti Kekerasan Seksual Berbasis Online (KBGO) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Anggota Komnas Perempuan, Chatarina Pancer Istiyani mengatakan, peningkatan ini menegaskan bahwa KBGO merupakan persoalan serius berbasis digital yang merentankan situasi perempuan terdampak menjadi korban dan terjerat kriminalisasi dengan dampak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri asal-usul uang pemerasan yang dilakukan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Komisi antirasuah menduga para OPD di Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyiapkan uang dari kantong pribadi untuk diberikan kepada Gatut. Budi mengatakan lembaganya juga turut mencari sejumlah OPD di lingkungan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak semua kasus korupsi yang menjerat kepala daerah hasil Pilkada 2024 dipicu oleh tingginya biaya politik. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut dalam sejumlah kasus ditemukan motif lain, termasuk kepentingan pribadi hingga kebutuhan tertentu seperti tunjangan hari raya (THR). Meski demikian, KPK mengakui adanya keterkaitan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan siap mengeksekusi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah, khususnya yang berada di kawasan hutan. Arahan tersebut diterima Bahlil seusai menyerahkan laporan hasil evaluasi IUP kawasan hutan kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola tambang nikel wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi menyebut kasus ini bermula ketika PT TSHI tidak terima atas perhitungan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang
Sebanyak tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Chromebook dituntut pidana penjara selama 6-15 tahun, dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis. Dari ketiga terdakwa tersebut, Konsultan Teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam dituntut 15 tahun penjara. Sementara itu, Direktur Sekolah Dasar (SD)
