Perum Bulog menyiapkan beras berkualitas untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagaimana disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, usai rapat di Kantor Kementerian Kesehatan, Kamis (2/10). Rizal menjelaskan bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres), Bulog bertanggung jawab menyiapkan bahan dasar berupa beras, yang akan diserap oleh Badan Gizi Nasional
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan data penerima subsidi LPG masih dalam proses pematangan. Ini merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait tingginya subsidi LPG. Bahlil menyampaikan, Kementerian ESDM menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mematangkan data penerima subsidi LPG. Dengan demikian, penyaluran subsidi LPG 3 kilogram (kg) diharapkan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merinci timeline pendaftaran magang bergaji upah minimum provinsi (UMP) bagi masyarakat yang baru lulus kuliah (fresh graduate). Pemerintah sebelumnya mengatakan bakal meluncurkan program tersebut pada 15 Oktober 2025. Akan tetapi, calon pemagang bisa mulai mendaftar di platform SIAPkerja sejak 7 Oktober 2025. Yassierli mengatakan mulai 1
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal sejumlah pihak yang memplesetkan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Makan Beracun Gratis lantaran maraknya kasus keracunan. Dadan mengatakan setiap orang berhak menilai sesuatu. Namun, ia berharap mereka tidak melupakan tujuan program yang mulia. Dadan juga menanggapi desakan banyak pihak untuk memberhetikan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang harus ada regulasi yang mengatur tentang pembatasan penggunaan gawai bagi anak. Menurut Plt Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Ratna Susianawati, regulasi itu diharapkan akan memperkuat Perpres Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Daring serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah menggunakan skema baru dalam pengelolaan layanan jamaah haji Indonesia 2026 dengan hanya melibatkan dua perusahaan penyedia layanan (syarikah) di Arab Saudi, dari sebelumnya delapan syarikah. Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan penunjukan dua syarikah ini dapat menekan ongkos perjalanan haji 2026. “Alhamdulillah, biaya layanan
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memastikan layanan tetap berjalan normal pascaterbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. BP Tapera akan berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan tugas tetap sesuai ketentuan perundangan,
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar dapur-dapur makan bergizi gratis (MBG) berada di sekolah yang menerima manfaat tersebut. Sebab hal itu akan lebih membuat makanan cepat dikonsumsi oleh para siswa. Ia melanjutkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diduga menyebabkan keracunan massal di sejumlah wilayah dihentikan sementara dulu. Mereka harus
Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panakkukang 02 di Makassar, Sulawesi Selatan, berhenti beroperasi. Dampaknya, puluhan pekerja dapur dipecat dan ratusan siswa tidak lagi mendapatkan program makan bergizi gratis (MBG). Penyebab berhentinya dapur SPPG tersebut disebabkan kebijakan yang mematok uang belanja MBG, hanya sebesar Rp6.500 per porsi. Mitra Badan Gizi
Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengalami insiden terkait keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan diambil setelah BGN mendapatkan laporan kasus gangguan kesehatan atau dugaan keracunan yang dialami sejumlah penerima manfaat setelah mengonsumsi makanan dari SPPG tersebut. Wakil Kepala BGN
Pemerintah memutuskan mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Pengatur BUMN (BP BUMN), yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Keputusan ini memantik pro dan kontra. Sebab, perubahan ini tidak hanya soal kelembagaan, tetapi juga menyangkut masa
Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB) merekomendasikan pemerintah menetapkan regulasi rokok elektrik yang lebih seimbang dalam aspek harga, promosi, dan area penggunaan. Direktur PPKE FEB UB, Prof Candra Fajri Ananda, mengemukakan hasil kajian yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan regulasi pada produk rokok elektrik. Kondisi tersebut menciptakan
