Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di perbankan nasional akan diselaraskan dengan kebijakan Bank Indonesia (BI). Langkah ini dilakukan guna menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga yang melatarbelakangi perpanjangan durasi penempatan dana pemerintah di perbankan. Seperti diketahui, Purbaya memperpanjang
Pemerintah mencatat lonjakan signifikan belanja negara pada awal tahun 2026 ini. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja di Januari 2026 mencapai Rp 227,3 triliun atau setara 5,9% dari pagu APBN, tumbuh 25,7% dibandingkan Januari 2025. Angka ini juga merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir, mengungguli rerata Rp 168,79 triliun. Lonjakan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim bahwa penerimaan pajak pada Januari 2026 berangsur membaik. Pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 30,7% atau lebih tinggi dari target pertumbuhan tahun 2026 yakni 22,9% (YoY). Data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak bruto tercatat sebesar Rp170,3 triliun atau naik 7% dari posisi Januari 2025 yang hanya Rp159,1
Bank Indonesia (BI) akan memperluas ekosistem keuangan digital sampai ke desa untuk mendukung program strategis pemerintah, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sekaligus Asisten Gubernur BI Dicky Kartikoyono menyampaikan perluasan tersebut bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan nasional, terutama program untuk masyarakat.
Bank Indonesia (BI) melaporkan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV 2025 mencatatkan surplus sebesar 6,1 miliar dolar AS. Lebih lanjut, transaksi berjalan pada triwulan IV 2025 mencatat defisit sebesar 2,5 miliar dolar AS (0,7 persen dari PDB), setelah pada triwulan III 2025 mencatat surplus sebesar 4,0 miliar dolar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang investasi bagi pelaku usaha Amerika Serikat (AS). Khususnya dalam pengembangan mineral kritis di Indonesia. Menurut Bahlil, Indonesia menganut politik bebas aktif dalam diplomasi luar negeri serta menerapkan asas ekonomi bebas aktif dalam kerja sama investasi. Artinya,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan terkait keputusan Indonesia yang akan mengimpor komoditas energi dari Amerika Serikat (AS) dengan nilai mencapai US$ 15 miliar atau sekitar Rp 253,47 triliun (kurs Rp 16.898/US$). Menurut Bahlil, langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan bilateral antara Indonesia dan AS
Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati skema debt switching senilai Rp173,4 triliun pada 2026. Nilai ini setara dengan total Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo tahun ini. Kesepakatan diambil dalam forum Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter 2026, Jumat (20/2). Lewat skema debt switching, pemerintah menukar SBN yang
Presiden Prabowo Subianto di hadapan para pengusaha Amerika Serikat yang tergabung dalam Kamar Dagang AS (USCC), US-ASEAN Business Council (USABC), dan US-Indonesia Society (USINDO), menjamin pemerintah Indonesia senantiasa menjaga iklim berinvestasi tetap kondusif. Iklim kondusif itu, terlihat dari stabilitas di berbagai sektor mulai dari ekonomi dan politik, kemudian adanya kepastian
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyangkal bahwa anggapan penurunan utang luar negeri (ULN) swasta pada kuartal IV-2025 disebabkan oleh pengusaha yang menahan ekspansi. Purbaya menjelaskan, penurunan utang pada kuartal IV perlu dilihat secara berkelanjutan. Menurutnya, utang swasta akan kembali meningkat seiring bergeraknya roda ekonomi. Maka dari itu menurut Purbaya,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meresmikan pengiriman perdana pipa Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Dumai–Sei Mangkei (Dusem), salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengintegrasikan jaringan gas di wilayah Sumatra Utara hingga Riau. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman mengatakan, proyek pipa transmisi Dusem menjadi
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth) melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah,
