Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, terdapat 24 penyelenggara pinjaman daring (pindar) alias pinjol dengan tingkat pembiayaan bermasalah atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di atas 5 persen per November 2025. Jumlah pinjol dengan tingkat pembiayaan macet yang tinggi tersebut didominasi oleh pembiayaan segmen produktif. Secara total industri, tingkat risiko kredit
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan pencairan dari sekitar 200 penunggak pajak besar sampai dengan akhir 2025 hanya Rp13,1 triliun. Nilai pencairan tunggakan itu di bawah target otoritas pajak yang awalnya Rp20 triliun khusus untuk 2025. Secara total, kewajiban terutang dari penunggak pajak besar berkekuatan hukum tetap (inkrah) itu
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap masih maraknya praktik penghindaran pajak dan kepabeanan yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara. Modus yang banyak ditemukan antara lain under invoicing serta aktivitas industri yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan. Purbaya menyebut sektor baja, kelapa sawit, dan bahan bangunan sebagai contoh usaha yang selama ini
Kalangan ekonom menilai klausul kewenangan Bendahara Umum Negara, alias Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, untuk melakukan rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing (valas) dalam pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam UU APBN 2026 merupakan langkah yang relevan dan tak perlu dikhawatirkan. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan bahwa fleksibilitas dalam
Teh Sariwangi akan menjadi milik Grup Djarum usai dibeli senilai Rp1,5 triliun dari PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Penilaian bisnis independen telah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy dan Rekan dengan nilai pasar sebesar Rp1.488.228.000.000. Rencananya, penyelesaian transaksi dilakukan pada 2 Maret 2026 atau pada tanggal lain sebagaimana
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak Rp1.1917,6 triliun (neto) sepanjang 2025. Angka itu hanya 87,6 persen dari target Rp2.189,3 triliun atau mengalami kekurangan (shortfall) Rp271,7 triliun, turun 0,7 persen dari Rp1.931,6 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, secara bruto penerimaan pajak masih naik 3,7 persen dari Rp2.197,3 triliun pada 2024 ke 2.278,8
Kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% untuk rumah tapak dan satuan rumah susun (apartemen) diperpanjang hingga Desember 2026. Adapun ketentuannya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 tentang PPN Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.
