KEGIATAN

Aturan Pidana Narkotika Versi KUHP Baru dan RUU Penyesuaian Pidana

Pemerintah mengusulkan sejumlah ketentuan pidana narkotika yang sebelumnya dicabut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru dimasukkan kembali ke dalam Rancangan Undang-undang Penyesuaian Pidana. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej menjelaskan pasal-pasal terkait narkotika sebelumnya dicabut di KUHP baru karena pemerintah menargetkan Revisi Undang-Undang Narkotika selesai

Selengkapnya »

Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Kodifikasi UU Pemilu, Dari Sistem Campuran hingga Reformasi Bawaslu

Koalisi masyarakat sipil kembali menegaskan sejumlah rekomendasi utama untuk dimasukkan dalam kodifikasi revisi Undang-Undang Pemilu. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal menyampaikan bahwa usulan tersebut dirancang untuk memperbaiki tata kelola pemilu dari aspek sistem, aktor, manajemen penyelenggaraan, hingga penegakan hukum. Haykal menekankan bahwa koalisi masyarakat sipil mengusulkan model

Selengkapnya »

Banjir dan Longsor Sumatra Ungkap Rapuhnya Tata Kelola Kebencanaan

Gelombang banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra mengakibatkan empat bupati di Aceh hingga Nagan Raya menyatakan tidak sanggup menangani bencana di daerahnya. Pengakuan itu bukan hanya menandai skala bencana yang luar biasa, tetapi juga membuka persoalan lebih dalam mengenai rapuhnya tata kelola kebencanaan Indonesia. Ketika daerah tidak

Selengkapnya »

Bareskrim Klaim Telah Mulai Menyelidiki Pembalakan Liar di Sumatera

Badan Reserse Kriminal Polri menerjunkan tim untuk menyelidiki dugaan pembalakan liar dari temuan gelondongan kayu di titik banjir bandang wilayah Sumatera. Tim sudah diterjunkan ke tiga provinsi dengan temuan kayu-kayu hanyut terbawa banjir. Irhamni mengatakan, hingga saat ini belum ada kesimpulan soal asal gelondongan kayu yang terseret banjir. Pihaknya masih

Selengkapnya »

Komnas HAM: Negara lindungi penyampaian pendapat di ruang digital

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah menekankan negara memiliki kewajiban dalam perlindungan penyampaian pendapat dan ekspresi di ruang digital guna memastikan hak asasi manusia bagi masyarakat yang menyampaikannya. Menurut dia, beberapa tahun terakhir penyampaian pendapat dan ekspresi kian dominan dilakukan di berbagai ruang digital melalui konten

Selengkapnya »

KPK Klaim Punya Bukti Ridwan Kamil Beli Aset bukan dengan Uang Pribadi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mempunyai bukti yang menunjukkan bahwa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membeli sejumlah aset tidak dengan uang pribadinya. Budi menjelaskan bahwa KPK dalam melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021-2023, tidak

Selengkapnya »

Luhut Buka Suara Soal Bandara IMIP dan Investasi Nikel China di Morowali

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membuka suara terkait sejarah pembangunan bandar udara yang berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. Ia mengaku ikut bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya mendongkrak investasi ke dalam negeri. Ia mengungkapkan kala itu melihat perlunya perubahan besar

Selengkapnya »

Penyidik KPK Terbang ke Arab Saudi, Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berada di Arab Saudi untuk mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan penyidik akan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mencari dan melengkapi bukti-bukti yang mendukung. Jenderal

Selengkapnya »

Ketua dan Sekretaris KPU Pangkep Jadi Tersangka Korupsi Pilkada 2024

Dua komisioner dan sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024. Para tersangka yakni Ketua KPU Pangkep, Ichlas dan komisioner, Muarrif serta Sekretaris KPU, Agus Salim sebagai pengguna anggaran atau PPK. Dalam kasus ini, kata Jhon, ketiganya ditetapkan tersangka

Selengkapnya »

Presiden Prabowo Bertolak ke Sumut Tinjau Bencana Banjir

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatra, yakni Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Senin (1/12/2025) sekitar pukul 06.00 WIB. Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden lepas landas menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara. Peninjauan ini merupakan bentuk respons

Selengkapnya »
Search