Usulan terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold kembali mencuat. Teranyar, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar jumlah komisi di DPR RI dijadikan acuan ambang batas bagi partai politik peserta pemilu legislatif untuk masuk parlemen sekaligus membentuk fraksi. Dengan skema itu, menurut Yusril, setiap
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memperluas upaya perlindungan dalam revisi Undang-Undang 39/1999 dengan membuka ruang bagi pers sebagai bagian dari pembela HAM yang perlu dilindungi dari risiko kriminalisasi. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan inisiatif tersebut muncul dari dinamika di lapangan, termasuk permintaan langsung dari kalangan pers yang dinilai menghadapi kerentanan
Persoalan pelintasan sebidang kembali menjadi sorotan menyusul kecelakaan maut antara kereta rel listrik dengan kereta api jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. DPR RI hingga pemerintah sama-sama menyebut kondisi ini sebagai masalah kronis yang belum terselesaikan, bahkan dinilai sudah memasuki tahap darurat. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong
Pakar hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai tingginya angka korupsi di kalangan politisi mencerminkan kegagalan partai politik dalam membangun integritas kader. Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi. Menurut Titi, persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra berpendapat UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus direvisi. Ia menyampaikan itu dalam merespons pertanyaan tentang perkembangan kasus teror penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus oleh anggota TNI. Namun hingga kini, Yusril menyebut pemerintah belum mengambil inisiatif untuk mengajukan revisi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pentingnya penguatan kaderisasi partai politik sebagai fondasi dalam menjaga kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. KPK mengungkap masih banyak tantangan dalam memastikan proses politik berjalan dengan menjunjung tinggi integritas. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan data penindakan lembaganya menunjukkan kasus tindak pidana korupsi (TPK) masih
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej membahas penguatan kerja sama perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya. Ia menekankan pentingnya sinergi dengan Kementerian Hukum guna mengoptimalkan layanan pos bantuan hukum (Posbanhum) yang telah terbentuk di 80.298 desa
Terbongkarnya dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Yogyakarta, menjadi alarm keras bagi sistem perlindungan anak di Indonesia. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilang Dhielafararez, menilai kasus ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan dugaan kejahatan serius yang harus diusut sampai tuntas. Kasus tersebut mencuat setelah
Gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Libanon kembali memicu sorotan terhadap keberlanjutan penugasan pasukan Indonesia di wilayah konflik tersebut. Situasi keamanan yang kian tidak menentu dinilai menuntut langkah evaluasi menyeluruh, bukan sekadar penyesuaian teknis di lapangan. Pengamat militer sekaligus pendiri Centra Initiative,
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengecam kasus kekerasan anak di sebuah daycare di Kota Yogyakarta. Ia menegaskan, setiap bentuk kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius hak asasi manusia. Arifah menyatakan, pemerintah mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut secara profesional dan berkeadilan. Ia
Pemerintah menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Hak Cipta pada 2026. Hal ini disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, seusai menghadiri diskusi di Dewan Pers, Kamis (24/4/2026). Menurutnya, regulasi hak cipta perlu segera diperbarui, termasuk penataan lembaga manajemen kolektif (collective management organization/CMO) yang saat ini dinilai terlalu banyak dan belum tertata optimal.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah memeriksa sejumlah pihak dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan izin usaha pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi. Meski
