Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Diam-Diam, Luhut & Airlangga Bentuk Tim Khusus Penghambat Investasi RI

Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto mengumumkan rencana pembentukan tim kajian khusus yang bertugas mengevaluasi regulasi-regulasi yang berpotensi menghambat investasi di Indonesia. Pembentukan Tim Khusus Penghambat Investasi ini dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi global yang belum kondusif, sekaligus sebagai upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang telah diidamkan oleh

Selengkapnya »
18 Maret 2025

Prabowo akan Luncurkan 30 Proyek Besar, Janjikan 8 Juta Lapangan Kerja

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana peluncuran 30 mega proyek investasi pada 2025 yang akan dikerjakan oleh Kabinet Merah Putih. Proyek-proyek ini mencakup sektor strategis dari hulu hingga hilir, dengan fokus utama pada pertanian dan perikanan yang dinilai penting untuk devisa negara serta mampu menyerap banyak tenaga kerja. Prabowo menegaskan bahwa

Selengkapnya »
18 Maret 2025

Perintah Prabowo! Pengangkatan CPNS Dipercepat Paling Lambat Juni

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), dengan CPNS diangkat paling lambat Juni 2025 dan PPPK Oktober 2025. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya ada pemunduran jadwal yang memicu polemik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak calon abdi negara, serta meminta Kementerian/Lembaga

Selengkapnya »
18 Maret 2025

Pengusutan Korupsi PDNS, Kejaksaan Geledah 8 Tempat Termasuk Kominfo

Tim penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) sudah menggeledah di delapan lokasi berbeda dalam pengusutan korupsi pengadaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Salah satu yang digeladah adalah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang kini berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani

Selengkapnya »
17 Maret 2025

Tak Lagi di Hotel Mewah, RUU TNI akan Dibahas Terbuka di Parlemen Besok

Panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) akan melanjutkan pembahasan kembali terkait sejumlah perubahan dalam revisi UU TNI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (17/3/2025). Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyampaikan pembahasan RUU TNI mengedepankan prinsip supremasi sipil dalam menampung aspirasi masyarakat atas

Selengkapnya »
17 Maret 2025

Pemerintah Kucurkan Rp3,4 Triliun untuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Begini Realisasi Terkininya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp3,4 triliun untuk Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) guna meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat dari bayi hingga lansia. Dana ini disalurkan melalui Kementerian Kesehatan sebesar Rp2,2 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik sebesar Rp1,2 triliun. PKG mencakup tiga jenis layanan: pemeriksaan di hari

Selengkapnya »
14 Maret 2025

Nasib Pengangkatan 1,2 Juta CASN Menunggu Kepastian Kebijakan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menanggapi persoalan pengangkatan 1,2 juta calon aparatur sipil negara (CASN) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pemerintah saat ini tengah mencari solusi terkait penundaan pengangkatan tersebut, meskipun belum ada langkah konkret yang dijelaskan. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), terdapat

Selengkapnya »
14 Maret 2025

AHY Ungkap Alasan Tak Ingin Tergesa-gesa Bangun Giant Sea Wall

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) tidak akan dilakukan tergesa-gesa. Proyek sepanjang 946 kilometer dari Tangerang hingga Gresik ini memerlukan perencanaan matang, terutama mengingat skala investasi yang sangat besar. Saat ini, pemerintah terus menyusun dan memperbarui

Selengkapnya »
13 Maret 2025

Tidak Ada Kompensasi untuk Ribuan Buruh di Cirebon yang Terkena PHK

Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan tidak akan memberikan kompensasi terhadap 1.126 buruh dari PT Yihong Novatex Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). “Terkait kompensasi bagi tenaga kerja, saya belum mendapatkan arahan atau keputusan resmi untuk hari ini. Saya masih menunggu laporan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Selengkapnya »
13 Maret 2025

Pemerintah Cabut Moratorium PMI ke Arab Saudi Bisa Kurangi Penganguran

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding berencana mencabut moratorium pengiriman PMI ke Timur Tengah. Dia ingin menekan, mengurangi atau menihilkan angka pekerja migran ilegal menjadi resmi. Meski sudah ditutup sejak 10 tahun lalu, tercatat minimal 25 ribu PMI tetap bekerja di Arab Saudi secara ilegal. Meski begitu, Karding tetap

Selengkapnya »
13 Maret 2025

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search