Pergantian jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo menjadi sorotan usai terbongkar keterlibatan empat prajurit BAIS dalam penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Langkah tersebut menurut pihak TNI dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi. Namun, hal
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) yang melayangkan permohonan pembentukan Panitia Kerja Komisi III DPR RI untuk mengusut pengalihan penahanan untuk tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas. Asep menjelaskan KPK menyambut baik hal itu karena langkah MAKI tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada lembaga
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan KRI Prabu Siliwangi-321, kapal perang terbaru Indonesia yang tiba di Jakarta pada Kamis. Kapal perang buatan Italia itu akan menambah kemampuan matra untuk menjaga kedaulatan laut. Ali saat jumpa pers usai penyambutan ketibaan kapal mengatakan dengan segala teknologi modern yang
Kasus percobaan pembunuhan menggunakan air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus masih gelap setelah dua pekan berlalu. Belum ada perkembangan signifikan dari Polda Metro Jaya yang membuka penyelidikan awal kasus ini. Andrie disiram air keras oleh dua orang tidak dikenal di Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/3)
Polri resmi menutup pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang berlangsung selama 13 hari sejak Jumat (13/3/2026) hingga Rabu (25/3/2026). Seusai berakhirnya Operasi Ketupat, Polri akan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD). Personel tetap berada di lapangan untuk mengantisipasi situasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), termasuk puncak arus balik kedua yang
Polemik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengalihan status penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah belum berakhir, meski Yaqut kini kembali menjadi tahanan Rutan. Usai kembali ke Rutan KPK pada Selasa (24/3/2026), Yaqut kembali diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan kuota haji periode 2023-2024, pada Rabu
Mabes TNI buka suara soal perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus oleh empat anggota TNI. Sebelumnya pada Rabu (18/3), Puspom TNI menggelar konferensi pers terkait kasus itu. Di hari yang sama, Polda Metro Jaya juga menggelar konferensi
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menginstruksikan seluruh operator transportasi untuk memastikan armada kendaraan dalam kondisi prima dan laik jalan guna menghadapi puncak arus balik Lebaran 1447 Hijriah/2026. Langkah ini diambil sebagai upaya menekan risiko kecelakaan di tengah tingginya volume kendaraan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menegaskan
Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, kembali ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (24/3/2026), setelah sebelumnya berstatus tahanan rumah. Berdasarkan pantauan Kompas.com, Yaqut tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 10.33 WIB. Ia terlihat digiring mengenakan rompi tahanan, namun, tidak seperti tahanan lainnya. Penyidik
Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melobi pihak Iran demi memastikan keselamatan dua kapal tanker Pertamina yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro dari Selat Hormuz. “Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI di Teheran, telah melakukan pertemuan dengan otoritas terkait di Iran dan terus berkoordinasi erat dengan pihak setempat guna memperoleh informasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ishfah Abidal Aziz atau yang dikenal sebagai Gus Alex. Ia dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji untuk Indonesia. Pemanggilan ini dilakukan beberapa hari setelah penyidik KPK menahan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada 12 Maret 2026
Badan Legislasi (Baleg DPR RI) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang uang pensiun pimpinan dan anggota DPR RI (UU Pensiun DPR) inkonstitusional bersyarat. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, menjelaskan bahwa secara hukum, undang-undang yang telah diputus oleh MK otomatis masuk ke
