Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan, menyebutkan keputusan pengembalian mobil dinas Rp8,49 miliar adalah tepat dilakukan. “Kalau menurut pendapat saya keputusan untuk membatalkan pengadaan mobil tersebut sesuatu yang harus diapresiasi. Meskipun pengadaan tersebut tidak sepenuhnya salah Pak Gubernur karena hal tersebut telah sesuai dengan regulasi, saya menilai respons yang diberikan
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pembahasan revisi UU Pemilu ditargetkan mulai Juli atau Agustus 2026. Proses ini akan dilakukan setelah penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan kerangka normatif selesai. Di tengah waktu yang kian mepet dengan tahapan Pemilu 2029, dibutuhkan percepatan yang harus segera dilakukan setidaknya di
Ahmad Ali, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia, menilai pelibatan partai di luar DPR dalam revisi UU Pemilu sebagai tindakan tidak rasional yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Secara hukum, partai nonparlemen tidak memiliki formal dalam pembentukan undang-undang apalagi partai tersebut belum berstatus penuh sebagai partai politik peserta pemilu. Ali menilai, jika
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak gugatan lima mahasiswa terkait UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD/MD3) dan menegaskan bahwa pemecatan anggota DPR melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) oleh partai politik tetap
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian materiil Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia yang diwakili Ketua Miftahol Arifin dan Sekretaris Jenderal Abd. Adim. Keduanya menegaskan ketidakpastian hukum atas ketiadaan batas maksimal ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) tengah dalam pembahasan internal di Komisi II DPR sebagai RUU asal dari parlemen. Kemudian naskah akademik dan draf RUU Pemilu harus disiapkan DPR sebelum dibahas bersama dengan pemerintah. Namun hingga saat ini, proses tersebut belum menunjukkan kemajuan yang memadai karena masih dalam tahapan
Sebagai langkah strategis dalam memperkokoh basis massa menjelang Pemilu 2029, Partai Gelora secara resmi menginisiasi Program Nasional Rekrutmen dengan target 1,5 juta anggota baru. Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta mengesahkan dimulainya program tersebut dalam Rapat Koordinasi III Pimpinan DPP dan DPW yang digelar secara daring, Sabtu (28/2/2026). “Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Program Nasional
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045 menjadi acuan jangka panjang untuk memastikan transformasi digital pemerintah berjalan terintegrasi dan selaras dengan agenda pembangunan nasional. Menurut Meutya, pemerintahan digital tidak hanya berkaitan dengan aplikasi maupun infrastruktur tetapi harus mampu menyentuh masyarakat melalui pengelolaan data yang baik, sistem digital yang
Terdapat ketimpangan kebijakan anggaran terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara. Dimana, ASN di tingkat kabupaten/kota hanya menerima gaji pokok tanpa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sementara, ASN di provinsi menerima keduanya. Persoalan ini dinilai bukan sekedar masalah teknis fiskal, melainkan cerminan politik anggaran mengenai prioritas pemerintah daerah.
Maxi Nelson Ahoren, Mantan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), mengkritik anggota DPR Papua Barat dari jalur Otonomi Khusus (Otsus) karena dianggap tidak optimal dalam pembahasan regulasi terkait perubahan sistem pemilu dan pemilihan kepala daerah. Menurut Maxi, meskipun pelaksanaan pemilihan kepala daerah diproyeksikan berlangsung pada periode 2030-2031, pembahasan PKPU yang
Isu dinasti politik kembali mencuat dalam diskursus publik di Kalimantan Timur (Kaltim) setelah adanya berbagai polemik yang menyeret nama Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik, Sudarno, menyatakan persoalan dinasti politik harus dilihat dalam kerangka demokrasi dan aturan hukum yang berlaku.
Dunia politik tidak mengenal sebutan “jalan buntu.” Hal ini diungkap oleh Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun sebab ia menilai selalu ada pilihan yang paling banyak manfaatnya dan sedikit mudharatnya. “Politik inilah kan kemudian memberikan alternatif pilihan kebijakan, mana yang terbaik, paling banyak manfaatnya, paling sedikit mudaratnya. Dilematis sering, dilematis
