Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan tegas membantah tuduhan terkait rekaman suara yang viral di media sosial dan diduga berisi ujaran kasar terhadap pegawai di rumah dinasnya. Menurut Satryo, rekaman tersebut bukan suaranya dan ia tidak pernah berbicara dengan cara seperti itu. Rekaman tersebut
Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat, Donald Trump memberikan kritik tajam terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya di bawah Joe Biden. Trump menyoroti kegagalan dalam mengelola krisis domestik, termasuk keamanan perbatasan yang dinilai lemah, serta ketidakmampuan dalam menangani berbagai tantangan di luar negeri. Ia menilai kebijakan Biden justru memberikan perlindungan
Anggota Komisi I DPR RI menekankan pentingnya posisi Indonesia untuk tidak menanggapi rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin merelokasi warga Gaza, termasuk ke Indonesia. Langkah tersebut dinilai melanggar hukum internasional karena mengabaikan hak Palestina atas wilayahnya, khususnya Jalur Gaza, yang secara sah diakui sebagai bagian dari kedaulatan Palestina.
Proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Pantai Tanjung Pasir, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, ditargetkan selesai dalam 10 hari. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut, Laksamana Pertama I Made Wira Hady, menjelaskan bahwa TNI AL melibatkan 600 personel serta nelayan dalam proses pembongkaran yang dilakukan secara manual, dengan target penyelesaian
Coretax, sistem administrasi pajak baru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, menjadi sorotan masyarakat akibat berbagai kendala teknis yang dialami pengguna dalam mengaksesnya. Pengguna media sosial juga mengkritisi besarnya anggaran yang digunakan untuk membangun sistem ini, termasuk nilai tender Rp 1,22 triliun yang dimenangkan oleh LG CNS, anak usaha LG
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari (bph) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional yang mencapai 1,6 juta bph, sementara lifting minyak hanya sekitar 600 ribu bph. Hal ini mengakibatkan devisa sekitar Rp 500 triliun per
Pada akhir Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk melakukan kunjungan resmi ke India, dengan kehadiran Kadin Indonesia yang turut serta dalam perjalanan tersebut. Kegiatan ini akan dimulai pada tanggal 24 Januari, dan melibatkan Kadin dari seluruh Indonesia, yang akan bekerja sama dengan Confederation of Indian Industry (CII). Fokus utama
Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung Deklarasi Digital Bangkok yang diadopsi dalam Pertemuan Menteri Digital ASEAN ke-5 di Bangkok, Thailand. Deklarasi ini menggarisbawahi upaya kolektif negara-negara ASEAN untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, inovatif, dan inklusif. Sebagai bagian dari komitmennya, Indonesia mengusung inisiatif Indonesia Digital Vision (IDV) yang bertujuan untuk
Pemerintahan Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih (KMP) menargetkan hasil nyata dari kebijakan strategis yang telah dirancang dalam waktu lima hingga enam bulan mendatang. Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan melalui tata kelola yang efisien dan optimal, meninggalkan pendekatan tradisional. Dalam tiga bulan awal masa jabatan, pemerintah menunjukkan komitmen kuat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Amerika Serikat memahami keputusan Indonesia untuk bergabung secara resmi dengan kelompok BRICS. Pemahaman ini telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat kunjungannya ke Gedung Putih pada 12 Desember 2024. Selain itu, AS mendukung upaya Indonesia menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan
Menjelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mayoritas masyarakat menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Kabinet Merah Putih, terutama di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini diungkap oleh survei Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) bertajuk Survei 100 Hari Kerja: Performa Kinerja Pemerintah dan Dinamika
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan bahwa penerapan e-voting atau sistem pemungutan suara berbasis digital perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Pemanfaatan teknologi ini dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang masih kerap terjadi dalam proses pemilu. “Ke depan, tidak ada pilihan lain.
