Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

NasDem, PAN dan Golkar Nonaktifkan Kader di DPR Imbas Polemik Tunjangan Anggota

Tiga partai politik (parpol) koalisi pemerintah, yakni Golkar, Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Amanat Nasional (PAN) mencabut keanggotaan para kader dari jabatannya sebagai anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR). Pencabutan ini dilakukan buntut dari pernyataan dan tindakan kontroversial terkait gaji serta tunjangan anggota parlemen yang dinilai mencederai perasaan rakyat. Kontroversi tersebut

Selengkapnya »
01 September 2025

Picu Gelombang Demonstrasi, Kenapa Sejumlah Anggota DPR Bersikap Sembrono?

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai, Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis kepercayaan yang serius. Menurutnya, DPR dan pemerintah semakin dianggap jauh dari aspirasi masyarakat, sedangkan publik makin frustrasi melihat perilaku elite politik yang tidak peka terhadap kesulitan sosial-ekonomi. Titi mengatakan, fenomena yang terjadi di

Selengkapnya »
01 September 2025

Media Asing Soroti Demo 28 Agustus di DPR, Singgung Ketidakpuasan Publik

Media asing menyoroti aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) kemarin. Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya kemarahan publik atas tunjangan besar bagi anggota DPR. Salah satu media asing, Bloomberg melaporkan ribuan demonstran melempar batu dan menyalakan petasan dalam aksi protes besar kedua pekan ini di Jakarta. Aksi tersebut dinilai

Selengkapnya »
29 Agustus 2025

RI Hadapi 5 Sengketa Dagang dengan Uni Eropa di WTO

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan Indonesia menghadapi 5 sengketa dagang melawan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).Namun, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menilai sengketa itu tidak akan mengganggu timeline Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Djatmiko menyebut kasus sengketa pertama antara Indonesia dan Uni Eropa

Selengkapnya »
29 Agustus 2025

Mendagri Tegaskan Stabilitas Harga Pangan Jadi Prioritas Utama Pemerintah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan. Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat agar isu pangan menjadi perhatian utama pemerintah. Menurut Tito, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap ketahanan pangan. Dalam berbagai kesempatan,

Selengkapnya »
27 Agustus 2025

Mengapa Penyakit Campak Bisa Sebabkan Kematian pada Anak

Kasus campak terus meluas di Indonesia. Sepanjang tahun 2025 sudah terdapat 18 kasus kematian akibat penyakit ini yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan.  Sebanyak 17 kasus berasal dari Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan satu kasus di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dijelaskan oleh dokter spesialis anak Ria Yoanita, campak memang penyakit

Selengkapnya »
27 Agustus 2025

Seruan Bubarkan DPR Menguat, Pakar: Bisa tapi Lewat Jalur di Luar Konstitusi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Namun, belakangan muncul kuatnya wacana “bubarkan DPR” yang ramai diperbincangkan di media sosial hingga berujung pada aksi demonstrasi di depan Gedung DPR Senayan pada

Selengkapnya »
27 Agustus 2025

Prabowo Minta Energi dari Sampah Dipercepat, Perizinan Dipangkas!

Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (25/8/2025). Dalam ratas ini, Presiden memberikan arahan khusus agar program pengelolaan energi berbasis sampah, waste to energy, dipercepat. Proses administrasi yang semula dijadwalkan enam bulan dipangkas

Selengkapnya »
26 Agustus 2025

Aturan Terbit! Beli Rumah Bebas PPN 100% Sampai Akhir Tahun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun (apartemen) hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2025. Aturan berlaku sejak tanggal diundangkan yakni 25 Agustus 2025. Pasal

Selengkapnya »
26 Agustus 2025
Search