Direktur Utama LPDP Sudarto Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat tengah memeriksa 36 penerima beasiswa yang bersumber dari dana abadi itu atas dugaan pelanggaran. Sudarto memaparkan bahwa berdasarkan data terbaru, terdapat total 32.876 orang alumni LPDP sejak program itu diluncurkan 2013 lalu. Sebanyak 66% di antaranya bekerja di
China menanggapi perjanjian dagang Indonesia-AS dengan kekhawatiran bahwa klausul dalam perjanjian tersebut dapat membahayakan kepentingan perdagangan China dengan Indonesia. Perjanjian dagang antara Indonesia dan AS mencakup klausul yang meminta Indonesia menyelaraskan kebijakan dengan AS, termasuk dalam hal keamanan ekonomi dan nasional, yang dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara lain seperti
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya dan Duta Besar Republik Bulgaria untuk Indonesia Tanya Dimitrova melakukan pertemuan membahas kerja sama pengembangan pariwisata dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Raja Ampat, Rabu. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Klasina Rumbekwan di Waisai, Rabu, mengatakan pertemuan antara duta
Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS), DOC, pada Selasa resmi mengumumkan pengenaan bea masuk imbalan atas sel dan panel surya yang diimpor oleh perusahaan-perusahaan di India, Indonesia, dan Laos. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk melawan subsidi yang mendukung industri di ketiga negara Asia tersebut. Mengutip Reuters, Kamis (26/2/2026), secara rinci,
Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengungkapkan sebanyak 4 orang alumni telah mengembalikan dana beasiswa karena terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia. Adapun masing-masing alumni mengembalikan dana sekitar Rp 2 miliar yang terdiri penerima beasiswa untuk pendidikan magister hingga PhD di dalam maupun luar negeri. Seperti yang diketahui,
Pemerintahan Trump menuduh India, Indonesia, dan Laos memberikan subsidi tidak adil pada industri manufaktur tenaga surya, dengan tingkat subsidi masing-masing mencapai 126%, 86%-143%, dan 81%. Keputusan ini berpotensi meningkatkan tarif impor modul surya dari ketiga negara tersebut ke AS, yang dapat melindungi produsen lokal namun juga meningkatkan biaya bagi konsumen.
Rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara memicu kekhawatiran luas di kalangan pelaku industri otomotif nasional. Kebijakan ini dinilai bukan sekadar menambah pilihan kendaraan di pasar, tetapi berpotensi menimbulkan efek domino yang serius—mulai dari penurunan produksi, terganggunya rantai pasok, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja
Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan lawatan ke Kota Amman, Yordania, dan dijadwalkan bertemu dengan sahabatnya, Raja Abdullah II ibn Al-Hussein. Kunjungan ini menjadi yang kedua bagi Presiden Prabowo sejak menjabat sebagai kepala negara, sekaligus mempertegas hubungan erat antara Indonesia dan Kerajaan Yordania Hasyimiah.
Otoritas Obat dan Makanan Arab Saudi (SFDA) mengumumkan kebijakan baru berupa larangan total impor produk unggas dan telur dari 40 negara, ditambah larangan parsial yang berlaku di beberapa provinsi atau kota di 16 negara lain. Dikutip dari Saudi Gazette, Rabu (25/2/2026), larangan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat keamanan pangan
Rencana pemerintah melakukan impor 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) menimbulkan keresahan bagi para peternak di dalam negeri. Pemerintah diminta untuk mengkalkulasi secara cermat rencana kebijakan tersebut. Sebab, tanpa perhitungan berbasis kebutuhan nasional, kebijakan tersebut berisiko memicu over supply terhadap day old chick (DOC) yang berakhir
Sepanjang tahun 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) melakukan patroli di marketplace dan menemukan ribuan akun yang menjual produk obat bahan alam ilegal. Ribuan tautan penjualan dari akun-akun tersebut telah di-takedown oleh Kementerian Komunikasi dan DIgital, serta Indonesian E-Commerce Association (idEA).
Serangkaian upaya untuk menata ekosistem ekonomi digital melalui pengenaan pajak termasuk penuntutan sistem bagi hasil antara perusahaan platform digital (PPD) Amerika Serikat (AS) dengan media nasional terancam kandas di tengah jalan. Pemicunya adalah kesepakatan dagang antara Presiden Prabowo Subianto dengan Donald Trump. Kesepakatan dagang yang berujudul The Agreement on Reciprocal Trade
