Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari (bph) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional yang mencapai 1,6 juta bph, sementara lifting minyak hanya sekitar 600 ribu bph. Hal ini mengakibatkan devisa sekitar Rp 500 triliun per
Pada akhir Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk melakukan kunjungan resmi ke India, dengan kehadiran Kadin Indonesia yang turut serta dalam perjalanan tersebut. Kegiatan ini akan dimulai pada tanggal 24 Januari, dan melibatkan Kadin dari seluruh Indonesia, yang akan bekerja sama dengan Confederation of Indian Industry (CII). Fokus utama
Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung Deklarasi Digital Bangkok yang diadopsi dalam Pertemuan Menteri Digital ASEAN ke-5 di Bangkok, Thailand. Deklarasi ini menggarisbawahi upaya kolektif negara-negara ASEAN untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, inovatif, dan inklusif. Sebagai bagian dari komitmennya, Indonesia mengusung inisiatif Indonesia Digital Vision (IDV) yang bertujuan untuk
Pemerintahan Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih (KMP) menargetkan hasil nyata dari kebijakan strategis yang telah dirancang dalam waktu lima hingga enam bulan mendatang. Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan melalui tata kelola yang efisien dan optimal, meninggalkan pendekatan tradisional. Dalam tiga bulan awal masa jabatan, pemerintah menunjukkan komitmen kuat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Amerika Serikat memahami keputusan Indonesia untuk bergabung secara resmi dengan kelompok BRICS. Pemahaman ini telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat kunjungannya ke Gedung Putih pada 12 Desember 2024. Selain itu, AS mendukung upaya Indonesia menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan
Menjelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mayoritas masyarakat menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Kabinet Merah Putih, terutama di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini diungkap oleh survei Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) bertajuk Survei 100 Hari Kerja: Performa Kinerja Pemerintah dan Dinamika
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan bahwa penerapan e-voting atau sistem pemungutan suara berbasis digital perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Pemanfaatan teknologi ini dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang masih kerap terjadi dalam proses pemilu. “Ke depan, tidak ada pilihan lain.
SKK Migas mengungkapkan bahwa 503 sumur minyak idle yang dioperasikan oleh PT Pertamina telah ditawarkan kepada investor sebagai bagian dari upaya meningkatkan lifting atau produksi minyak siap jual yang terus menurun. Proses penawaran ini sedang berlangsung, sejalan dengan langkah Kementerian ESDM yang telah memetakan sumur-sumur idle di Indonesia. Menteri ESDM,
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, berkomitmen mengawal akses kredit perbankan bagi pelaku penggilingan padi skala kecil agar dapat bersaing dengan pabrik besar yang memiliki peralatan lebih modern. Dalam Musyawarah Nasional Perpadi 2025 di Solo, ia menyoroti ketidakadilan yang dihadapi pabrik kecil dalam memperoleh kredit, sementara pabrik besar dengan mudah
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, bersama asosiasi dan himpunan terkait, mengusulkan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE). Wakil Ketua Umum Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin, Suryadi Sasmita, menilai kebijakan DHE kurang efektif dalam memperkuat nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi, meski sudah
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) telah menetapkan anggaran sebesar Rp177,49 miliar untuk program Buy The Service (BTS) tahun 2025, yang mencakup layanan angkutan perkotaan di delapan kota. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp437,89 miliar. Penurunan anggaran ini disebabkan oleh pengurangan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan bahwa pagar laut berbahan bambu di perairan Bekasi, Jawa Barat, tidak memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto, menyatakan KKP belum pernah mengeluarkan PKKPRL untuk kegiatan tersebut. Tim Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan
