Badan Pusat Statistik, BPS, menegaskan Sensus Ekonomi 2026 tidak digunakan sebagai dasar pemungutan pajak. Mereka juga meminta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tak khawatir atas hal tersebut. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbarui data struktur perekonomian
Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan jumlah usaha di Indonesia. Di balik petugas yang datang dari rumah ke rumah, ada kebutuhan untuk memperbarui gambaran ekonomi nasional yang sudah tertinggal satu dekade. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI Moh. Edy Mahmud mengatakan Sensus Ekonomi perlu dilakukan karena struktur ekonomi
Usai penemuan 995 airsoft gun di salah satu ruangan sekolahnya, pihak yayasan sekolah swasta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, meminta perlindungan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) demi kepentingan peserta didiknya. Selain itu, yayasan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) terhadap para siswanya selama
Tanggal 7 Agustus 2026 jatuh pada hari Jumat dan diperingati dengan sejumlah momen penting, baik dalam konteks lingkungan maupun sejarah bangsa. Salah satu peringatan yang menonjol adalah Hari Hutan Indonesia, yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan. Selain itu, tanggal ini juga menjadi pengingat terbentuknya Panitia Persiapan
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti adanya anomali dalam struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026. Meski sektor perdagangan mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 6,39 persen, sektor tersebut justru mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja. Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu catatan
Penemuan 995 pucuk senjata di sebuah sekolah swasta di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, memunculkan banyak temuan baru sekaligus perbedaan klaim antara pihak yayasan dan mantan pengurus yayasan. Awalnya, pihak yayasan melaporkan temuan ratusan senjata di sebuah ruangan yang lama terkunci. amun, setelah dilakukan pembukaan ruangan lanjutan bersama kepolisian, ditemukan
Perebutan undangan atau war ticket untuk menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka langsung memicu antusiasme tinggi. Baru pada hari pertama pendaftaran yang dibuka Rabu (5/8/2026), sebanyak 128.331 orang tercatat mendaftarkan diri untuk mendapatkan kesempatan mengikuti upacara secara langsung. Tingginya jumlah pendaftar menunjukkan besarnya minat masyarakat
Masyarakat yang berencana menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, harus memenuhi sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan. Selain melakukan pendaftaran secara online, calon peserta juga wajib mengikuti aturan yang berlaku selama berada di kawasan Istana. Pendaftaran peserta upacara 17
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jaksa Keuangan. POJK ini mengatur rambu-rambu konten dari pemengaruh/pembuat konten finansial, agar tidak memberikan informasi yang menyesatkan. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah mengatakan POJK
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunda pemungutan pajak marketplace hingga 31 Oktober 2026. Pajak marketplace ini semula akan mulai diterapkan pada 1 Agustus 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa waktu pemberlakuan ini dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% pada kuartal II/2026 belum sepenuhnya dibarengi penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Penyerapan tenaga kerja formal di sektor industri cenderung terbatas, sementara jumlah masyarakat yang memilih berusaha sendiri justru meningkat tajam.
Perum Bulog memastikan ketersediaan beras premium di ritel modern sebagai langkah antisipasi apabila 40 merek beras fortifikasi ditarik dari peredaran menyusul adanya ketidaksesuaian kandungan gizi dengan informasi pada label kemasan. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) di berbagai ritel
