Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan dengan standar higienitas tinggi. Menteri PU Dody Hanggodo menyebut dapur SPPG yang dibangun pihaknya dirancang dengan fasilitas lengkap dan sistem sanitasi yang memadai, berbeda dengan dapur SPPG lain yang
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi. Hal ini disampaikan Ara pada Selasa di Jakarta, di mana bunga rumah subsidi tetap dipertahankan di angka 5 persen. Menkeu Purbaya menyatakan keyakinannya bahwa dengan kerjasama yang baik, semua masalah antar pemerintahan dapat diselesaikan dengan cepat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak keberatan dengan rencana pembentukan family office di Bali yang digagas Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Asalkan dana pembangunannya tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebab, Menkeu Purbaya mengaku tidak ada rencana mengalokasikan APBN untuk proyek tersebut. Purbaya menegaskan, dirinya akan fokus
Wacana pemutihan atau pelunasan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat dukungan dari Ombudsman Republik Indonesia. Wacana itu, bila terealisasi, menurut anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng merupakan upaya mengembalikan marwah jaminan sosial sebagai pelayanan publik yang humanis dan berkeadilan. Meski demikian, tentu perlu dipikirkan cara teknisnya. Mensesneg
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, rumusan penentuan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 akan mengakomodasi seluruh poin putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2024. Salah satunya mengembalikan komponen upah minimum sektoral (UMS) yang wajib kembali berlaku berdasarkan putusan mahkamah. Selain itu, menurut Yassierli, UMP 2026 harus memperhatikan standar hidup layak pekerja.
Nama Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dihapus dari revisi Undang Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009. Menyikapi hal ini, pihak GIPI akan mengirimkan surat ke Presiden RI Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani dalam acara Press Conference DPP GIPI tentang Menilik
Di tengah tren penurunan penjualan mobil nasional sepanjang 2025, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyampaikan bahwa pihaknya belum menetapkan revisi terhadap target penjualan tahunan. Ketua Gaikindo, Jongkie Sugiarto, menyampaikan pembahasan soal revisi target masih akan dilakukan bersama seluruh anggota asosiasi. Saat ini, target penjualan mobil nasional masih berada di
Istana buka suara merespons penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membayar utang proyek kereta cepat Whoosh memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah tidak berencana menggunakan dana APBN untuk membayar utang Whoosh. Menurut Prasetyo, pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan yang
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia membutuhkan investasi hingga US$618 miliar atau sekitar Rp10.224,18 triliun (asumsi kurs Rp16.543 per dolar AS) untuk hilirisasi 20 komoditas unggulan dalam negeri. Menurut Bahlil, hilirisasi memberikan banyak keuntungan bagi perekonomian dalam negeri, tidak hanya menciptakan nilai tambah, tetapi juga bisa mendongkrak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan skema single salary alias gaji tunggal untuk pegawai negeri sipil (PNS) belum siap diterapkan. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, tidak merinci lebih lanjut apa masalah atau ketidaksiapan implementasi skema tersebut. Terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga tak bisa menjelaskan nasib
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi meluncurkan program Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra (Kumitra) di Sukabumi, Kamis. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem rantai pasok nasional dengan memperluas peluang usaha dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro agar terintegrasi dalam rantai pasok formal baik di tingkat nasional maupun global.
Presiden Prabowo Subianto melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala (BP BUMN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025) sore. Hal ini sebagai tindak lanjut perwujudan transformasi dari Kementerian BUMN. Pelantikan Dony, Aminuddin dan Tedi sebagai pimpinan BP BUMN itu ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 109 P tentang
