Penurunan kualitas keterwakilan menjadi dampak yang perlu dipertimbangkan dalam wacana perubahan mekanisme pemilu. Oleh karena itu draf revisi UU Pemilu yang saat ini tengah dalam pembahasan perlu dikaji secara cermat dan mendalam agar tidak menimbulkan instabilitas dan fragmentasi politik. Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik Centre for Strategic and International Studies
Pemerintah bersama pimpinan DPR dan Komisi II DPR menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada agenda untuk membahas RUU Pilkada, termasuk wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Fokus revisi aturan pemilu tidak diarahkan pada perubahan sistem pemilihan langsung menjadi tidak langsung. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan “Belum ada
Sejumlah perangkat daerah di Pati terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun KPK masih belum mengungkap nama-nama pejabat daerah tersebut. KPK menyatakan akan mengupdate lebih lengkap data-datanya segera. Juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Senin, 19 Januari 2026 selain berjanji akan memberi update,
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 pada Minggu, 18 Januari 2026 merupakan momentum silaturahmi, ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dengan mitra strategis dan kesempatan bagi daerah untuk menyuarakan keberatan atas dominasi kebijakan pusat. Dominasi ini dinilai telah menyempitkan ruang gerak otonomi. Kondisi otonomi
Wacana pilkada tidak langsung kembali muncul dengan alasan biaya politik tinggi, konflik sosial, dan kebutuhan stabilitas. Namun, solusi ini dinilai mengurangi peran rakyat dalam demokrasi. Pilkada langsung yang lahir dari reformasi 1998 justru dimaksudkan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat, sehingga menghidupkan kembali mekanisme lama berisiko memundurkan arah reformasi dan mengulang praktik
Partai Gerakan Rakyat melalui juru bicara Angga Putra Fidrian mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak hanya membahas mekanisme pemilihan dan ambang batas, tetapi juga memberi kemudahan dalam syarat pendirian partai politik. Menurutnya, aturan di Indonesia masih terlalu rumit sehingga membatasi ruang demokrasi bagi masyarakat untuk
Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) 2025 menempatkan Indonesia pada skor 6,44 dalam Indeks Demokrasi 2024, berada di peringkat ke-59 dari 167 negara dan masuk kategori flawed democracy. Temuan ini menjadi alarm penting untuk mengevaluasi perjalanan demokrasi Indonesia. Inti demokrasi adalah penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, yang harus dijaga melalui proses
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi menyepakati pencantuman Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) atau Perjanjian Helsinki sebagai bagian dari konsideran dalam revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). Hal ini merupakan hasil dari kesepakatan Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI pada Rabu (14/1). MoU Helsinki diusulkan masuk dalam konsideran
Otonomi daerah menjadi kunci tata kelola pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun kini, prinsip desentralisasi menghadapi tuntutan besar berupa integrasi sistem digital dan penerapan reformasi birokrasi seragam. Tantangan krusial yang muncul adalah ketimpangan infrastruktur teknologi informasi antarwilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan kawasan terpencil. Kesenjangan ini berdampak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjadi landasan bagi status keistimewaan serta otonomi khusus Aceh, kini telah berusia 20 tahun. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan tekadnya untuk mempercepat proses revisi regulasi tersebut dengan target penyelesaian paling lambat pada tahun 2026. Revisi dibutuhkan untuk memastikan kepastian hukum
Dorongan untuk merubah mekanisme pilkada dari langsung menjadi tidak langsung datan dari partai koalisi pemerintah seperti Gerindra dan Golkar dan diperkuat oleh perubahan sikap Partai Demokrat dengan alih efisiensi anggaran. Jika hal ini terjadi maka akan membuka peluang korupsi besar-besar yang lebih tertutup dan merusak lembaga. Perubahan sikap Partai Demokrat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian menilai kepala daerah di pilih oleh DPRD tetap konstitusional dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tito menyebut pemilihan kepala daerah melalui DPRD sesuai dengan prinsip “demokrasi perwakilan” atau tanpa partisipasi langsung rakyat sebagai pemberi suara. Pasal 18 UUD 1945 menyebut bahwa gubernur,
