Dibandingkan dengan negara Asia Pasifik lain di mana Seek (perusahaan induk penyedia platform lokapasar lowongan pekerjaan Jobstreet dan Jobsdb beroperasi), Indonesia menjadi pusat penipuan lowongan kerja terbesar. Indonesia bahkan menyumbang 38 persen dari seluruh upaya penipuan di Asia Pasifik dan 62 persen dari total penipuan lowongan kerja di kawasan Asia.
Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten menyoroti terdapat dugaan kelalaian sistemik dari SMPN 19 Tangerang Selatan dalam kasus dugaan perundungan yang menyebabkan seorang siswa berinisial MH meninggal dunia. Ketua Komnas PA Provinsi Banten Hendry Gunawan menegaskan bahwa temuan tersebut merujuk langsung pada mandat perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Tim SAR gabungan kembali menemukan dua korban tewas tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (18/11). Dengan demikian, jumlah korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi menjadi 18 orang. Tim pencarian dan pertolongan gabungan kini fokus terhadap lima orang masih dinyatakan hilang. Selain korban jiwa, Kepala Pusat Data,
Operasi Zebra Jaya 2025 di Jakarta Barat (Jakbar) memperlihatkan satu pola pelanggaran yang paling menonjol yakni pengendara menutupi pelat nomor motornya dengan stiker. Temuan pelanggaran itu menjadi sorotan petugas kepolisian saat penertiban digelar di kawasan Jalan Letjen S Parman, Grogol Petamburan, pada Senin (17/11/2025). Belum ada tindakan tilang pada hari
Presiden Prabowo Subianto mengungkap Indonesia tak hanya akan memiliki industri mobil nasional melainkan juga motor nasional karya anak bangsa. Menurut dia rencana itu siap direalisasikan sehingga dapat diproduksi secara massal dalam beberapa waktu mendatang. Ini merupakan pernyataan terbaru Prabowo berkaitan kemandirian industri otomotif Tanah Air. Sebelumnya presiden hanya mengungkap ambisinya membangun mobil
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengklarifikasi soal pernyataannya yang menyebut program makan bergizi gratis (MBG) tak memerlukan ahli gizi. Cucun menyampaikan permintaan maaf jika pernyataannya dalam Forum Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung pada Minggu (16/11) itu menyinggung profesi ahli gizi. Menurut dia, usulan untuk mengubah
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa satu yayasan mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) dibatasi untuk mengelola maksimal 10 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di provinsi yang sama. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap laporan adanya yayasan yang mengoperasikan puluhan SPPG di satu wilayah. Dadan menjelaskan bahwa kebijakan ini untuk menjaga profesionalitas
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid buka suara soal Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan pemberian hak guna lahan bagi para investor di Ibu Kota Negara (IKN) hingga 190 tahun. Nusron menegaskan pihaknya bersama Otorita IKN (OIKN) dan kementerian terkait lainnya segera melakukan koordinasi untuk harmonisasi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan operasi modifikasi cuaca dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Minggu ini. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat evakuasi dan penanganan darurat bencana tanah longsor di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, menjelaskan bahwa operasi ini dilakukan
Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, menilai rencana pemanfaatan pakaian bekas sitaan atau balpres melalui pencacahan ulang merupakan terobosan kebijakan. Namun, ia mengingatkan skema ini menyimpan risiko moral hazard jika tidak disertai pengawasan yang ketat. Menurut dia, tanpa koridor yang jelas, kebijakan ini bisa disalahgunakan
Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Tatang Astarudin menuturkan, pemanfaatan tanah wakaf untuk mendukung Program 3 Juta Rumah masih butuh pematangan konsep dan kajian lebih lanjut. Pada dasarnya, tanah wakaf dapat dibangun apa saja, termasuk untuk mendukung Program 3 juta rumah, asalkan, sesuai dengan peruntukan, prinsip syariah dan peraturan perundangan-undangan,
Melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan uji materi atas Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. MK menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945
