Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Prabowo Minta Mendagri Copot Bupati Aceh Selatan Umrah saat Bencana

Presiden Prabowo Subianto menyinggung Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang pergi umrah tanpa izin kala wilayahnya terdampak bencana banjir dan longsor. Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memproses pencopotan Mirwan. Tim pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan sudah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Mirwan. Sebelumnya,  Bupati Aceh Selatan Mirwan MS

Selengkapnya »
09 Desember 2025

Dukung Purbaya, Buruh Tolak Wacana Kemasan Rokok Polos

Kelompok buruh yang tergabung dalam serikat pekerja industri hasil tembakau (IHT) menolak keras wacana Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk menerapkan penyeragaman kemasan rokok polos atau plain packaging. Seraya mendukung pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang tidak ingin kebijakan pemerintah mengganggu perputaran ekonomi di sektor tersebut. Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau,

Selengkapnya »
09 Desember 2025

UMP Gagal Ditetapkan, Buruh Mengamuk Robohkan Gerbang Kantor Gubernur Jateng

Ratusan buruh menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (8/12/2025), setelah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 kembali gagal dilakukan seperti jadwal. Gerbang kantor sempat dirobohkan massa sekitar pukul 16.00 WIB sebelum aparat mengamankan situasi. Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jateng sekaligus Koordinator Gabungan Serikat Pekerja Jepara Raya (Gaspera), Maksuri,

Selengkapnya »
09 Desember 2025

Purbaya Batal Kenakan Cukai Minuman Berpemanis di 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membatalkan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang rencananya akan diterapkan pada 2026. Keputusan ini diambil melihat kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai belum terlalu baik. Jika ekonomi domestik sudah membaik dan tumbuh sebesar 6%, Purbaya berjanji akan datang ke DPR dan memberikan paparan mengenai

Selengkapnya »
09 Desember 2025

Dedi Mulyadi Hentikan Penerbitan Izin Perumahan Usai Bandung Raya Dikepung Bencana

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan instruksi untuk menghentikan sementara seluruh penerbitan izin perumahan di wilayah Bandung Raya. Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM yang diterbitkan pada Sabtu (6/12/2025), sebagai respons terhadap bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota

Selengkapnya »
08 Desember 2025

Prabowo Setujui Anggaran Rp60 Juta per Rumah untuk Pengungsi Bencana

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penganggaran sebesar Rp60 juta per rumah untuk membantu para pengungsi mengganti hunian mereka yang rusak akibat longsor dan banjir bandang. Keputusan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pada Minggu (7/12) malam. Dalam rapat tersebut, Presiden

Selengkapnya »
08 Desember 2025

BNPB: Perbaikan Kerusakan Bencana di Sumatera Capai Rp51,82 Triliun

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melaporkan bahwa perkiraan biaya untuk memperbaiki kerusakan akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp51,82 triliun. Estimasi ini disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatera di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh,

Selengkapnya »
08 Desember 2025

Prabowo Perintahkan Menkes Kirim Dokter Magang Bantu Korban Bencana Sumatera

Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk melibatkan dokter internship (magang). Hal ini untuk ikut membantu penanganan korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Awalnya, Menkes Budi menyampaikan bahwa di Aceh kekurangan dokter yang cukup banyak lantaran mereka juga menjadi korban bencana.

Selengkapnya »
08 Desember 2025

Bos Buruh Ungkap Kelanjutan Aksi Jelang Pengumuman UMP

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal mengungkap kelanjutan rencana demonstrasi menjelang pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Kabupaten/Kota.  Said Iqbal menjelaskan bahwa hingga saat ini aksi demonstrasi tersebut belum akan dijalankan dan masih menunggu rencana pemerintah melakukan pengumuman UMP 2026. Lebih lanjut, Said menuturkan

Selengkapnya »
08 Desember 2025

Kemenaker Telah Selesaikan Survei KHL sebagai Basis UMP 2026

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi. Survei ini akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing daerah. Menaker Yassierli mengatakan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun

Selengkapnya »
03 Desember 2025

Pakar Usul Reformasi Polri Diterapkan Radikal, DPR Dorong Kultural

Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad mendorong reformasi secara radikal pada tubuh Polri untuk memperbaiki kultur institusi tersebut agar lebih adaptif. Usulan itu disampaikan Suparji dalam rapat perdana Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan di Komisi III DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (2/12). Menurut Suparji,

Selengkapnya »
03 Desember 2025
Search