Mabes Polri mulai menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 114/PUU-XXIII/2025 dengan menarik perwira tinggi aktif kepolisian yang akan menjabat posisi sipil di luar struktur tugas kepolisian. Pada Kamis (20/11/2025), Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Trunoyudo mengatakan, Jenderal Sigit resmi menarik penugasan Irjen Argo
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Kamis (20/11/2025). Sejumlah wilayah diminta waspada terhadap potensi hujan yang diprakirakan sedang hingga lebat. Peringatan tersebut dikeluarkan menyusul potensi cuaca ekstrem yang memerlukan kewaspadaan tinggi dari masyarakat setempat. Secara spesifik,
Pemerintah Kabupaten Lumajang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025 terkait Tanggap Darurat Erupsi Gunung Semeru, menyusul kenaikan status gunung tertinggi di Jawa Timur itu ke Level IV Awas pada 19 November 2025. Langkah ini menjadi peringatan tertinggi bagi warga di seluruh wilayah terdampak. Camat dan Kepala Desa diminta bergerak cepat
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mewanti-wanti pemerintah agar tetap mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 sesuai tenggat 21 November. Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban Presiden KSBSI menyampaikan bahwa keterlambatan pengumuman upah minimum akan memberikan ketidakpastian bagi buruh dan dunia usaha. Menurutnya, pemerintah harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang
Dibandingkan dengan negara Asia Pasifik lain di mana Seek (perusahaan induk penyedia platform lokapasar lowongan pekerjaan Jobstreet dan Jobsdb beroperasi), Indonesia menjadi pusat penipuan lowongan kerja terbesar. Indonesia bahkan menyumbang 38 persen dari seluruh upaya penipuan di Asia Pasifik dan 62 persen dari total penipuan lowongan kerja di kawasan Asia.
Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten menyoroti terdapat dugaan kelalaian sistemik dari SMPN 19 Tangerang Selatan dalam kasus dugaan perundungan yang menyebabkan seorang siswa berinisial MH meninggal dunia. Ketua Komnas PA Provinsi Banten Hendry Gunawan menegaskan bahwa temuan tersebut merujuk langsung pada mandat perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Tim SAR gabungan kembali menemukan dua korban tewas tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (18/11). Dengan demikian, jumlah korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi menjadi 18 orang. Tim pencarian dan pertolongan gabungan kini fokus terhadap lima orang masih dinyatakan hilang. Selain korban jiwa, Kepala Pusat Data,
Operasi Zebra Jaya 2025 di Jakarta Barat (Jakbar) memperlihatkan satu pola pelanggaran yang paling menonjol yakni pengendara menutupi pelat nomor motornya dengan stiker. Temuan pelanggaran itu menjadi sorotan petugas kepolisian saat penertiban digelar di kawasan Jalan Letjen S Parman, Grogol Petamburan, pada Senin (17/11/2025). Belum ada tindakan tilang pada hari
Presiden Prabowo Subianto mengungkap Indonesia tak hanya akan memiliki industri mobil nasional melainkan juga motor nasional karya anak bangsa. Menurut dia rencana itu siap direalisasikan sehingga dapat diproduksi secara massal dalam beberapa waktu mendatang. Ini merupakan pernyataan terbaru Prabowo berkaitan kemandirian industri otomotif Tanah Air. Sebelumnya presiden hanya mengungkap ambisinya membangun mobil
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengklarifikasi soal pernyataannya yang menyebut program makan bergizi gratis (MBG) tak memerlukan ahli gizi. Cucun menyampaikan permintaan maaf jika pernyataannya dalam Forum Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung pada Minggu (16/11) itu menyinggung profesi ahli gizi. Menurut dia, usulan untuk mengubah
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa satu yayasan mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) dibatasi untuk mengelola maksimal 10 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di provinsi yang sama. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap laporan adanya yayasan yang mengoperasikan puluhan SPPG di satu wilayah. Dadan menjelaskan bahwa kebijakan ini untuk menjaga profesionalitas
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid buka suara soal Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan pemberian hak guna lahan bagi para investor di Ibu Kota Negara (IKN) hingga 190 tahun. Nusron menegaskan pihaknya bersama Otorita IKN (OIKN) dan kementerian terkait lainnya segera melakukan koordinasi untuk harmonisasi
