Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui masih banyak masalah di rumah sakit pendidikan yang harus diperbaiki. Terutama mengenai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang justru mendapat tugas tambahan yang bukan merupakan tanggung jawabnya. Budi menyatakan pendidikan dokter spesialis di sejumlah rumah sakit tidak dilakukan langsung oleh konsulennya. Hal itu berdampak pada
BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional atau yang sering dikenal Makan Bergizi Gratis (MBG). Sinergi antara kedua Badan bentukan pemerintah tersebut secara resmi dikukuhkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Utama
Amerika Serikat telah menetapkan tarif impor sebesar 47 persen terhadap produk tekstil asal Indonesia sebagai bagian dari kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Donald Trump. Tarif ini diterapkan secara bertahap dengan tambahan 10 persen selama masa penundaan 90 hari, sembari dilakukan negosiasi. Produk yang paling terdampak meliputi tekstil, garmen, alas
Risiko kredit macet Kredit Pemilikan Rumah (KPR) telah meningkat akibat menurunnya kemampuan nasabah dalam membayar cicilan. Berdasarkan data Bank Indonesia, rasio non-performing loan (NPL) KPR mencapai 2,99 persen per Februari 2025, menjadi yang tertinggi dalam empat tahun terakhir. Kenaikan NPL ini juga tercermin di sejumlah bank seperti BCA dan BTN,
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyampaikan perlunya mempertimbangkan kajian risiko dalam upaya perbaikan aturan mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Hal ini menanggapi pernyataan terkait relaksasi TKDN. Sampai saat ini, Pemerintah belum menginformasikan pelonggaran aturan TKDN yang direncanakan akan mencakup sektor usaha apa saja. Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara menyampaikan aturan
Kementerian Luar Negeri RI telah menyampaikan klarifikasi mengenai isu penempatan pangkalan udara Rusia di Biak, Papua, yang sebelumnya diberitakan oleh media pertahanan internasional. Dalam pernyataannya, Roy Soemirat selaku Juru Bicara Kemlu menegaskan bahwa permintaan resmi dari Rusia belum pernah diterima oleh pemerintah Indonesia. Ditegaskan pula bahwa Indonesia tidak pernah memberikan
Upaya legalisasi ganja untuk keperluan medis kembali disorot setelah Kepala BNN Marthinus Hukom dan jajaran bertemu dengan Menteri HAM Natalius Pigai untuk membahas isu tersebut. Dalam pertemuan itu, legalisasi ganja medis dan tanaman kratom dibahas karena telah dikaitkan dengan hak asasi manusia oleh sejumlah kelompok. Namun, sikap tegas masih ditunjukkan
Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan proses seleksi terhadap mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diperketat, menyusul kasus dugaan penggelapan dana oleh salah satu mitra yayasan berinisial MBN. Yayasan tersebut dilaporkan ke Kepolisian oleh mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, karena dana sebesar Rp975.375.000 tidak dibayarkan. Kepala BGN, Dadan Hindayana,
Mitra dapur pada program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata, Jakarta Selatan, tengah bersiap menempuh jalur hukum setelah mengalami kerugian mendekati satu miliar rupiah, tepatnya sebesar Rp975.375.000. Kerugian tersebut terjadi karena sejak dimulainya operasi dapur pada Februari 2025, mitra tersebut belum menerima imbalan apa pun. Rencana
Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden Indonesia, menilai bahwa kebijakan tarif impor tinggi yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap mitra dagang, termasuk Indonesia, hanya merupakan gertakan semata. Menurut JK, tarif yang diberlakukan Trump tidak didasarkan pada perhitungan ekonomi yang rasional, melainkan lebih bersifat politis. Kenaikan harga yang ditimbulkan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk melaksanakan transisi energi yang telah disepakati dalam Perjanjian Paris, meskipun beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, mulai mundur dari komitmen tersebut. Bahlil menekankan bahwa investor tidak perlu khawatir untuk berinvestasi di Indonesia, karena pemerintah sedang membangun peta jalan untuk melaksanakan transisi
Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan rencana pemerintah untuk memasukkan pengemudi ojek online atau ojol ke dalam kategori pelaku UMKM. Usulan itu akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang UMKM yang ditargetkan dibahas pada 2026. Maman menjelaskan bahwa perusahaan e-commerce tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bonus hari raya, dan keputusannya diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Sebagai
