Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp 2 miliar untuk korban banjir di Jakarta. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, bantuan disalurkan ke tiga wilayah, yakni Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Menteri yang sering disapa Gus Ipul menyebutkan, bantuan yang dibagikan berupa kebutuhan dasar para pengungsi, seperti makanan, minuman, alas
Pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 sebesar 2,53 persen dari PDB, dengan nilai mencapai Rp 616,2 triliun. Namun, proyeksi ekonomi menunjukkan potensi pelebaran defisit hingga 2,9 persen dari PDB atau sekitar Rp 800 triliun. Hal ini dipicu oleh kebutuhan anggaran tambahan untuk mendanai berbagai program prioritas, termasuk kebijakan makan bergizi gratis
Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerja sama dalam penyediaan data pertanian yang akurat dan terpercaya. Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan pentingnya sinergi antara kedua institusi dalam memastikan kualitas data pertanian yang menjadi dasar perumusan kebijakan nasional. Ia mengapresiasi
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa dua perusahaan, yakni PT CL dan PT MAN, memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas area laut di perairan Bekasi, Jawa Barat. PT CL mengantongi SHGB sejak 2012 hingga 2018 dengan luas 90 hektare, sedangkan PT MAN memiliki 268 bidang tanah seluas 419,6
Badan-badan kemanusiaan PBB mulai mengurangi program bantuan global setelah Amerika Serikat menangguhkan pendanaan luar negerinya untuk sementara. UNHCR, salah satu badan PBB yang terdampak, menginstruksikan stafnya untuk membatasi pengeluaran, termasuk menghentikan perekrutan, menunda kontrak baru, serta membatasi pengadaan dan perjalanan internasional kecuali dalam situasi darurat. Keputusan ini terjadi setelah AS,
Pemerintah menetapkan aturan baru mengenai penyerapan gabah oleh Bulog dengan harga Rp 6.500 per kilogram, sebagaimana diatur dalam Keputusan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025. Kebijakan ini menggantikan aturan sebelumnya yang memperhitungkan faktor kualitas seperti kadar air, serta menghapus mekanisme rafaksi harga gabah dan beras. Kepala Biro
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merancang program bantuan yang tepat untuk nelayan terdampak pagar laut 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan saat ini pihaknya sedang turun ke lapangan untuk berdialog dengan nelayan yang terdampak adanya pagar laut tak berizin tersebut. “Hasil
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menjelaskan penyebab banjir yang terjadi di sejumlah titik. Menurutnya, curah hujan yang terjadi pada Selasa (28/1) melampaui kapasitas saluran air, baik utama maupun pendukung. Teguh mengatakan curah hujan pada Selasa malam (28/1) mencapai sekitar 368 milimeter (mm), sementara saluran air, baik yang utama maupun pendukung
Presiden Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India, pada Kamis malam untuk menghadiri perayaan Hari Republik India yang ke-76. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, beliau akan melakukan pertemuan bilateral dengan para pejabat India, didampingi oleh sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih. Sesampainya di Bandara Air Force Station (AFS) Palam, Presiden disambut
Center of Economic and Law Studies (Celios) memberikan penilaian kritis terhadap kinerja sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih pada 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Berdasarkan survei berbasis penilaian ahli yang melibatkan 95 jurnalis dari berbagai desk pemberitaan, sejumlah menteri menerima rapor merah, terutama di bidang hak asasi manusia, koperasi, energi,
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan di balik diterbitkannya Inpres Nomor 1/2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menginstruksikan efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Anggaran senilai Rp306,69 triliun dari pemerintah pusat dan daerah akan dipotong untuk memastikan program yang dibiayai lebih selektif, produktif, dan
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan dukungan terhadap upaya penegakan hukum dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyusun revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bersama DPR RI. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat regulasi penegakan hukum di Indonesia, sejalan dengan rencana pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
