Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Inovasi, Pendidikan, dan Daerah Terluar, Billy Mambrasar menilai arahan untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT) dengan pinjaman online (Pinjol) tidak sesuai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Menurut Billy, Undang-Undang sudah jelas mengatur tentang mekanisme bantuan untuk mahasiswa yang tidak mampu membayar
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Rachmat Pambudy blak-blakan mengenai rencana pembentukan Badan Gizi untuk mengurus program makan bergizi gratis. Nama Rachmat sempat dicatut dalam daftar viral di media sosial, terkait mereka yang akan menjadi calon menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pada daftar tersebut, nama Rachmat Pambudy disebut-sebut akan menjadi Menteri Koordinator Bidang
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mewajibkan seluruh BUMN untuk melakukan back up atau rekam cadang data. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan hal ini bentuk antisipasi BUMN dalam menghadapi potensi serangan peretasan. Arya mengatakan kewajiban rekam cadang data harus dijalankan seluruh BUMN tanpa terkecuali. Hal ini tak hanya melindungi data BUMN, melainkan
Pihak yang mengklaim sebagai peretas Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, ransomware gang Brain Cipher, menepati janjinya memberikan secara gratis kunci pembuka (dekripsi) data yang dikunci ransomware. Kabar tersebut diungkap oleh perusahaan keamanan siber asal Singapura Stealthmole. Dalam unggahannya di X, Stealthmole menyebutkan bahwa kelompok Brain Cipher telah membagikan
Usulan dibentuknya Pania Khusus (Pansus) DPR tentang penyelenggaraan ibadah haji 2024 mendapatkan banyak tanggapan negatif dari berbagai pihak. Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Akh Fahrur Rozi, usulan pansus DPR tentang haji sangat kental nuansa politiknya. Pengasuh Pesantren An Nur Bululawang, Malang ini menilai, Pansus haji juga tidak akan efektif
Kasus kredit macet yang menimpa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Eximbank) mendapat sorotan tajam. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang membawahi LPEI disebut tak memiliki kemampuan dalam mengelola perusahaan negara. Mencermati hal tersebut, pengamat dari Pusat Studi BUMN Syamsul Anam menilai pengelolaan BUMN sebaiknya dilakukan satu pintu melalui Kementerian BUMN.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera menindaklanjuti putusan pemberhentian tetap Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. Hal itu sesuai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang terkait pelanggaran etik Hasyim Asy’ari yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. “Presiden RI
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkut dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras di angka fantastis Rp 2,7 triliun. Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menyampaikan dugaan mark up dua lembaga yang bertanggungjawab
Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mengkritik wacana pemerintah mengenakan bea masuk hingga 200 persen untuk barang impor asal China. Wacana tersebut mengemuka seiring banjirnya impor dari Negeri Tirai Bambu seperti pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya yang menghantam daya saing produk lokal. Ketua Umum BPP GINSI Subandi mempertanyakan tujuan sebenarnya dari pengenaan
Perum Perumnas mengajukan permohonan penyertaan modal negara (PMN) nontunai tahun anggaran 2024 berupa barang milik negara (BMN) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 1,1 triliun. BMN ini terdiri atas 10 objek, yaitu tujuh bidang tanah dan tiga rusunawa yang dibangun di atas tanah Perumnas seluas 9,56 hektare. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengevaluasi tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) tiket pesawat berjadwal. Hal ini menyusul usulan Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia yang salah satu alasannya karena nilai tukar atau kurs (exchange rate) serta harga avtur yang fluktuatif menjadi tantangan berpengaruh besar terhadap biaya (cost). Ketua Umum INACA Denon
Syarat dukungan minimal bagi calon kepala daerah (cakada) perseorangan dalam Pilkada diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengujian ini bertujuan agar cakada dari jalur perseorangan dapat menggunakan dukungan organisasi masyarakat (ormas). Para pemohon menguji Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan Pasal 41 ayat (2) huruf a,
