Persoalan administrasi masih menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam mengelola bantuan. Apabila pemiliki kuasa administrasi daerah tidak sigap maka secepat apa pun pemerintah pusat bergerak tidak akan berdampak. Bantuan akan tersendat untuk sampai diterima warga yang membutuhkan akibat adanya bottlenecking dalm hal distribusi bantuan. Persoalan administrasi tersebut mencakup proses pendataan
Wacana pengembalian pilkada ke DPRD kembali mencuat dengan alasan efisiensi anggaran dan pencegahan politik uang, bahkan mendapat sinyal dukungan dari Presiden. Namun, arah kebijakan ini dinilai paradoksal karena di tengah kemajuan teknologi dan peluang demokrasi digital, justru ruang partisipasi rakyat semakin dipersempit. Padahal, teknologi seperti kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk
Sejumlah putusan MK dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa alih-alih membuka jalan bagi pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, MK berulang kali mengunci pilkada sebagai pemilihan yang harus dilaksanakan secara langsung. Dasar konstitusional bagi pelaksanaan pilkada langsung diawali dengan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Melalui putusan ini, MK menawarkan enam desain keserantakan
Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat dan menimbulkan kontroversi. Namun, hal yang lebih urgen untuk segera dibahas adalah revisi terhadap Undang-Undang Pemilu. Revisi UU Pemilu seharusnya sudah diselesaikan sebelum seleksi penyelenggara Pemilu 2029 pada Agustus 2026. Sementara Pilkada berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juni 2025, Pilkada baru
Dinamika perpolitikan pemilihan kepala daerah menunjukkan adanya dua kubu antara partai politik dan publik. Usulan Pilkada melalui DPRD didukung oleh mayoritas partai politik di DPR namun di satu sisi akademisi, pengamat, aktivis pro demokrasi, dan masyarakat menolak tegas. Kelompok ini menilai mekanisme tersebut sebagai kemunduran masa pra-reformasi yang mengikis demokrasi
Hasil jajak pendapat “Kompas” yag diselenggarakan Desember lalu menunjukkan konsistensi publik menolak pilkada oleh DPRD. Mayoritas publik tetap menghendaki pilkada langsung yakni sebanyak 77,3 persen dan hanya 5,6 persen saja yang memilih pilkada oleh DPRD. Jajak pendapat ini dilakukan melalui telepon terhadap 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi
PDIP menggelar Rakernas I di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (10 Januari 2026). Dalam pertemuan itu, partai membahas dan menentukan sikap atas wacana pilkada yang dilakukan oleh DPRD. Megawati Soekarnoputri meminta para kadernya untuk menjaga prinsip kedaulatan yang dihasilkan dari reformasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen)
Dalam APBN 2026, Dana Otonomi Khusus (Otsus) dialokasikan sebesar Rp14 triliun lebih. Sebagaimana bunyi pasal 13 ayat (1) UU 17/2025 tentang APBN 2026 “”Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21) huruf d direncanakan sebesar Rp14.000.629.540.000 (empat belas triliun enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat
Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD kembali mencuat dalam diskursus kebijakan nasional. Isu ini tidak hanya terkait efisiensi anggaran, tetapi juga menyangkut legitimasi demokrasi lokal serta hubungan antara pemimpin daerah dan masyarakat. Tanpa peta masalah yang jelas, kebijakan ini berisiko dipersepsikan sebagai
Kepala Kantor Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Unit-53 Boven Digoel John Moesieri menekankan urgensi penyelerasan antara kebijakan nasional dan kebijakan Otonomi Khusus. Menurutnya, langkah ini penting agar hak-hak masyarakat dapat terus terjamin. Konflik sering muncul karena masyarakat tidak diajak bicara—dialog yang seharusnya jadi jembatan justru sering diabaikan. “Di Otsus, hak masyarakat
CENTRE for Strategic and International Studies atau CSIS menegaskan bahwa dalih efisiensi biaya yang digunakan partai politik untuk menggulirkan kembali wacana pilkada melalui DPRD tidak memiliki dasar yang tepat. Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes menyatakan ongkos politik tinggi bukan karena mekanisme pilkada langsung melainkan perilaku partai politik.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus mengakui pihaknya telah menerima lobi-lobi dan ajakan agar fraksinya di DPR ikut mendukung wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) via DPRD. Ajakan tersebut datang dari perwakilan partai koalisi pemerintah yang mendukung usulan tersebut. Walaupun tidak secara langsung menyebut pihak dimaksud. Beliau kembali
