Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pendidikan dasar di Indonesia harus diselenggarakan tanpa biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta. Putusan ini merupakan hasil pengujian terhadap Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan sejumlah pemohon lainnya. MK menegaskan bahwa frasa “tanpa memungut
Enam paket stimulus ekonomi yang akan digelontorkan pemerintah pada awal Juni 2025 dinilai belum menyentuh akar persoalan utama pekerja, yaitu minimnya lapangan kerja. Presiden ASPSI, Mirah Sumirat, menyebut durasi kebijakan yang hanya dua bulan sebagai bentuk kebijakan jangka pendek yang tidak menjawab tantangan struktural. Ia menyambut baik bantuan tersebut, namun
Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300.000 kepada sekitar 17 juta pekerja Indonesia pada Juni 2025. Bantuan ini mencakup dua bulan, yakni Juni dan Juli, dengan besaran Rp150.000 per bulan dan diberikan dalam satu kali pencairan. Penerima BSU adalah pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau sesuai
Presiden Prabowo Subianto meningkatkan anggaran subsidi perumahan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi Rp43 triliun untuk 350 ribu unit rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa penambahan anggaran ini dilakukan seiring peningkatan target kuota dari sebelumnya 220 ribu unit. Awalnya, anggaran hanya Rp18,7 triliun untuk
Kejaksaan Agung memeriksa enam petinggi Bank Jateng dan Bank DKI terkait dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Pemeriksaan ini dilakukan terhadap saksi-saksi yang memiliki peran penting dalam proses analisis, pencairan, dan pengelolaan risiko kredit di kedua bank tersebut. Kasus ini berkaitan dengan kredit yang diberikan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan belum mengetahui adanya rencana lanjutan diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk periode Juni dan Juli 2025. Diskon sebelumnya pernah diberikan pada Januari dan Februari 2025 untuk pelanggan 2.200 VA sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat. Bahlil mengaku belum menerima laporan teknis
Mekanisme kerja sama multilateral terkini sedang dibahas dalam KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), China dan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) di Kuala Lumpur, pekan ini. Inisiatif tersebut digadang-gadang menjadi pengubah permainan dalam konstelasi geopolitik dan perekonomian dunia. Kolumnis Xinhua menilai, China telah memberikan dampak transformatif terhadap perekonomian ASEAN dan Timur Tengah secara lebih luas,
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menekankan perlunya peningkatan daya beli masyarakat untuk menahan lonjakan angka PHK yang diperkirakan mencapai 250 ribu orang tahun ini. Ia menyebut konsumsi domestik sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi saat ini. Selain itu, deregulasi kebijakan usaha dan ketenagakerjaan dinilai penting untuk menurunkan biaya operasional pelaku
Presiden Prabowo Subianto menyatakan rencana menghapus sistem kerja outsourcing saat peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025, yang langsung menuai pro dan kontra dari kalangan buruh dan pengusaha. Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Mira Sonia, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 68 ribu perusahaan outsourcing dengan total 2,2 juta pekerja.
Pemerintah Indonesia dan China resmi memperpanjang kerja sama kawasan industri melalui penandatanganan nota kesepahaman di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/5/2025), disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China Li Qiang. Kerja sama bertajuk Two Countries, Twin Parks (TCTP) ini mencakup kawasan industri di Batang (Jawa Tengah), Bintan (Kepulauan Riau), dan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi para pelanggan mulai berlaku pada 5 Juni 2025. Namun, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan mengkaji lebih lanjut pengenaan diskon tarif listrik tersebut. Insentif itu, yang diyakini dapat menjadi stimulus ekonomi nasional, diberikan kepada kurang lebih 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya
Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi melantik Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru pada Jumat, 23 Mei 2025. Pelantikan tersebut juga mencakup sejumlah pejabat eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, baik yang tetap, rotasi, maupun pengganti baru. Acara berlangsung tertutup di Gedung Kemenkeu sekitar pukul
