Politikus PDIP Andreas Hugo Parera merespons kemungkinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengumumkan calon presiden atau Capres 2024 pada 1 Juni 2023. Andreas meminta publik untuk bersabar, terlebih hingga kini belum ada partai yang mengumumkan Capres dan Cawapres yang diusung. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, angkat bicara soal capres dari partainya untuk
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, memprediksi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan mengalami kebuntuan politik usai PAN menyatakan dukungan mereka terhadap pasangan Ganjar Pranowo-Erick Thohir untuk Pilpres 2024. Sebab, Partai Golkar selaku ‘motor’ di KIB bakal gagal mengakomodasi kepentingan mereka, yakni mengusung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Capres
Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, mengatakan, KPU tidak akan memberikan data warga yang akan menjadi sasaran pencocokan dan penelitian atau coklit. Sebab, data coklit merupakan alas data dan zero sharing data policy sehingga tidak bisa dibagikan kepada pihak lain, termasuk Bawaslu. Data yang dijadikan acuan untuk coklit merupakan output dari
Tim kecil yang bertugas merumuskan platform dan program dari ketiga parpol mengkaji sejumlah nama yang layak untuk dipilih. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto pada Rabu (1/3/2023), menjelaskan dalam kajian tim kecil ada lima nama bakal cawapres untuk mendampingi Anies. Namun, dari lima sosok dimaksud, kini pilihan sudah menyempit menjadi
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati, mengatakan pihaknya menemukan kasus joki pantarlih di Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Joki pantarlih ini ditemukan sebanyak 176 kasus di Tasikmalaya. Tidak tertutup kemungkinan, dia melanjutkan, kasus serupa juga terjadi di provinsi lain. Temuan DEEP soal joki pantarlih ini
Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut Undang-Undang maupun Perppu Cipta Kerja sebagai regulasi paling busuk di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Rocky saat mengikuti aksi demonstrasi tolak Perppu Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI bersama elemen buruh, petani dan mahasiswa pada Selasa (28/2/2023). Rocky berpandangan bahwa aksi penolakan Perppu Cipta
PDI Perjuangan yang diperkirakan berkongsi dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PDI-P sendiri hingga kini belum bicara soal koalisi maupun sosok capres. Sementara, KIB yang telah terbentuk sejak awal Juni 2022 sampai saat ini belum punya kandidat capres-cawapres. Ari
Wasekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengingatkan Partai Demokrat bahwa sosok cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan akan ditunjuk oleh Anies sendiri (28/2). Hermawi merespons Partai Demokrat yang menilai Anies akan memenangkan Pilpres 2024 jika berduet dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hermawi menekankan, terkait usulan duet dari Demokrat
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Yanuar Prihatin, mengatakan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dinilai tidak terlalu spesifik mengatur sosialisasi yang dilakukan di luar tahapan kampanye. Akibatnya, ada kekhawatiran perbedaan tafsir antara bakal calon anggota legislatif, KPU dan Bawaslu di daerah ketika menilai kegiatan yang
Indikasi Presiden Joko Widodo untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sebagai capres dan cawapres 2024 semakin terlihat jelas. Pengamat Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Dr Phil. Sukri menilai pernyataan tersebut menunjukan saat ini Presiden Jokowi sudah menjadi king maker khususnya di Pemilu 2024. Memang Presiden Jokowi tidak menyatakan pasti akan
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, diperiksa oleh DKPP terkait pernyataan kemungkinan diterapkannya kembali sistem proporsional daftar calon tertutup pada pemilu. Pernyataan ini dinilai partisan dan menimbulkan kegaduhan masyarakat. Sidang yang berjalan selama dua jam ini dipimpin oleh Ketua Majelis Heddy Lugito serta dihadiri oleh pengadu, yaitu Muhammad Fauzan Irvan, Direktur Eksekutif
KPU memutuskan tidak mengeluarkan aturan baru terkait sosialisasi parpol dan calon peserta Pemilu 2024 lainnya sebelum masa kampanye. KPU tetap berkukuh Peraturan KPU No 33/2018 masih relevan untuk mengatur sosialisasi oleh parpol peserta Pemilu 2024 sebelum masa kampanye. Hal-hal yang mengatur apa yang bisa dilakukan ataupun dilarang dilakukan oleh parpol,
