Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dinilai masih memiliki potensi besar untuk menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan global. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wiraswasta, menilai potensi itu belum tergarap karena kebijakan industri TPT masih dikendalikan oleh birokrasi yang pro impor. Redma menyoroti perlunya
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus memperkuat kedudukan pendidikan keagamaan dan pesantren. Tujuannya adalah agar lembaga-lembaga ini tidak terpinggirkan dalam sistem pendidikan nasional. Ia berharap revisi UU Sisdiknas ini dapat memperjelas sejumlah aspek, seperti kodifikasi aturan, kesetaraan hak
Pemerintah akan mengumumkan kenaikan upah minimum untuk 2026 paling lambat pada 21 November mendatang. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan proses pembahasan kenaikan upah 2026 masih berlangsung dan hasilnya akan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan pengumuman upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, yang merupakan perubahan atas PP
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membentuk satuan tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mempercepat dan mengawal program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih. Rapat pertama pembahasan satgas ini telah dilakukan pada Rabu (22/10) di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Hasilnya,
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil menangani sekitar 3 juta konten negatif di ruang digital selama periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025. Dari total tersebut, lebih dari dua juta konten terkait perjudian daring menjadi yang terbanyak, seperti disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar di Makassar, Kamis. Alexander menjelaskan bahwa dari
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini data dari Bank Indonesia (BI) soal catatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang tersimpan di perbankan adalah benar. Hal itu disampaikannya saat ditanya soal bantahan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengenai data jumlah uang
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan menyiapkan beasiswa pendidikan bagi 150 ribu guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1 mulai tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengumumkan bahwa anggaran untuk beasiswa ini telah dialokasikan dalam anggaran tahun 2026. Selain beasiswa, Mu’ti juga menyatakan kesiapan untuk mengadakan program Pendidikan Profesi
Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI) melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada Selasa (21/10/2025). Audiensi ini membahas sinergi program pemberdayaan ormas untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendorong perhatian pemerintah daerah terhadap insentif guru ngaji Alqur’an di bawah pembinaan LPPTKA BKPRMI. Dalam kesempatan yang
Kementerian Agama (Kemenag) akan memiliki direktorat jenderal baru yang mengurusi santri, menggantikan posisi Direktorat Jenderal Haji dan Umrah yang kini telah beralih ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI. Direktorat Jenderal Pesantren selangkah lagi akan terwujud. Kemenag telah menyelesaikan sejumlah persyaratan yang diminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi wacana mengenai kemungkinan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026. Menurutnya, peluang adanya kenaikan gaji ASN selalu ada, namun detail lebih lanjut terkait rencana tersebut masih belum diketahui. Kenaikan gaji PNS terakhir kali dilakukan pada 2024, dengan besaran 8 persen, bersamaan
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyambut baik langkah Kementerian Sosial yang mengusulkan 40 tokoh untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional, termasuk di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-2 Soeharto. Sarmuji menilai perdebatan mengenai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan hal wajar dan bahkan sehat bagi kehidupan demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan bahwa implementasi pajak e-commerce atau perdagangan elektronik ditunda. Menurut Bimo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta penundaan dilakukan sampai pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen. Sebelumnya ia sempat menyatakan bahwa pajak yang dipungut oleh platform jual beli daring itu siap diterapkan pada Februari 2026. Kebijakan baru soal pajak e-commerce sebelumnya dirilis
