Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

30 Tahun Otonomi Daerah: Kembalinya Sentralisasi?
Djohermansyah Djohan, salah satu penggagas otonomi daerah di Indonesia, menilai kebijakan otonomi daerah memerlukan bentuk baru. Tantangan penerapan otonomi daerah sudah terlihat dari awal penerapannya. Masih banyak daerah yang belum siap menerima kewenangan besar karena kapasitas birokrasi, sumber daya manusia, dan pengalaman pemerintahan yang...
3 Dekade Otonomi Daerah: Cerita Raja Kecil, Ketergantungan APBN, hingga Efisiensi
Tiga dekade setelah otonomi daerah, berbagai evaluasi terus mengemuka. Pengalaman masa lalu hingga tantangan saat ini menunjukkan bahwa relasi pemerintah pusat dan daerah terus mencari keseimbangan. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan UU Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang sangat luas...
Seperempat Abad Otonomi Daerah: Antara Konsistensi Politik Hukum dan Desain Terukur
Setelah 25 tahun berjalan, otonomi daerah tetap menjadi pilihan strategis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, risiko pelemahan otonomi akibat berbagai dinamika kebijakan berpotensi mengganggu stabilitas tata kelola pemerintahan. Konsistensi politik hukum, desentralisasi asimetris yang terukur, dan perbaikan tata kelola diharapkan menjadi kunci...
Sederet Kelemahan Implementasi Otonomi Daerah versi DPD
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan kebijakan otonomi daerah yang dijalankan sejak reformasi hingga saat ini masih belum memberikan keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masih banyak catatan terhadap implementasi otonomi daerah, misalnya, kewenangan pemerintah daerah yang...
Otonomi Daerah dan Tanpan Kemandirian Fiskal
Otonomi daerah sering dijadikan sebagai simbol keberhasilan reformasi. Kewenangan luas, struktur birokrasi diperkuat dan ruang kebijakan lokal semakin terbuka. Namun ada sebuah pertanyaan mendasar, apakah otonomi benar-benar melahirkan kemandirian fiskal? Realitas menunjukkan banyak daerah memiliki ruang fiskal sempit dan bergantung dana transfer pusat. Program...
Revitalisasi Otonomi Daerah
Presiden Prabowo tidak menyinggung satu pun kalimat otonomi daerah dalam taklimat bertemakan “State Craft” di hadapan 1.200-an guru besar dari berbagai kampus se-Indonesia. Kata demokrasi memang disebut namun bermakna sindiran. Padahal Bung Hatta, the founding father, jelas menyandingkan demokrasi dengan pelaksanaan otonomi daerah. Kemajuan...
Akselerasi Digitalisasi: Jurang Kebijakan Pusat dan Otonomi Daerah
Dinamika otonomi daerah menjadi sebuah tantangan besar bagi upaya pemerintah pusat untuk mewujudkan ekosistem digital terpadu dalam pelayanan publik. Saat ini, banyak pemerintah daerah mengembangkan aplikasi digitalnya secara terpisah yang kerap menimbulkan duplikasi anggaran dan kompleksitas data. Akibatnya, interoperabilitas data yang esensial untuk pengambilan...
Dominasi Kebijakan Pusat Dipandang Sempitkan Ruang Gerak Otonomi
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 pada Minggu, 18 Januari 2026 merupakan momentum silaturahmi, ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dengan mitra strategis dan kesempatan bagi daerah untuk menyuarakan keberatan atas dominasi kebijakan pusat. Dominasi ini dinilai telah...
Otonomi Daerah di Persimpangan: Menjembatani Kesenjangan Digital dan Birokrasi
Otonomi daerah menjadi kunci tata kelola pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun kini, prinsip desentralisasi menghadapi tuntutan besar berupa integrasi sistem digital dan penerapan reformasi birokrasi seragam. Tantangan krusial yang muncul adalah ketimpangan infrastruktur teknologi informasi antarwilayah, khususnya antara daerah perkotaan...
Search