Pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dapat dicapai tahun depan. Defisit pemerintah ditargetkan turun ke 2,7% terhadap PDB dibandingkan realisasi 2025 sebesar 2,82% dari PDB. Angka defisit itu dicapai berdasarkan pertumbuhan pendapatan yang kuat (14,4%) dan pengeluaran yang lebih tinggi (11,3%). Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis mencapai 6%. Menurut
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) terus berlanjut, bahkan membuka ruang spekulasi semakin lebarnya tekanan terhadap mata uang garuda. Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai rupiah secara teoretis berpotensi melemah hingga ke posisi Rp 17.000 per dollar AS, meskipun arah pergerakannya sangat bergantung pada
Perekonomian global 2026 dibayangi ketidakpastian usai eskalasi geopolitik, mulai dari manuver agresif Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin dan Arktik hingga gelombang instabilitas politik di Iran. Ekonom pun mewanti-wanti dampaknya ke perekonomian domestik terutama kurs Rupiah hingga beban APBN 2026. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah tujuh hari beruntun di tengah ramalan para ekonom bahwa APBN 2026 akan minus di atas 3% dari PDB, angka tersebut di atas regulasi keuangan negara yang menetapkan defisit maksimal 3% dari PDB. Pada perdagangan Senin (12/1/2026) nilai tukar rupiah melemah 0,21% atau 36 poin.
Pengusaha mendorong Indonesia mengambil peran lebih besar dalam perdagangan kopi global, termasuk menjadi penentu harga. Gagasan itu sejalan dengan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen kopi terbesar dunia. Saat ini, penentuan harga masih berkiblat ke Inggris sebagai pusat transaksi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie
Sepanjang tahun ini, tim ekonom BCA memperkirakan, skenaro terbaik atau best-case bagi kurs rupiah akan bergerak di kisaran Rp 16.565/US$, base cast di level Rp 16.842/US$, dan worst case Rp 17.334/US$. Head of Banking Research and Analytics Economy BCA Victor George Petrus Matindas mengungkapkan setidaknya ada tiga faktor yang berpotensi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, terdapat 24 penyelenggara pinjaman daring (pindar) alias pinjol dengan tingkat pembiayaan bermasalah atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di atas 5 persen per November 2025. Jumlah pinjol dengan tingkat pembiayaan macet yang tinggi tersebut didominasi oleh pembiayaan segmen produktif. Secara total industri, tingkat risiko kredit
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan pencairan dari sekitar 200 penunggak pajak besar sampai dengan akhir 2025 hanya Rp13,1 triliun. Nilai pencairan tunggakan itu di bawah target otoritas pajak yang awalnya Rp20 triliun khusus untuk 2025. Secara total, kewajiban terutang dari penunggak pajak besar berkekuatan hukum tetap (inkrah) itu
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap masih maraknya praktik penghindaran pajak dan kepabeanan yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara. Modus yang banyak ditemukan antara lain under invoicing serta aktivitas industri yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan. Purbaya menyebut sektor baja, kelapa sawit, dan bahan bangunan sebagai contoh usaha yang selama ini
Kalangan ekonom menilai klausul kewenangan Bendahara Umum Negara, alias Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, untuk melakukan rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing (valas) dalam pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam UU APBN 2026 merupakan langkah yang relevan dan tak perlu dikhawatirkan. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan bahwa fleksibilitas dalam
Teh Sariwangi akan menjadi milik Grup Djarum usai dibeli senilai Rp1,5 triliun dari PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Penilaian bisnis independen telah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy dan Rekan dengan nilai pasar sebesar Rp1.488.228.000.000. Rencananya, penyelesaian transaksi dilakukan pada 2 Maret 2026 atau pada tanggal lain sebagaimana
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak Rp1.1917,6 triliun (neto) sepanjang 2025. Angka itu hanya 87,6 persen dari target Rp2.189,3 triliun atau mengalami kekurangan (shortfall) Rp271,7 triliun, turun 0,7 persen dari Rp1.931,6 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, secara bruto penerimaan pajak masih naik 3,7 persen dari Rp2.197,3 triliun pada 2024 ke 2.278,8
