Menteri BUMN Erick Thohir diminta menjelaskan progres pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang hingga kini belum resmi diluncurkan. Peresmian yang semula dijadwalkan bulan lalu tertunda karena Presiden Prabowo Subianto berhalangan hadir akibat jadwal luar negeri yang padat. Erick menyatakan bahwa pembahasan terkait BPI Danantara masih terus
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan, banyak faktor yang membuat angka golongan putih (golput) tinggi pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Padahal, menurutnya, jika partisipasi politik tinggi, maka akan memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia. Bima mengungkapkan beberapa faktor penyebab masyarakat golput di antaranya faktor administratif hingga teknis
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyatakan kesiapan BPOM mendukung program pemerintah “Makan Bergizi Gratis.” BPOM telah menyiapkan 13 program unggulan untuk memastikan keberhasilan program tersebut, mulai dari keamanan pangan hingga kelayakan fasilitas produksi. Dengan anggaran Rp2,5 triliun yang disetujui Komisi IX DPR RI, BPOM telah berkoordinasi
Sejumlah infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), akan segera diresmikan. Proyek tersebut meliputi Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, dan Kantor Kementerian Koordinator, dengan target penyelesaian konstruksi 100 persen pada Desember 2024. Hingga kini, progres pembangunan infrastruktur di IKN mencapai 61,7 persen dari
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Bulog untuk mengambil alih distribusi Minyakita guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter. Instruksi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Inflasi, dengan tujuan memastikan distribusi Minyakita menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil seperti Papua
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) baru. Nusron menjelaskan, PP ini akan mengatur lahan sawah yang dialihfungsikan menjadi proyek perumahan. Rencananya aturan tersebut akan mengatur pengembang
Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menyoroti rencana Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk membentuk satuan tugas (satgas) impor baru. Menurut Andry, langkah ini menunjukkan lemahnya koordinasi lintas kementerian dalam kabinet. Ia mengkritik rencana tersebut karena dianggap tumpang tindih dengan satgas
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan uji massal sepeda motor listrik hasil konversi pada 7-8 Desember 2024 di Bekasi, Jawa Barat. Program ini bertujuan mempercepat transformasi dari sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi berbasis listrik. Direktur Sarana Transportasi Jalan, Amirulloh, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan Kementerian
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memberikan klarifikasi terkait pernyataan bersama antara Indonesia dan China yang mencuat setelah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Xi Jinping di Beijing pada 9 November 2024. Dalam pernyataan tersebut, kedua negara disebut menyetujui klaim tumpang tindih (overlapping claims) di Laut China Selatan (LCS). Namun, Juru
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa investasi Apple di Indonesia akan berfokus pada produksi komponen untuk ponsel, dengan nilai komitmen mencapai 1 miliar dolar AS. Saat ini, diskusi dengan Apple terus berlangsung, dan Rosan berharap dalam waktu satu pekan kesepakatan tertulis dapat tercapai. Meski belum membeberkan detail
Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 23,61 triliun untuk mendukung program swasembada beras pada tahun 2025, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti optimasi lahan 851 ribu hektare, pencetakan sawah baru 225 ribu hektare, pompanisasi
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Korlantas Polri kembali membahas soal SIM dan STNK. DPR mengusulkan bahwa masyarakat tidak perlu melakukan perpanjangan SIM dan STNK, alias berlaku seumur hidup. Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengatakan, pihaknya pernah membahas terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Khususnya,
