Pakar hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai tingginya angka korupsi di kalangan politisi mencerminkan kegagalan partai politik dalam membangun integritas kader. Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Menurut Titi, persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan desain kaderisasi dan tata kelola partai yang masih membuka celah praktik korupsi. Ia menyoroti proses rekrutmen kader sebagai salah satu titik lemah paling mendasar. Ia menegaskan, kondisi tersebut membuat partai kehilangan fungsi sebagai penyaring etika. Akibatnya, kader yang masuk ke pemerintahan tidak memiliki fondasi integritas yang kuat. Ia juga menilai proses kaderisasi saat ini masih berorientasi pada penciptaan kandidat politik, belum pada pembentukan karakter dan moral. Hal ini diperparah dengan pendidikan politik internal partai yang belum berjalan optimal.
Di sisi lain, lemahnya tata kelola keuangan partai turut memperparah kondisi tersebut. Titi menilai sistem pembiayaan politik yang tidak transparan menciptakan tekanan biaya tinggi yang mendorong praktik korupsi.