Pemerintah menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Hak Cipta pada 2026. Hal ini disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, seusai menghadiri diskusi di Dewan Pers, Kamis (24/4/2026). Menurutnya, regulasi hak cipta perlu segera diperbarui, termasuk penataan lembaga manajemen kolektif (collective management organization/CMO) yang saat ini dinilai terlalu banyak dan belum tertata optimal.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah memeriksa sejumlah pihak dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan izin usaha pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi. Meski
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap pengakuan salah satu korban selamat dari insiden di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 14 April 2026. Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua Fritz Ramandey mengatakan, pengakuan ini diperoleh seusai lembaganya memintai keterangan yang bersangkutan. “Maka yang bersangkutan tidak tanggung-tanggung mengatakan bahwa ‘yang menembak
Seruan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat peran strategis mahasiswa di tengah dinamika geopolitik global, menjadi kesimpulan diskusi kebangsaan bertajuk “Merawat Persatuan, Menjaga Indonesia: Suara Pemuda di Tengah Krisis Global”. Forum tersebut mempertemukan berbagai elemen mahasiswa lintas organisasi. Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, Muhammad Sardani, menyampaikan, tantangan era digital
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI perlu jarak 20 hingga 22 bulan sebelum tahapan pencoblosan dimulai untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih dan peserta Pemilu. Untuk itu, sebaiknya revisi Undang-Undang Pemilu sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari. Artinya, pada saat itu KPU sudah harus memegang hasil RUU Pemilu yang hingga saat ini masih berada
Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi momentum penting bagi pekerja rumah tangga (PRT) maupun pemberi kerja. Melalui regulasi ini, pemerintah memastikan perlindungan hukum mencakup kedua belah pihak secara adil. Dengan disahkannya RUU PPRT, maka tidak ada lagi istilah majikan-pembantu. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Amnesty International Indonesia menyatakan situasi hak asasi manusia (HAM) secara nasional menunjukkan gejala mengkhawatirkan. Lembaga tersebut menyebut 2025 sebagai tahun malapetaka HAM, baik dalam kebebasan sipil dan politik maupun keadilan ekonomi dan sosial. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pada awal tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh personel Korps Brimob Polri untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dinamika keamanan akibat gejolak geopolitik global. Arahan tersebut disampaikan saat membuka rapat kerja teknis (rakernis) Korps Brimob Polri yang diikuti sekitar 7.000 personel di Lapangan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat, Selasa (21/4). Ia
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih menunggu kesediaan waktu Presiden RI Prabowo Subianto untuk membahas rekomendasi terkait reformasi kepolisian yang lebih efektif. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, rekomendasi tersebut sudah rampung dua bulan lalu. Meski demikian, Jimly tak mengungkapkan rekomendasi-rekomendasi yang telah disusun timnya. Dia hanya menyebutkan bahwa,
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau Fanny Wahyu Kurniawan menyampaikan bahwa 56 pekerja migran Indonesia berhasil diselamatkan dari pemberangkatan ilegal ke Malaysia pada 18 April 2026. Menurut keterangan pers Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Jakarta, Senin, para pekerja migran diselamatkan saat Polsek Medang Kampai, Dumai,
Implementasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) akan dikawal ketat bersama pemerintah melalui masa transisi selama 1 tahun. Dasco menambahkan, masa transisi ini guna memastikan seluruh ketentuan yang telah disepakati, termasuk jaminan sosial dan perlindungan kerja, benar-benar berjalan efektif di lapangan. Sementara, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyambut baik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan data penyidikan kasus selama 2004 sampai 2025 menunjukkan sebanyak 25 persen kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. KPK mengatakan, angka tersebut menunjukkan bahwa sektor pengadaan masih menjadi ruang rentan yang dimanfaatkan baik melalui suap, pengaturan proyek, hingga mufakat jahat antara penyelenggara negara (PN)
