Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan. Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, Ahmad Munjid, menyoroti struktur internal BoP yang menurutnya sangat timpang dan tidak demokratis. Ia menyebut bahwa BoP dalam hal ini terdiri
Mahkamah Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan. Penegasan ini disampaikan Ketua MA Sunarto menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua
Hasil survei yang dilakukan lembaga riset Indikator Politik Indonesia pada awal 2026, menunjukkan bahwa mayoritas publik menyatakan puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Survei itu dilakukan terhadap 1.220 responden yang merupakan WNI minimal berumur 17 tahun dalam kurun 15-21 Januari 2026. Dari seribuan responden itu, sebanyak 79,9 persen puas atas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serius membenahi sistem setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada dua ditjen tersebut. Khusus Ditjen Bea Cukai, Budi memandang masih ada celah untuk tindak pidana korupsi ketika sistem teknologi informasi sudah mendukung
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Disinformasi dan Propaganda Asing saat ini masih sebatas kajian dan pemerintah masih menyusun naskah akademik terkait rancangan beleid tersebut. Supratman, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (5/2), kemudian meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap RUU Disinformasi dan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2/2026) malam. Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik mengamankan seorang oknum hakim yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya kegiatan penangkapan tersebut. Fitroh menyebutkan
Wakil Menteri Luar Negeri periode 2014 Dino Patti Djalal menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan pilihan yang realistis di tengah terbatasnya opsi diplomatik untuk mendorong penghentian konflik di Gaza. Meski sarat risiko, langkah tersebut dipandang sebagai satu-satunya jalur yang tersedia saat ini untuk menjaga peluang perdamaian sekaligus
Lagi, sejumlah pejabat dan mantan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (4/2/2026). Pasca-operasi senyap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada Januari lalu, KPK kini melakukan operasi senyap di dua daerah lain. Dua daerah lain yang kini
Isu reshuffle kabinet jilid 5 yang disebut-sebut akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (6/2/2026), kembali memantik spekulasi politik. Di tengah kabar tersebut, muncul pula informasi bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berpotensi masuk dalam struktur pemerintahan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung
Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah petinggi organisasi masyarakat (ormas) Islam serta pemimpin pondok pesantren (ponpes) di Istana, Jakarta. Puluhan tokoh agama Islam dari berbagai ormas pun berdatangan ke Istana pada Selasa (3/2/2026) siang. Ada yang mengenaka kemeja batik, kemeja, serta baju koko, dan sarung. Beberapa tokoh yang datang adalah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang mengusut latar belakang terjadinya kekosongan 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang kemudian terkait kasus dugaan pemerasan dan melibatkan Bupati Pati nonaktif Sudewo (SDW). Selain itu, Budi mengatakan KPK turut mengusut tahapan-tahapan pengisian 601 formasi perangkat desa tersebut, hingga ke perencanaan
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap praktik child grooming yang sering kali dibungkus dengan perhatian dan kasih sayang palsu, karena dapat menjadi pintu masuk kekerasan terhadap anak. Pernyataan tersebut disampaikan Wihaji untuk menanggapi maraknya perbincangan publik terkait child grooming, terutama setelah aktris Aurelie Moremans
