Pemerintah berencana mengimpor 200 ribu ton gula kristal mentah sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas stok pangan nasional. Keputusan ini diambil seiring dengan meningkatnya harga gula yang turut memberikan kontribusi terhadap inflasi. Meskipun sebelumnya pemerintah menargetkan untuk menghentikan impor gula konsumsi, kondisi pasar dan kebutuhan cadangan pangan membuat kebijakan tersebut
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyebutkan terdapat kemungkinan terjadinya kenaikan uang kuliah yang ditimbulkan dari efisiensi anggaran pemerintah. Pasalnya, ada anggaran ke perguruan tinggi yang terdampak efisiensi. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, (12/2/2025) Menteri Satryo memaparkan terdapat sejumlah anggaran bantuan operasional
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemanfaatan batu bara dapat menjadi cara untuk mendorong transisi energi berbiaya murah. Menurutnya, itu perlu dilakukan agar upaya mencapai nol emisi tak terus terhalang oleh ongkos yang harus dikeluarkan. Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM bersama dengan PLN telah mengkaji dan menghitung penggunaan batu bara dalam
Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan total pemangkasan sebesar Rp306,69 triliun. Langkah ini mencakup pengurangan anggaran bagi kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun, sementara transfer ke daerah mengalami penyesuaian sebesar Rp50,59 triliun.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkap bahwa hanya sekitar separuh dari total alokasi bantuan sosial senilai Rp500 triliun yang benar-benar tersalurkan kepada masyarakat. Salah satu penyebab utama permasalahan ini adalah ketidaktepatan data penerima manfaat, termasuk keberadaan data ganda yang menghambat efektivitas distribusi. Masalah ini menunjukkan perlunya reformasi dalam
Revisi terhadap Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Tata Tertib DPR telah menimbulkan kontroversi karena memberikan kewenangan baru bagi parlemen untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati uji kelayakan. Ketentuan ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan, terutama jika evaluasi tersebut digunakan sebagai
Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, menyampaikan kekhawatirannya terhadap rencana Indonesia menandatangani pandemic agreement yang digagas oleh WHO. Ia menilai perjanjian tersebut berpotensi merugikan kepentingan nasional, terutama dalam aspek hukum dan regulasi kesehatan. Menurutnya, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 telah mengakomodasi berbagai aspek terkait pandemi, sehingga keterlibatan lebih lanjut
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memproyeksikan bahwa hipertensi akan menjadi permasalahan kesehatan yang paling dominan selama pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis. Prediksi ini akan diuji melalui survei kesehatan yang mencakup sampel sekitar 200.000 individu dari populasi nasional. Pemerintah ingin mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai prevalensi penyakit ini, mengingat tekanan darah
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat di 10.200 puskesmas yang ada di seluruh Indonesia, mulai Senin (10/2) hari ini. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman memastikan program CKG itu juga bisa dilakukan terhadap mereka yang berulang tahun pada periode Januari 2025. Aji mengatakan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan program stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan dengan daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah. Program ini, yang telah diterapkan hingga Februari 2025, masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah terkait kemungkinan
Sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan sepuluh langkah strategis guna meningkatkan efektivitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga. Salah satu langkah utama yang diambil adalah penyesuaian sistem kerja dengan menerapkan
Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2025 membahas tentang hukum kepemilikan laut. Berdasarkan kajian dalam forum tertinggi setelah muktamar ini, ulama dan kiai NU mengharamkan kepemilikan laut atas nama individu atau pun korporasi. Hal tersebut sebagai jawaban dari pertanyaan tentang apakah laut dapat dimiliki individu atau korporasi. Selain itu
