Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan, rumah subsidi harus memenuhi standar minimal tipe 36 dan 40. Hal itu sebagaimana telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, demi menjamin kelayakan dan kesehatan hunian rakyat. Sebelumnya, beredar draf Keputusan Menteri PKP Nomor/KPTS/M/2025 tentang pemerintah berencana untuk memperkecil luas tanah
Diskon tarif listrik sebesar 50% yang sebelumnya direncanakan untuk bulan Juni dan Juli akhirnya dibatalkan setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana pada 2 Juni 2025. Dalam paket stimulus ekonomi yang diumumkan usai rapat tersebut, tidak tercantum program diskon tarif listrik sebagaimana sebelumnya direncanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Aksi unjuk rasa para buruh yang semula akan dilakukan pada Selasa, 3 Juni 2025, di Istana dan DPR RI batal dilaksanakan. Menurut Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal, aksi batal dilaksanakan setelah buruh berdiskusi secara panjang bersama pemerintah dan DPR RI. Mereka akan mencari kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Semula,
Koordinasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dan Kementerian Keuangan telah direncanakan sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXIII/2025 yang mewajibkan pembiayaan pendidikan dasar di sekolah negeri maupun swasta. Dampak dari putusan ini menuntut adanya penyesuaian alokasi anggaran yang kemungkinan besar akan memerlukan perubahan anggaran di
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang, sistem ketenagakerjaan di Indonesia perlu diperbaiki sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, KPK akan mengambil peran dalam langkah-langkah pencegahan tersebut. Budi mengatakan, kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA)
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat berbincang dengan Ketua Umum PDI-P sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di sela-sela acara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025). Muzani menyebutkan, keduanya bahkan sempat bercanda bersama sejumlah pejabat lain saat menunggu
Aktivitas manufaktur Indonesia kembali mengalami kontraksi pada Mei 2025 dengan nilai Purchasing Managers’ Index (PMI) sebesar 47,4, setelah sebelumnya juga mencatatkan kontraksi pada April dengan angka 46,7. Nilai PMI yang berada di bawah ambang batas 50 mencerminkan sektor manufaktur yang sedang dalam fase penyusutan. Kontraksi ini disebabkan oleh melemahnya aktivitas
Wacana pengurangan ukuran rumah subsidi telah diberitakan melalui draf Keputusan Menteri PKP yang menyebut rencana penyesuaian luas tanah menjadi minimal 25 meter persegi dan bangunan minimal 18 meter persegi. Padahal, aturan yang berlaku saat ini dalam Kepmen PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 menetapkan luas tanah minimal 60 meter persegi dan bangunan minimal
Pemutusan hubungan kerja secara massal telah dilakukan oleh TikTok Shop, unit bisnis e-commerce milik ByteDance Ltd, terhadap ratusan karyawan di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi pasca-merger dengan Tokopedia yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pemangkasan tenaga kerja dilaporkan mencakup berbagai divisi strategis, seperti logistik, operasional, pemasaran, hingga
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pendidikan dasar di Indonesia harus diselenggarakan tanpa biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta. Putusan ini merupakan hasil pengujian terhadap Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan sejumlah pemohon lainnya. MK menegaskan bahwa frasa “tanpa memungut
Enam paket stimulus ekonomi yang akan digelontorkan pemerintah pada awal Juni 2025 dinilai belum menyentuh akar persoalan utama pekerja, yaitu minimnya lapangan kerja. Presiden ASPSI, Mirah Sumirat, menyebut durasi kebijakan yang hanya dua bulan sebagai bentuk kebijakan jangka pendek yang tidak menjawab tantangan struktural. Ia menyambut baik bantuan tersebut, namun
Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300.000 kepada sekitar 17 juta pekerja Indonesia pada Juni 2025. Bantuan ini mencakup dua bulan, yakni Juni dan Juli, dengan besaran Rp150.000 per bulan dan diberikan dalam satu kali pencairan. Penerima BSU adalah pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau sesuai
