Pemerintah bakal memberikan diskon tarif listrik kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan kapasitas pemasangan listrik di bawah 2.200 volt ampere (VA). Diskon tarif listrik tersebut merupakan bagian dari kebijakan insentif yang diberikan pemerintah, seusai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Menteri
Pada 11 Desember 2024, XL Axiata dan Smartfren secara resmi mengumumkan merger mereka, menciptakan entitas baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera. Merger ini diklaim menjanjikan berbagai manfaat bagi pelanggan, karyawan, dan industri telekomunikasi di Indonesia secara keseluruhan. Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys mengatakan XL Axiata dan Smartfren akan membawa banyak
Minat masyarakat Indonesia terhadap aset kripto terus tumbuh pesat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan jumlah investor kripto di Tanah Air mencapai 21,27 juta orang per September 2024. Popularitas ini didorong oleh potensi besar aset kripto, termasuk Bitcoin (BTC), yang baru-baru ini mencapai nilai 100.000 dollar AS atau setara Rp
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait Pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama pada Perusahaan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri berharap, semua pihak baik pengusaha dan pekerja dapat mematuhi apa yang tertuang dalam surat tersebut. “Kita sambut liburan Natal dan
Pemerintah akan mulai menerapkan opsen pajak atau pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025. Namun, opsen pajak kendaraan bermotor tidak akan berlaku di seluruh Indonesia. Ada provinsi yang tidak akan menjalankan opsen pajak kendaraan bermotor. Opsen pajak kendaraan bermotor adalah amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, menekankan pentingnya empat pilar—loyalitas, integritas, disiplin, dan inovasi—agar UMKM dapat bertahan dan berkembang. Dalam diskusi di Jakarta (12/11/2024), Helvi menyebut inovasi sebagai kunci utama untuk menghadapi persaingan dan perubahan pasar. UMKM, menurutnya, perlu bertransformasi ke arah digitalisasi dalam perencanaan bisnis, operasional, dan pemasaran untuk tetap
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengutamakan kesejahteraan pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan tersebut. Menurut Akbar, kenaikan UMP tidak hanya berdampak positif
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, pihak Apple sudah menyampaikan komitmen investasi secara tertulis kepada pemerintah Indonesia terkait rencana investasi senilai 1 miliar dollar AS atau setara Rp 15,95 triliun. Menurut Rosan, saat ini pembahasan investasi memasuki tahap fine tuning (penyempurnaan) setelah ada komitmen
Setelah melewati serangkaian negosiasi yang alot, PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) dan PT Smart Telecom mencapai kesepakatan untuk melakukan penggabungan usaha atau merger. Nilai gabungan pra-sinergi mencapai tersebut lebih dari Rp 104 triliun atau US$ 6,5 miliar. Jika tidak ada aral melintang, mergerketiga perusahaan tersebut
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5 persen menjadi Rp 5.396.761. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta Hari Nugroho mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasar hasil rapat dan tak ada penolakan dari pihak buruh maupun pengusaha. Oleh sebab itu, karena
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan kepada perusahaan untuk menerapkan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi karyawan bila terjadi banjir di hari kerja. Pernyataan ini guna menanggapi keputusan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperpanjang status peringatan dini cuaca ekstrem hingga 15 Desember
Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dari 11% pada 2025 harus menjadi momentum pemerintah untuk membangun kepercayaan para pembayar pajak, entah itu korporasi atau individu. Ini penting agar kisruh kenaikan PPN seperti saat ini tidak terjadi lagi di masa depan. Sejumlah kalangan menilai, kisruh PPN 12% salah satunya
