Pemerintah membuka opsi untuk memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp335 triliun. Langkah tersebut menjadi salah satu skenario yang dipertimbangkan apabila lonjakan harga minyak mentah dunia memicu pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga melampaui batas aman 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menanggapi kabar tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku belum menerima arahan resmi terkait pemotongan anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Meski demikian, Dadan memastikan BGN akan mengikuti kebijakan yang telah digariskan pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi risiko (stress test) terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak dunia. Simulasi tersebut mempertimbangkan skenario harga minyak mentah mencapai rata-rata US$92 per barel. Berdasarkan hasil simulasi tersebut, defisit APBN berpotensi melebar hingga sekitar 3,6 persen terhadap PDB apabila harga minyak berada di level tersebut selama setahun penuh. Untuk mencegah pelebaran defisit, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah penyesuaian belanja negara. Salah satunya melalui efisiensi anggaran pada sejumlah program, termasuk program MBG.
Purbaya menegaskan bahwa penghematan tidak akan menyentuh anggaran inti program MBG, khususnya untuk penyediaan makanan bagi penerima manfaat seperti anak sekolah, ibu hamil, dan lansia. Menurutnya, efisiensi lebih difokuskan pada belanja pendukung yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bagi masyarakat. “Yang jelas MBG programnya bagus, tapi kita ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu. Misalnya beli motor untuk seluruh SPPG atau pembelian komputer,” jelasnya.
