Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Kejagung Akui KUHP-KUHAP Baru Perlu Penyesuaian di Lapangan

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru membutuhkan waktu penyesuaian. Meski demikian, Korps Adhyaksa memastikan komitmennya untuk melaksanakan ketentuan hukum baru tersebut secara optimal. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, dalam praktiknya penerapan KUHP dan

Selengkapnya »
09 Januari 2026

Penjelasan Pemerintah soal Draf Aturan TNI Atasi Terorisme

Pihak Istana buka suara soal kabar akan terbitnya aturan yang mengatur peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, aturan yang ditolak Koalisi Masyarakat Sipil itu belumlah final dan masih bersifat draf. Di samping itu, ia menjelaskan bahwa aturan TNI dalam penanggulangan terorisme

Selengkapnya »
09 Januari 2026

Bukti Korupsi Kuota Haji Kuat, KPK Isyaratkan Eks Menteri Terlibat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan semua pejabat struktural dan pimpinan satu suara dalam penyidikan dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Pengumuman resmi terkait perkara itu segera dilakukan. Budi mengatakan, bukti yang dimiliki penyidik sudah sangat kuat. Meski, saat ini ini KPK masih menunggul hasil hitungan

Selengkapnya »
09 Januari 2026

Tahun Ini, Prabowo Bocorkan Bakal Sita 5 Juta Hektare Sawit Bermasalah

Presiden Prabowo Subianto saat acara panen raya di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/1), mengungkap bahwa Kejaksaan Agung bakal kembali menyita lahan sawit bermasalah yang luasnya 4 juta sampai 5 juta hektare pada tahun 2026. Di hadapan petani-petani dan sejumlah pejabat negara, Prabowo mengajak seluruh pihak bersatu dan kompak

Selengkapnya »
08 Januari 2026

MK Tangani 701 Permohonan Sepanjang 2025, 598 Perkara Telah Diputus

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyampaikan, lembaga yang dipimpinnya telah menangani sebanyak 701 permohonan atau perkara sepanjang 2025. Dengan rincian, 366 permohonan pengujian undang-undang, 334 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah, dan 1 permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Dari jumlah tersebut, sebanyak 598 perkara telah diputus. Data

Selengkapnya »
08 Januari 2026

Nadiem Dihalangi Bicara usai Sidang Kasus Chromebook, Mahfud: Itu Pelanggaran, Dia Punya Hak Bicara

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi soal mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang dihalangi untuk berbicara usai menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026). Setelah menjalani sidang perdana kasus Chromebook, Nadiem langsung dibawa jaksa menuju ruang tahanan pengadilan. Padahal biasanya para terdakwa diberi kesempatan

Selengkapnya »
07 Januari 2026

Poin-poin Penjelasan Kementerian Hukum Soal KUHP dan KUHAP Baru

Kementerian Hukum (Kemenkum) menjelaskan berbagai pasal yang mendapat sorotan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru. KUHP dan KUHAP yang baru sudah mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. Penjelasan itu dilakukan dalam konferensi pers terkait penerapan KUHP dan KUHAP baru di Gedung Sekretariat

Selengkapnya »
07 Januari 2026

Istana Minta Polri Investigasi Asal Teror yang Sasar Influencer Pasca-kritik Pemerintah

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta Kepolisian RI (Polri) menginvestigasi asal teror yang diterima influencer usai mengkritik sejumlah program pemerintah. Kendati demikian, ia juga mengingatkan agar kritik sebaiknya disampaikan dengan cara yang benar. Pemerintah tidak menghendaki adanya teror terhadap siapapun dalam bentuk apapun. Ia pun mengaku prihatin atas kejadian

Selengkapnya »
07 Januari 2026

Menkum sebut Rancangan Perpres turunan KUHAP akan atur pemanfaatan AI

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Rancangan Peraturan Presiden akibat turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan mengatur pemanfaatan akal imitasi atau kecerdasan artifisial (AI). Menurut dia, pemanfaatan AI tersebut akan membuat pernyataan yang disampaikan terperiksa ataupun tersangka dapat langsung diketik secara otomatis,

Selengkapnya »
06 Januari 2026

Laras Faizati: Publik Resah karena Polisi Bunuh Warga

Terdakwa penghasutan bakar Mabes Polri, Laras Faizati Khairunnisa membantah dalil jaksa yang menyebut perbuatannya meresahkan masyarakat dalam nota pembelaannya. Ia justru menilai keresahan publik muncul akibat kekerasan aparat penegak hukum (polisi) dan ketidakadilan hukum. Ia menyebut tuntutan satu tahun penjara terhadap dirinya tidak sebanding dengan penanganan kasus kematian pengemudi ojek

Selengkapnya »
06 Januari 2026

4 Hal Terkuak dalam Dakwaan Jaksa di Sidang Kasus Korupsi Chromebook Nadiem Makarim

Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim akhirnya hadir di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (5/1/2026). Kehadiran Nadiem disambut riuh lantaran ia telah absen dalam dua kali pemanggilan terakhir. Sidang dimulai dengan pemeriksaan identitas terdakwa dan dilanjutkan dengan pemaparan dakwaan dari jaksa.

Selengkapnya »
06 Januari 2026

Nadiem Makarim Didakwa Hari Ini

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim akan mendengar dakwaan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sistem Chromebook, hari ini, 5 Januari 2026. Nadiem sudah beberapa kali mangkir dari persidangan dengan dalih sakit. Firman menjelaskan sidang Nadiem akan digelar pada pukul 10.00 WIB. Rencananya, dakwaan dibacakan di Ruang Hatta Ali. Kubu Pengadilan Tipikor pada

Selengkapnya »
05 Januari 2026
Search