Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) semakin santer terdengar dari pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani belakangan. Pada Senin (10/11/2025), dia mengatakan GBHN yang kini direncanakan akan dibuat kembali dan diberi nama baru Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sudah dirumuskan. Posisi barang tersebut kini menuju tahap akhir untuk dikomunikasikan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota aktif Polri menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri dinilai akan mempercepat proses reformasi di tubuh kepolisian. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut keputusan tersebut menjadi momentum penting bagi Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Menurut Yusril, keputusan
Siswa yang menjadi terduga pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta menggunakan remot pengendali jarak jauh atau remote control untuk meledakkan bom. Satuan Brigade Mobil Polda Metro Jaya mengungkap hal tersebut setelah menganalisis temuan di tempat kejadian perkara. Siswa tersebut menanam bom di dua titik, pertama di masjid dan kedua di sekitar
Paguyuban Persaudaraan Trisakti 12 Mei 1998 menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait keputusan pemerintah yang memberikan Gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Dalam pernyataannya, Ketua Paguyuban Persaudaraan Trisakti Ahmad Kurniawan mendesak pemerintah untuk menjelaskan secara terbuka proses dan hasil pemberian gelar tersebut, terutama kepada Presiden
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru SMA di Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Abdul Muis dan Rasnal yang dipecat buntut membantu sepuluh guru honorer yang belum dapat gaji. Prabowo mengambil keputusan itu sesaat tiba kembali di Indonesia pada Kamis (13/11) usai kunjungan kenegaraan ke Australia. Wakil Ketua
Pemerintah berkomitmen untuk terus membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru Indonesia pengganti Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Seiring dengan pembangunan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mematangkan kebijakan pemindahan kementerian/lembaga dan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN. Pernyataan tersebut disampaikan Purwadi usai
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut penuntasan misteri kasus kematian Marsinah, aktivis buruh yang resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, menjadi ranah kewenangan Komnas HAM dan kepolisian. Dia mengatakan Kementerian HAM merupakan bagian dari eksekutif sehingga tidak memiliki kewenangan yudikatif. Maka dari itu, ia menyebut pengusutan kasus Marsinah yang
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiyallah Ilyas mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri. Kehadiran komite tersebut merupakan langkah maju untuk mempercepat terwujudnya aparatur kepolisian yang profesional, humanis, dan responsif terhadap dinamika keamanan nasional. Hasbiyallah mengatakan, komite beranggotakan 10 tokoh dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain, ini kan belum naik penyidikan nih. Jadi, belum bisa disampaikan secara detail,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga isu rotasi jabatan di Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sengaja diembuskan untuk membuat para pejabat setempat resah dan melobi agar tak diganti ataupun bisa pindah ke posisi incarannya. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan isu rotasi dan mutasi ini yang disinyalir
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan pemerasan dan/atau penerimaan gratifikasi saat menggeledah Kantor Gubernur Riau pada Senin, (10/11). “Pada Senin, penyidik melakukan giat penggeledahan di kantor gubernur,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa (11/11). “Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri yang telah dibentuk Prabowo, yakni Jimly Asshiddiqie, mengimbau agar tim ini tidak perlu dipertentangkan dengan tim reformasi Polri bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia menjelaskan, tim bentukan Prabowo dan tim bentukan Kapolri bakal bekerja saling mendukung demi perbaikan Polri. Tim bentukan Jenderal Sigit akan
