Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Konflik Timur Tengah Memanas, OJK Minta Lembaga Jasa Keuangan Siaga

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel yang menyerang Iran, yang memicu gejolak di pasar keuangan global. Pejabat sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya mencermati serius perkembangan di kawasan Timur Tengah, karena berpotensi memengaruhi stabilitas sektor keuangan

Selengkapnya »
04 Maret 2026

Neraca Perdagangan Kembali Surplus

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencetak surplus pada Januari 2026 sebesar 0,95 miliar dolar AS, yang memperpanjang tren surplus 69 bulan beruntun sejak Mei 2020. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/3) menyampaikan surplus tersebut terutama

Selengkapnya »
03 Maret 2026

Inflasi Februari 2026 4,76 Persen, Listrik Jadi Pemicu

Inflasi tahunan pada Februari 2026 tercatat 4,76 persen, dengan normalisasi tarif listrik menjadi faktor dominan yang mendorong kenaikan tersebut. Kenaikan inflasi tahunan ini tidak lepas dari dampak lanjutan normalisasi harga listrik pada awal 2026, setelah pada Januari–Februari 2025 pemerintah memberikan diskon listrik 50 persen. Kondisi tersebut memunculkan apa yang dikenal

Selengkapnya »
03 Maret 2026

Mewaspadai Inflasi Pasca-Gejolak Harga Minyak Mentah

Dunia dikejutkan oleh kabar meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akibat serangan militer Amerika Serikat dan Israel. Iran bukan produsen kecil. Ia bagian penting dari struktur pasokan minyak global dan memiliki posisi strategis dalam dinamika Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Pasar global segera bereaksi. Harga minyak mentah

Selengkapnya »
02 Maret 2026

S&P Wanti-wanti Peringkat Utang RI Bisa Anjlok

Profil kredit Indonesia di mata S&P Global Ratings di ujung tanduk. Penurunan peringkat kredit Indonesia bisa saja terjadi dalam waktu dekat. S&P memperingatkan meningkatnya tekanan fiskal, khususnya biaya pembayaran utang yang lebih tinggi telah meningkatkan risiko ekonomi bagi Indonesia. Dikutip dari Bloomberg, Jumat (27/2/2026), Rain Yin, analis kedaulatan di S&P

Selengkapnya »
27 Februari 2026

Purbaya Dukung Cicilan Rumah Subsidi Sampai 30 Tahun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung kebijakan perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun sebagai strategi untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan meringankan beban cicilan bulanan. Purbaya menilai, tenor yang lebih panjang akan membuat cicilan rumah menjadi lebih terjangkau, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses kredit perumahan.

Selengkapnya »
27 Februari 2026

Kejar Target Nol Emisi 2060, OJK Bikin Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Working Group on Climate Financing sebagai langkah konkret mengarahkan pembiayaan perbankan ke agenda pembangunan berkelanjutan dan target net zero emission 2060. Pjs Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan inisiatif tersebut merupakan bagian dari komitmen OJK menyelaraskan sistem keuangan nasional dengan kebijakan iklim dan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Selengkapnya »
27 Februari 2026

Pemerintah Desak Uni Eropa Implementasikan Putusan Penyelesaian Sengketa Minyak Sawit

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pemerintah Indonesia mendesak Uni Eropa (UE) untuk segera melaksanakan putusan Panel Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait sengketa minyak sawit. Pasalnya, pada Selasa (24/2/2026) merupakan batas akhir dari 12 bulan periode implementasi (reasonable period of time/RPT) bagi UE untuk menyesuaikan kebijakan dan peraturan yang dinyatakan

Selengkapnya »
25 Februari 2026

Kriteria Wajib Pajak yang Jadi Sasaran Audit Restitusi Jumbo Purbaya

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengaudit pengembalian pajak atau restitusi pada APBN 2025 yang tembus Rp361 triliun. Purbaya menyebut audit yang dimaksud olehnya akan ditujukan kepada wajib pajak (WP) yang restitusinya dalam nominal besar dan ‘mencurigakan’. “Kami akan jadi, kami akan audit yang kelihatan besar-besar, yang mencurigakan tahun lalu. Tahun

Selengkapnya »
25 Februari 2026
Search