Newsflow

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan obligasi daerah. Ia mengatakan pembiayaan lewat obligasi harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar tidak menjadi beban fiskal berkelanjutan. Tito menilai penerbitan obligasi dimungkinkan apabila digunakan untuk membiayai proyek yang...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan obligasi daerah. Menurutnya, pembiayaan melalui obligasi harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar tidak menjadi beban fiskal berkelanjutan. Tito menilai penerbitan obligasi dimungkinkan apabila digunakan untuk membiayai proyek yang...
Obligasi daerah kembali menjadi perbincangan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi sekitar Rp5 triliun untuk membiayai pembangunan. Obligasi daerah merupakan instrumen pembiayaan yang lazim untuk membangun infrastruktur publik. Namun, Jakarta sebagai daerah yang hampir memenuhi prasyarat yakni memiliki kemampuan fiskal kuat, tata...
Sebuah ironi dimana kewenangan daerah terus bertambah melalui desentralisasi, namun kapasitas fiskalnya tidak selalu ikut menguat. APBD perlahan berubah menjadi anggaran untuk membayar kewajiban bukan lagi instrumen untuk menciptakan pertumbuhan. Fenomena tersebut menurut ekonom publik Richard Musgrave dalam teori fiscal federalism, desentralisasi hanya akan...
Wacana pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah sebagai terobosan pembiayaan pembangunan kembali mengemuka. Namun sebagian menganggapnya sekadar membuka pintu utang bagi pemerintah daerah. Isu obligasi daerah sesungguhnya merupakan cermin dari problem otonomi daerah yang walaupun telah berusia lebih dari seperempat abad masih berjalan dengan fiskal yang...
Search