Peternak sapi di Boyolali kembali menggelar aksi buang susu pada 6 November 2024 di Tugu Susu Tumpah, Jawa Tengah, sebagai bentuk protes atas masalah yang terus berulang dalam industri persusuan. Sebelumnya, aksi serupa terjadi pada akhir 2023 akibat penolakan massal dan pembatasan kuota oleh industri pengolahan susu (IPS). Bayu, peternak
Buntut pemberlakukan darurat militer Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol didesak mundur oleh beberapa pihak. Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU) yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juga pekerja. KCTU pada Rabu (4/12/2024) mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon
PT Pertamina (Persero) menargetkan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan rampung pada 2025. Proyek ini akan menjadikan Kilang Balikpapan sebagai kilang minyak paling modern di Indonesia. Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, menyatakan bahwa RDMP Balikpapan sangat penting karena akan meningkatkan imbal hasil produk (Yield Valuable Product/YVP). Kapasitas kilang
PT PLN (Persero) berkomitmen mendukung Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Pemerintah dengan memastikan ketersediaan listrik bagi masyarakat kurang beruntung. Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan hunian layak sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyatakan bahwa program
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun untuk tahun 2025 kepada DPR (3/12/2024). Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Dody menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, Rp 14,87
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, dirinya keberatan soal usulan Polri kembali di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tito menyampaikan bahwa Polri tak bisa dipisahkan dari Presiden dan hal tersebut sudah menjadi kehendak reformasi. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus melontarkan wacana soal Polri kembali di bawah Kementerian Dalam Negeri
Distribusi pupuk bersubsidi menjadi perhatian utama dalam upaya pemerintah Prabowo-Gibran mewujudkan swasembada pangan pada 2027. Komisi VI DPR RI mendukung percepatan pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) yang bertujuan menyederhanakan rantai distribusi pupuk bersubsidi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. Saat ini, distribusi pupuk bersubsidi menghadapi berbagai kendala seperti birokrasi yang
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis perkembangan pariwisata pada November 2024, yang menunjukkan terjadi penurunan jumlah wisatawan nusantara (wisnus) dan kenaikan jumlah wisatawan nasional (wisnas). Untuk diketahui, wisnus adalah wisatawan Indonesia yang berwisata di dalam negeri. Sementara, wisnas adalah wisatawan Indonesia yang berwisata ke luar negeri. Amalia menjelaskan bahwa penurunan angka
Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen memicu kekhawatiran dampaknya terhadap berbagai sektor, termasuk penerbangan. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Sarmin menyoroti potensi market disruption yang dapat terjadi jika kebijakan ini tidak diimbangi dengan penyesuaian pada komponen biaya di sektor tersebut. Menurut Wijayanto, memaksa maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dengan fokus menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa efisiensi investasi melalui penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) menjadi salah satu sasaran utama. Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan penyelesaian 18 proyek, termasuk bendungan,
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), M Yadi Sofyan Noor, mendukung langkah pemerintah mengembalikan kewenangan pengelolaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ke tingkat pusat. Langkah ini dinilai krusial untuk memperbaiki efektivitas penyuluhan sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional. “Saat ini, posisi penyuluh tersebar di berbagai instansi tanpa konsistensi dalam pengelolaan dan koordinasi. Kondisi ini
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan penurunan harga tiket pesawat mencapai 10 persen bertujuan untuk mendorong sektor pariwisata dalam negeri. “Pemerintah sudah putuskan tiket dalam negeri harganya turun 10 persen. Sehingga kita dorong supaya turisme di dalam negeri meningkat,” kata Airlangga di sela menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)
