Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pihaknya telah berkomitmen merevisi Undang-Undang (UU) Penanggulangan Bencana. Apa yang akan dirumuskan? Dia ingin revisi UU itu menguatkan peran BNPB dalam melakukan koordinasi termasuk dalam penyaluran bantuan agar merata. Marwan menjelaskan koordinasi yang dimaksudkannya bukan dalam hal menjadi komandan dari aparat penegak
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan reintegrasi sosial akan menjadi fokus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru atau KUHP Nasional, yang akan mulai berlaku penuh pada 2 Januari 2026. Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk Kupas Tuntas KUHP dan KUHAP Nasional Bareng Wamenkum bersama Ikatan Wartawan
Proses penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) terus bergulir. Menurut Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM Kementerian HAM RI Sofia Alatas, jalan menuju pengesahan beleid itu hanya menunggu tanda tangan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen. Menurut Ritonga, koalisi permanen tidak selalu menjadi masalah selama tidak melibatkan mayoritas partai politik di parlemen. Selain
Kejaksaan Agung membantah isu rencana penarikan para jaksa yang selama ini ditempatkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tidak benar ada ancaman penarikan atau tidak memperpanjang masa tugas jaksa KPK. Isu itu fitnah dan bersifat adu domba,” kata Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Kejaksaan Agung Yadyn
Pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penugasan anggota Polri di jabatan sipil, alih-alih melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Langkah ini diambil untuk mempercepat kepastian hukum pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengakhiri polemik Perpol Nomor 10 Tahun 2025.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan kelompok teror memanfaatkan fitur komunikasi dalam game online atau gim daring, seperti voice chat untuk membangun kedekatan emosional dan rasa kebersamaan. Saat memberikan sambutan secara daring dalam Dialog Kebangsaan Bersama Satuan Pendidikan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan tahapan tersebut
Sebanyak 1.035 pekerja migran Indonesia (PMI) terampil diberangkatkan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menuju Hongkong, Jepang, dan Taiwan. Mukhtarudin mengatakan, pelepasan ini juga menandai Kick Off program Quick Win Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan 500.000 pekerja migran Indonesia terampil dan berdaya saing global. Dia menjelaskan, 500.000 pekerja migran
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan tindakan tegas di penghujung 2025. Melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, tim penyidik berhasil mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat, Albertinus Parlinggoman Napitupulu. Dalam operasi tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah besar
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat gagalkan peredaran 100 paket ganja yang akan dikirim dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, menuju Bukittinggi. Tiga orang ditangkap pada Rabu 17 Desember 2025 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Bukittinggi-Medan, Jorong Batang Palupuh, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Kepala BNNP
Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tetap harus dihormati, meskipun secara formal putusan ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Hal ini disampaikan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menanggapi polemik Perpol yang mengatur polisi aktif boleh menduduki jabatan sipil di 17 Kementerian/Lembaga. Dia mengatakan, asas presumtio iustae
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, mendesak Pemerintah agar menjadikan Peta Jalan Menuju Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat sebagai instrumen nyata, bukan sekadar agenda simbolis. Ia menegaskan bahwa peta jalan yang diluncurkan Kementerian HAM harus menjadi jawaban konkret atas penantian panjang para korban dan
