Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan lembaganya tidak mau terjebak pada wacana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK untuk kembali kepada isi aturan yang lama, yakni UU Nomor 30 Tahun 2002. Setyo menjelaskan KPK pada masa kepemimpinannya berprinsip untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik. Namun, hal tersebut mesti dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap menjunjung etika dan adab. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas dugaan teror yang dialami Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, usai menyampaikan kritik terkait kasus bunuh
Badan Legislasi DPR RI menyetujui hasil pengharmonisasian Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Keuangan Haji, untuk diproses lebih lanjut dalam rapat paripurna DPR sebagai RUU usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pleno Baleg DPR, Rabu (18/2/2026), setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi dan menyatakan setuju. Adapun persetujuan diambil
Penyerangan kelompok separatis bersenjata di Bandara Koroway Batu, Boven Digeol, Papua Selatan berdampak panjang pada keamanan objek vital lainnya di wilayah sekitar. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan menutup sementara semua aktivitas penerbangan dari dan ke 11 bandara perintis karena kerawanan keamanan. Direktur Jenderal (Dirjen) Hubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyatakan sebanyak 44 warga binaan pemeluk agama Konghucu menerima remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) pada momentum Imlek 2026. Agus dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa, menjelaskan dari total 44 penerima remisi tersebut, 43 orang di antaranya merupakan warga binaan yang
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mendorong agar regulasi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari sekadar gimik politik. Isu tersebut dianggap sekadar upaya membangun citra dan reputasinya yang terus menurun, khususnya dalam isu antikorupsi. Dosen Universitas Esa Unggul itu menilai, melalui pernyataan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelisik dugaan keterlibatan oknum Mahkamah Agung (MA) dalam kasus suap pengurusan eksekusi sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. Kasus ini bermula dari sengketa lahan antara badan usaha Kementerian Keuangan, PT Karibha Digdaya (KD) dengan masyarakat yang kini masuk peninjauan kembali (PK) di
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan pada periode 2023-2025 sebanyak 230 orang ditangkap karena memberikan pendanaan kepada kelompok teroris. Rosidi menyampaikan hal tersebut di sela-sela diskusi dengan tema World Terrorism Index 2025 atau WTI 2025 di Kampus UI Salemba, Jakarta, Rabu (11/2). Ia juga mencatat pada periode itu, ada 27
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyiapkan peta jalan (roadmap) agar sejumlah ruas jalan tol dan jalan nasional di berbagai wilayah Indonesia dapat dirancang memenuhi spesifikasi teknis sebagai landasan darurat pesawat. Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto mengatakan, konsep ini penting untuk memperkuat kesiapsiagaan pertahanan di negara kepulauan seperti
Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta menyoroti merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 menjadi alarm keras bagi sistem pencegahan dan penindakan korupsi di tanah air. Skor Indonesia turun dari 37 pada tahun 2024 menjadi 34 pada tahun 2025 disertai peringkat indeks persepsi korupsi yang melorot
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengunggkap rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza, Palestina, untuk memberikan dukungan kemanusiaan dan rekonstruksi di wilayah konflik tersebut. Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela menekankan, peran Indonesia tersebut juga bersifat tidak menyerang, tidak menyinggung, dan tidak agresif. Nabyl mengatakan, partisipasi pasukan Indonesia itu
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengajukan Pulau Nusakambangan sebagai lokasi pembangunan mega-prison atau lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan kapasitas superbesar kepada Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, kata dia, mega-prison tersebut akan berkapasitas sekitar 5.000 orang dengan alokasi anggaran multiyears atau tahun jamak. Agus Andrianto bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
