Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra berpendapat UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus direvisi. Ia menyampaikan itu dalam merespons pertanyaan tentang perkembangan kasus teror penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus oleh anggota TNI. Namun hingga kini, Yusril menyebut pemerintah belum mengambil inisiatif untuk mengajukan revisi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pentingnya penguatan kaderisasi partai politik sebagai fondasi dalam menjaga kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. KPK mengungkap masih banyak tantangan dalam memastikan proses politik berjalan dengan menjunjung tinggi integritas. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan data penindakan lembaganya menunjukkan kasus tindak pidana korupsi (TPK) masih
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej membahas penguatan kerja sama perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya. Ia menekankan pentingnya sinergi dengan Kementerian Hukum guna mengoptimalkan layanan pos bantuan hukum (Posbanhum) yang telah terbentuk di 80.298 desa
Terbongkarnya dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Yogyakarta, menjadi alarm keras bagi sistem perlindungan anak di Indonesia. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilang Dhielafararez, menilai kasus ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan dugaan kejahatan serius yang harus diusut sampai tuntas. Kasus tersebut mencuat setelah
Gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Libanon kembali memicu sorotan terhadap keberlanjutan penugasan pasukan Indonesia di wilayah konflik tersebut. Situasi keamanan yang kian tidak menentu dinilai menuntut langkah evaluasi menyeluruh, bukan sekadar penyesuaian teknis di lapangan. Pengamat militer sekaligus pendiri Centra Initiative,
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengecam kasus kekerasan anak di sebuah daycare di Kota Yogyakarta. Ia menegaskan, setiap bentuk kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius hak asasi manusia. Arifah menyatakan, pemerintah mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut secara profesional dan berkeadilan. Ia
Pemerintah menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Hak Cipta pada 2026. Hal ini disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, seusai menghadiri diskusi di Dewan Pers, Kamis (24/4/2026). Menurutnya, regulasi hak cipta perlu segera diperbarui, termasuk penataan lembaga manajemen kolektif (collective management organization/CMO) yang saat ini dinilai terlalu banyak dan belum tertata optimal.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah memeriksa sejumlah pihak dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan izin usaha pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi. Meski
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap pengakuan salah satu korban selamat dari insiden di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 14 April 2026. Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua Fritz Ramandey mengatakan, pengakuan ini diperoleh seusai lembaganya memintai keterangan yang bersangkutan. “Maka yang bersangkutan tidak tanggung-tanggung mengatakan bahwa ‘yang menembak
Seruan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat peran strategis mahasiswa di tengah dinamika geopolitik global, menjadi kesimpulan diskusi kebangsaan bertajuk “Merawat Persatuan, Menjaga Indonesia: Suara Pemuda di Tengah Krisis Global”. Forum tersebut mempertemukan berbagai elemen mahasiswa lintas organisasi. Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, Muhammad Sardani, menyampaikan, tantangan era digital
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI perlu jarak 20 hingga 22 bulan sebelum tahapan pencoblosan dimulai untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih dan peserta Pemilu. Untuk itu, sebaiknya revisi Undang-Undang Pemilu sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari. Artinya, pada saat itu KPU sudah harus memegang hasil RUU Pemilu yang hingga saat ini masih berada
Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi momentum penting bagi pekerja rumah tangga (PRT) maupun pemberi kerja. Melalui regulasi ini, pemerintah memastikan perlindungan hukum mencakup kedua belah pihak secara adil. Dengan disahkannya RUU PPRT, maka tidak ada lagi istilah majikan-pembantu. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
