Rencana program pengampunan pajak atau tax amnesty bakal menjadi salah satu program prioritas yang dibahas DPR RI dan pemerintah pada 2025. Hal ini setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memasukkan revisi undang-undang (RUU) tax amnesty dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 pada Senin (18/11/2024). Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah membidik pekerja informal sebagai target baru peserta program dana pensiun, dengan tujuan meningkatkan rasio pendapatan saat pensiun (replacement ratio income) di Indonesia. Saat ini, rasio pendapatan pensiun Indonesia berkisar pada 10-15 persen, jauh di bawah standar International Labour Organization (ILO) yang menetapkan minimal 40 persen
Rumah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan ditambah 12 unit, sehingga totalnya menjadi 48 unit. Penambahan ini dilakukan untuk menyesuaikan jumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, yang terdiri dari 48 menteri. Sebelumnya, hanya 36 unit rumah menteri yang direncanakan, mengikuti jumlah menteri pada Kabinet
Badan Legislasi DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Apabila disetujui, maka RUU tentang tax amnesty ini akan menjadi salah satu rancangan undang-undang (RUU) yang akan diprioritaskan untuk disahkan oleh DPR tahun depan. “RUU
Selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) pada 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) tidak pernah menerima teguran dari Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) yang memimpin saat itu. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, dalam sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin (18/11/2024). Zaid menjelaskan bahwa
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen berlaku efektif tanggal 1 Januari 2025. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menanggapi hal ini, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, kebijakan tersebut tentu akan memengaruhi proyek infrastruktur yang tengah digarap, menyusul kenaikan
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menegaskan bahwa penanganan sampah menjadi prioritas utama dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Komitmen ini diutarakan sebagai respons terhadap tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks seiring meningkatnya volume sampah di Kota Depok. “Penanganan sampah itu urusan wajib dan rutin, sehingga sudah
Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu, 17 November 2024. Pertemuan ini berlangsung di sela-sela agenda Presiden menghadiri KTT G20. Dalam diskusi tersebut, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia terhadap isu-isu global, termasuk keamanan pangan, pengentasan kemiskinan, hak
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) akan mendirikan pusat informasi dan media untuk bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemkomdigi, Prabunindya Revta Revolusi, menyampaikan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan publik memperoleh informasi akurat terkait penanganan pengungsi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024, yang memberikan panduan bagi lembaga jasa keuangan (LJK) dalam menyelenggarakan kegiatan usaha bulion emas. Kegiatan usaha bulion ini mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan emas, seperti simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan, penitipan, dan kegiatan lainnya
PT PLN (Persero) melalui anak perusahaannya, PT Energi Primer Indonesia (PLN EPI), bekerja sama dengan Sembcorp Industries dan PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) untuk mengembangkan proyek hidrogen hijau. Kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan Kerangka Kerja Pengembangan Bersama (Joint Development Framework Agreement/JDFA) di COP29, Baku, Azerbaijan pada 13 November 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen akan tetap dilaksanakan tahun depan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen akan diterapkan mulai 1 Januari 2025.
