Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjajaki ekspor ikan patin 600 hingga 700 ton ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji. Rencana tersebut masih dalam tahap negosiasi dan menunggu persetujuan otoritas setempat. Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan Indonesia sebelumnya pernah mengekspor
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat adanya penurunan penawaran dalam lelang Surat Utang Negara alias SUN dalam lelang yang berlangsung pada Rabu (18/2/2026). Kemenkeu mencatat jumlah penawaran yang masuk dalam lelang kemarin mencapai Rp63,06 triliun atau turun sekitar 17,6% dari periode lelang 3 Februari 2026 yang mencapai Rp76,58 triliun. Jumlah itu juga
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui tambahan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp10,65 triliun bagi wilayah terdampak bencana di Sumatera. Penetapan itu menimbang adanya 47 daerah terdampak bencana yang mengalami penurunan TKD serta 20 daerah tidak terdampak yang juga mengalami penurunan. Seluruhnya akan direvisi ke atas melalui mekanisme
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia pada Kuartal I-2026 diperkirakan mengalami penurunan seiring tren pelemahan harga komoditas global. Kondisi ini berdampak langsung pada komoditas unggulan nasional seperti batubara dan crude palm oil (CPO), yang selama ini menjadi kontributor utama PNBP dari sektor sumber daya alam (SDA). Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya
Perusahaan-perusahaan Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan dagang dan investasi senilai lebih dari US$7 miliar pada Rabu (18/2/2026). Melansir Reuters Kamis (19/2/2026), kesepakatan tersebut diumumkan oleh U.S.-ASEAN Business Council (USABC) dan ditandatangani dalam jamuan makan malam untuk Presiden Prabowo yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang AS. Berdasarkan lembar fakta USABC, perjanjian
Negosasi kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) bakal segera memasuki babak baru seiring dengan bakal digelarnya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2026. Sejumlah pengusaha pun menyampaikan sederet catatan penting yang perlu diperhatikan pemerintah menjelang ditekennya kesepakatan dagang dengan AS. Industri tekstil
Pemerintah mewajibkan pengalokasian lebih dari 58% pagu dana desa untuk program Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Kebijakan itu memicu kontroversi karena dianggap membatasi ruang gerak desa untuk menentukan arah penggunaan anggarannya. Sebagai catatan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026, total alokasi Dana Desa 2026 dipatok sebesar Rp60,57 triliun.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan sejumlah strategi untuk meredam dampak penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa terhadap kinerja ekspor baja nasional. Bagi importir UE, termasuk Indonesia, wajib membeli sertifikat CBAM sesuai emisi produk, yang harganya terkait dengan harga karbon di EU ETS (Sistem Perdagangan Emisi UE). Kepala Badan Standardisasi
Uni Eropa mulai mengenakan biaya atas emisi karbon pada barang impor melalui skema Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) pada 2026. Kebijakan ini berpotensi menjadi tantangan baru bagi ekspor Indonesia, khususnya komoditas beremisi tinggi seperti baja, aluminium, semen, pupuk, dan ke depan produk turunannya. Melansir Reuters, CBAM merupakan pajak karbon lintas batas
Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menandatangani perjanjian dagang timbal balik (reciprocal trade agreement) final dengan Taiwan yang menetapkan tarif impor sebesar 15% untuk produk asal Taiwan. Di sisi lain, Taiwan berkomitmen untuk menghapus atau menurunkan tarif atas hampir seluruh barang asal AS secara bertahap. Dokumen
Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan program agar Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) bisa mendapatkan label hijau. Hal itu nantinya akan memudahkan UMKM tersebut mendapatkan pembiayaan dari perbankan hingga mendapatkan pasar khususnya pasar internasional. Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia (BI) Heru Rahadian menyampaikan bahwa BI
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sekitar 268 emiten dari 956 perusahaan tercatat masih memiliki porsi saham publik yang dapat diperdagangkan (free float) di bawah 15 persen. Hal itu disampaikan Penjabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik saat merespons kekhawatiran pelaku pasar terkait potensi emiten hengkang dari bursa (delisting)
