Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko berpendapat sudah saatnya Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur perihal kerugian negara dilakukan perubahan atau revisi. Dia menganggap Pasal tersebut sapu jagat dan bisa menjerat siapa saja. Demikian disampaikan Danang dalam agenda diskusi Prime
Meski target pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) telah ditetapkan pemerintah, realisasinya masih menyisakan banyak tanda tanya. Sejumlah aspek, mulai dari kesiapan hunian, infrastruktur penunjang, hingga kepastian mekanisme penempatan, membuat proses relokasi belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: Apa kendala utama yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak melakukan kesalahan dalam proses penanganan kasus korupsi kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada eks Direktur Utama ASDP, Ira Puspadewi, beserta dua mantan direksi lainnya. “Secara formil,
Kisruh terkait penggunaan diksi “pemusnahan” dalam sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) mengenai sengketa ijazah turut menjadi pembahasan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI pada Senin (24/11/2025). Rapat yang beragendakan evaluasi dan proyeksi program kerja kementerian/lembaga tahun 2025 itu juga dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Arsip Nasional Republik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan memanggil dan memeriksa Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur (Koltim). Pemanggilan menkes dinilai penting untuk menelusuri lebih jauh alur perintah maupun dugaan aliran dana dalam proyek tersebut. Plt Deputi Penindakan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan temuan terbaru terkait kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Dari 53 kapal yang diakuisisi, sebanyak 16 kapal diketahui masih terbengkalai di galangan kapal dan belum dapat dioperasikan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan kapal-kapal tersebut mangkrak karena biaya perbaikan
Ketegangan politik dan hukum kembali mencuat dalam akhir pekan ini. Hal itu memperlihatkan bagaimana dinamika kekuasaan dan penegakan regulasi di Indonesia tengah mengalami guncangan signifikan. Pada satu sisi, pemerintah terus memajukan agenda strategisnya melalui percepatan penyusunan kebijakan dan konsolidasi internal. Namun pada sisi lain, sejumlah gejolak dari berbagai sektor menunjukkan
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan merupakan agenda monopoli hukum oleh Kepolisian RI. Musababnya, dalam aturan hukum acara itu disebutkan bahwa Polri adalah penyidik utama dalam setiap tindak pidana. Isnur mengatakan KUHAP baru ini bakal menimbulkan
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry periode 2017–2024, Ira Puspadewi terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh perusahaan pelat merah tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa putusan
Pemerintah Indonesia siap mengirimkan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza usai Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui rancangan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Gaza dan mengerahkan Pasukan Stabilitas Internasional (International Stabilization Force/ISF). Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan rasuah di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Lembaga antikorupsi menyebutkan pengusutan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Penyelidikan ini, kata Budi, masih berhubungan dengan penyelenggaraan haji. Ia menolak menjelaskan detail perkaranya. “Ini menjadi tugas rumah kita bersama, tidak hanya KPK, tapi juga
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi prioritas untuk dibahas di Komisi III DPR RI. Ia mengatakan setelah mengesahkan RUU KUHAP, Komisi III selanjutnya akan membahas RUU Perampasan Aset. Namun demikian, ia menyebut masih menunggu arahan dari pimpinan DPR terkait kapan dimulainya pembahasan
