Sejumlah investor disebut melobi Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan di Sumatra yang diduga melanggar aturan pemanfaatan hutan. Hal itu diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Indonesia. Hashim menyebut, permintaan itu datang dari pengusaha asal Amerika Serikat (AS) setelah pemerintah mengumumkan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, melaporkan perkembangan 18 proyek hilirisasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Enam di antaranya telah memasuki tahap groundbreaking. Dalam catatan Kontan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah melaksanakan groundbreaking fase pertama atas
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, dugaan kebocoran pajak di sektor industri baja mencapai Rp 4 triliun per tahun. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan, dugaan kehilangan pendapatan negara itu timbul dari berbagai jenis baja. Bimo menuturkan, modus beberapa kasus pengemplangan pajak terkait industri baja pada umumnya mirip
Likuiditas yang melimpah di sistem perbankan tak mampu mendongkrak penyaluran kredit pada tahun lalu, hingga membuat Bank Indonesia (BI) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaruh perhatian khusus. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan likuiditas di bank sebetulnya tengah melimpah karena kebijakan likuiditas makroprudensial alias KLM telah digelontorkan BI untuk
Danantara meninjau ulang bisnis model PT Pertamina (Persero). Langkah ini untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan anak usahanya. Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan ke depan Danantara akan memisahkan bisnis sektor non-migas dari Pertamina. “Kita lakukan review masalah komersialisasi. Pertamina tidak akan punya lagi yang non related oil and
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan tiga jurus utama untuk mengejar penerimaan pajak guna menjaga defisit anggaran tetap terkendali. Strategi tersebut dilakukan agar kebutuhan belanja negara dapat ditopang dari penerimaan yang ada tanpa menambah tekanan fiskal. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di
Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan bertemu lagi dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Rabu, 11 Februari 2026. Pertemuan ini membahas upaya reformasi pasar modal yang sedang dilakukan Indonesia. Menurut Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, pertemuan awal dengan MSCI telah dilakukan pada 2 Februari 2026. Selanjutnya pada 5 Februari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan denda kepada perusahaan tercatat sebagai upaya penegakan hukum di industri pasar modal Indonesia sebesar Rp542,49 miliar. Jumlah tersebut berdasarkan jejak sanksi administratif yang sudah dilakukan untuk periode dari tahun 2022 hingga Januari 2026. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK,
Taiwan tegas menolak ide pemindahan atau relokasi 40 persen kapasitas produksi semikonduktor (chip) ke Amerika Serikat (AS) lantaran gagasan itu mustahil dipenuhi. Wakil Perdana Menteri Taiwan Cheng Li-chiun mengatakan pihaknya telah menyampaikan secara tegas kepada AS bahwa industri semikonduktor Taiwan tidak bisa begitu saja dipindahkan. Ekosistem industri chip Taiwan dibangun
CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani membidik pemangkasan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) rampung pada 2026, sebagaimana pembahasan yang dilakukan bersama Komisi VI DPR RI. Rosan mengungkapkan membahas soal langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penyesuaian jumlah BUMN. Selain itu, Rosan juga membahas apa saja
BPS merilis pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 sebesar 5,39% dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2025 yang sebesar 5,39% ini merupakan pertumbuhan tahunan triwulan IV tertinggi pasca-pandemi COVID-19. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh 5,11%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo angkat suara usai Moody’s memangkas outlook peringkat kredit RI pada Kamis (5/2). Moody’s mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook menjadi negatif. Menurut Perry, penyesuaian outlook itu tak mencerminkan fundamental perekonomian Indonesia yang dinilai tetap solid. Namun, revisi outlook
