Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberi penjelasan soal penetapan status siaga 1 bagi seluruh jajaran TNI. Bukan hanya itu, TNI Angkatan Darat (AD) juga angkat bicara karena sebagian warga khawatir penetapan status siaga 1 terjadi di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah akibat serangan
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penahanan terhadap mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Rudianto menegaskan bahwa Komisi III, sebagai mitra kerja KPK, menghormati proses hukum yang sedang berjalan terhadap mantan
Jabatan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI kembali dihidupkan setelah sekitar 25 tahun sebelumnya dihapus dari struktur organisasi TNI. Pengaktifan kembali jabatan tersebut merupakan bagian dari validasi organisasi di tubuh TNI yang juga disertai mutasi terhadap 27 perwira tinggi (pati) dan 8 perwira menengah (pamen). Jabatan Kaster TNI bakal diisi oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kapasitas sebagai tersangka kasus kuota haji. Lebih lanjut, Budi mengatakan pemeriksaan terhadap Yaqut diagendakan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai menyidik kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penerimaan uang suap oleh Bupati Muhammad Fikri Thobari (MFT) yang mencapai Rp980 juta selama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan uang tersebut diduga berasal dari tiga perusahaan yang memenangkan proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan empat orang lainnya menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Budi mengatakan KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan ekspose atau gelar perkara. Lebih lanjut dia menjelaskan peran dari lima orang tersebut adalah dua sebagai penerima, dan
Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, mengusulkan agar dibuat metode omnibus terbatas sekaligus kodifikasi terbatas terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Hal ini disampaikan Jimly dalam rapat bersama Komisi II DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Menurutnya, metode omnibus law juga bisa diterapkan dalam urusan kepemiluan,
Setara Institute merilis laporan tahunan mengenai kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia sepanjang 2025. Laporan ini menjadi sorotan karena menjadi evaluasi penuh pertama terhadap kinerja perlindungan hak beragama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Peneliti Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Setara Institute, Harkirtan Kaur, dalam
Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan kesimpulan bahwa proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya seharusnya merujuk pada ketentuan KUHAP baru. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah regulasi tersebut resmi diberlakukan. Dalam berkas kesimpulannya, tim hukum menjelaskan bahwa penetapan tersangka
Presiden Prabowo Subianto mengaku akan menyampaikan taklimat dalam menyikapi memanasnya konflik di Timur Tengah usai Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran. Rencananya itu disampaikan dalam acara peresmian 218 jembatan yang tersebar di seluruh Indonesia secara virtual, Senin (9/3/2026). Prabowo turut mencermati kemungkinan negara-negara lain terseret dalam situasi krisis akibat
Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Muhammad Fikri Thobari bersama tujuh rekan lainnya dibawa ke Jakarta, Selasa pagi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin sore (9/3). OTT yang dilakukan terhadap Bupati Rejang Lebong tersebut diduga berkaitan dengan praktik pemberian
Pakar hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta, Dr. Edi Hasibuan menilai kedudukan Polri yang paling tepat tetap berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Edy juga menilai Kapolri juga harus diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan DPR. Hal itu disampaikannya usai menjadi narasumber dalam webinar nasional
