Alwin Jabarti Kiemas, salah seorang terdakwa kasus dugaan suap pengamanan situs judi daring di lingkungan Kementerian Kominfo mengakui adanya jatah untuk mantan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi. Hal itu terungkap saat pemeriksaan empat terdakwa, yakni Zulkarnaen, Alwin, Adhi Kismanto, dan Muhrijan, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (14/7/2025). Hakim
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN) DPP PKB dapat berperan aktif dalam menekan praktik politik transaksional yang masih marak terjadi dalam pemilu. Menurut Cak Imin, saat ini Indonesia tengah menghadapi situasi pelik karena dominasi transaksi dalam proses pemilihan. Untuk itu,
PSI memulai langkah baru dalam dunia perpolitikan Indonesia dengan menerapkan sistem e-voting dalam pemilihan raya internal mereka. Ketua Steering Committee Kongres PSI Andy Budiman mengatakan langkah untuk menerapkan penggunaan e-voting guna menekan penggunaan anggaran. Andy juga mengungkapkan hal ini bertujuan meningkatkan partisipasi anak muda. Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum DPP
Sejumlah petinggi partai politik turun ke lapangan bukan membawa visi-misi, melainkan membawa raket. Olahraga padel yang kini tengah naik daun meluluhkan perbedaan politik, dan siapa sangka, membawa kegembiraan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar melawan Ketua DPP Partai Golkar yang kini menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo saat bertanding padel.
Sambil mengkaji secara mendalam implikasi teknis dan yuridisnya, DPR kini memilih menunggu sikap resmi dari pimpinan DPR, partai politik, serta Presiden Prabowo Subianto sebelum menentukan langkah lanjutan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf (13/7/2025). Koordinasi di tingkat elite politik menjadi prasyarat mutlak.
PSI akan menggelar kongres pertama mereka di Solo pada 19-20 Juli 2025. Kongres tersebut akan dilangsungkan di dua tempat yakni Graha Saba Buana dan Gedung Edutorium K.H Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Ketua DPD PSI Kota Solo Tri Mardiyanto mengkonfirmasi kesiapan penyelenggaraan kongres ini. Tri menjelaskan hari pertama kongres
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono Suroso menyebut, Indonesia sudah memiliki pengalaman memperpanjang masa jabatan anggota DPRD pada masa lalu. Ia menjelaskan, pada 1971, masa jabatan anggota DPR saat itu diperpanjang satu tahun untuk menyelaraskan pemilu pada 1977. Sehingga masa jabatan anggota DPR saat itu
Indonesia dan Brasil menekankan perlunya suksesi gencatan senjata di Gaza, Palestina, dan Ukraina. Penekanan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama (joint press statement) dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Brasil, Rabu (9/7/2025). Menurut Prabowo, Indonesia sepenuhnya sejalan dengan pandangan Brasil untuk mengoordinasikan beberapa
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta DPR untuk menghormati dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memisahkan jadwal pelaksanaan pemilu nasional dan lokal karena putusan itu final dan mengikat. Mahfud menyampaikan hal itu dalam wawancara khusus dengan Kompas untuk program podcast ”Gercep”, di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Rabu
Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sasaran kritik tajam dalam rapat kerja Komisi III DPR RI pada Rabu (9/7/2025). Para anggota dewan mengecam putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Mereka menilai putusan itu menimbulkan kegaduhan dan menunjukkan inkonsistensi MK. Padahal rapat yang turut diikuti oleh Mahkamah Agung (MA)
Kementerian Dalam Negeri telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait usai Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, koordinasi itu dilakukan dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kemenko Politik dan Keamanan, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Tito menjelaskan, tidak hanya
Wacana revisi UU MK kembali mencuat setelah MK memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dilaksanakan secara terpisah. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir, saat ditemui seusai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, menepis anggapan bahwa putusan MK menjadi alasan untuk merevisi UU MK (8/7/2025). Menurut dia, pembahasan
