Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan empat orang lainnya menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Budi mengatakan KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan ekspose atau gelar perkara. Lebih lanjut dia menjelaskan peran dari lima orang tersebut adalah dua sebagai penerima, dan
Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, mengusulkan agar dibuat metode omnibus terbatas sekaligus kodifikasi terbatas terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Hal ini disampaikan Jimly dalam rapat bersama Komisi II DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Menurutnya, metode omnibus law juga bisa diterapkan dalam urusan kepemiluan,
Setara Institute merilis laporan tahunan mengenai kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia sepanjang 2025. Laporan ini menjadi sorotan karena menjadi evaluasi penuh pertama terhadap kinerja perlindungan hak beragama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Peneliti Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Setara Institute, Harkirtan Kaur, dalam
Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan kesimpulan bahwa proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya seharusnya merujuk pada ketentuan KUHAP baru. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah regulasi tersebut resmi diberlakukan. Dalam berkas kesimpulannya, tim hukum menjelaskan bahwa penetapan tersangka
Presiden Prabowo Subianto mengaku akan menyampaikan taklimat dalam menyikapi memanasnya konflik di Timur Tengah usai Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran. Rencananya itu disampaikan dalam acara peresmian 218 jembatan yang tersebar di seluruh Indonesia secara virtual, Senin (9/3/2026). Prabowo turut mencermati kemungkinan negara-negara lain terseret dalam situasi krisis akibat
Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Muhammad Fikri Thobari bersama tujuh rekan lainnya dibawa ke Jakarta, Selasa pagi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin sore (9/3). OTT yang dilakukan terhadap Bupati Rejang Lebong tersebut diduga berkaitan dengan praktik pemberian
Pakar hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta, Dr. Edi Hasibuan menilai kedudukan Polri yang paling tepat tetap berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Edy juga menilai Kapolri juga harus diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan DPR. Hal itu disampaikannya usai menjadi narasumber dalam webinar nasional
Jenderal Agus Subiyanto selaku Panglima TNI mengeluarkan perintah siaga tingkat 1 bagi seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi global, khususnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal
Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyampaikan pandangannya terkait kasus kuota tambahan haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut). Dalam kasus itu, Mahfud menyoroti sejumlah hal, salah satunya adalah penetapan tersangka yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang notabene bukan berstatus penyidik. Mahfud berharap proses hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui kasus yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menunjukkan bukti tindak pidana korupsi makin kompleks dan rumit. KPK membenarkan pihaknya baru pertama kali menerapkan Pasal 12 huruf (i) UU Tipikor dalam menjerat Fadia Arafiq. Karena itu, Budi mengharapkan dukungan publik yang kuat dan para pemangku kepentingan
Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshidiqie mengatakan pihaknya telah merampungkan laporan untuk diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Jimly mengaku masih menunggu waktu untuk melaporkan ke Presiden Prabowo. Ia mengatakan rekomendasi itu berkemungkinan akan mengubah Undang-undang Polri dan memerlukan revisi sejumlah aturan internal di Korps Bhayangkara. Selain itu, Jimly
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen Indonesia terkait keanggotaan dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Ia menyatakan Indonesia siap mundur dari lembaga yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump tersebut apabila tidak memberikan kontribusi nyata bagi perjuangan kemerdekaan Palestina dari zionis Israel. Pernyataan itu disampaikan Prabowo
