Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

KEGIATAN

ISESS nilai perlu ada perubahan keputusan politik negara atasi OPM

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai perlu ada perubahan keputusan politik negara untuk mengatasi gerakan separatis OPM di Papua. Dia menjelaskan tanpa perubahan keputusan politik negara, keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengubah penyebutan kelompok separatis dari kelompok separatis teroris (KST) menjadi OPM pun tak berarti apa-apa. “Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan dan keputusan negara, maka OMSP (operasi militer selain perang) TNI di Papua masih akan sama seperti sebelumnya, yaitu OMSP perbantuan pada Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban,” kata Fahmi.

Selengkapnya »

Indikator Politik: Ada Sinyal untuk Prabowo dan Jokowi di Balik Rencana PPP Bergabung ke KIM

Plt Ketua Umum PPP Mardiono telah memberikan sinyal akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabumung Raka. Sinyal akan bergabungnya PPP ini diungkap Mardiono saat menghadiri halalbihalal Partai Golkar, Senin (15/4/2024). Menurut Mardiono, untuk membangun Indonesia harus ada kebersamaan. Pihaknya akan berkomunikasi dengan Capres terpilih Prabowo Subianto usai perkara sengketa Pilpres 2024 di Mahakamah Konstitusi rampung.

Selengkapnya »

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Plt Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mengatakan, partai yang dia pimpin siap bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. PPP merupakan pendukung Ganjar-Mahfud. Mardiono lantas mengungkit posisinya sebagai Koordinator Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) saat ditanya PPP menjadi partai lawan yang satu-satunya datang ke acara halal bihalal Golkar.

Selengkapnya »

Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

Hari ini, Selasa (16/4/2024), Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan penyerahan Kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024 dari semua pihak. Pihak-pihak itu yakni kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku pemohon, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai pihak terkait, KPU RI sebagai termohon, dan Bawaslu sebagai pemberi keterangan. MK dijadwalkan membacakan putusan atas

Selengkapnya »

MK Hadirkan 4 Menteri Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres Hari Ini

MK akan menghadirkan empat menteri Kabinet Kerja dalam sidang sengketa hasil Pilpres, Jumat (5/4/2024). Hal itu ditegaskan oleh Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam penutupan sidang sengketa pilpres Kamis (4/4/2024). Suhartoyo menegaskan bahwa semua pihak baik termohon, pemohon dan pihak terkait harus tetap hadir di ruang sidang. Meskipun, hak bertanya dan

Selengkapnya »

Kegamangan PDI-P Perlambat Gerak Parpol Lain Ajukan Hak Angket

Sejak wacana hak angket digulirkan beberapa anggota DPR melalui interupsi di Rapat Paripurna DPR, 5 Maret 2024, sejumlah fraksi menggencarkan upaya untuk mempersiapkan pengajuan angket. PKB telah mengumpulkan tanda tangan para anggota DPR guna mendukung inisiatif untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. Akan tetapi, persiapan berhenti di tahap tersebut

Selengkapnya »

Gerindra Janjikan Kejutan Rekonsiliasi Seusai Ramadhan

Partai Gerindra menjanjikan bakal ada kejutan rekonsiliasi seusai Ramadhan. Upaya membangun rekonsiliasi dengan kubu rival sebenarnya sudah mulai dijajaki oleh Prabowo, beberapa hari setelah Pemilu 2024. Salah satunya dengan partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Partai Nasdem. Prabowo sempat bertemu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Belakangan, mulai muncul wacana pertemuan antara

Selengkapnya »

Airlangga Pastikan Hadir ke MK, Bakal Jelaskan soal Bansos

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan dirinya akan memenuhi panggilan MK untuk menjadi saksi dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024. Merujuk undangan yang diterima pada Selasa (2/4/2024), MK bermaksud meminta penjelasan mengenai tugas-tugas pemerintah. Tidak ada penjelasan detail mengenai topik yang akan dibahas. Kendati demikian, sebagai Menko Perekonomian, Airlangga akan

Selengkapnya »

PDI-P Kian Gencar Bongkar Manuver Jokowi

PDI-P kian gencar mengungkap sejumlah manuver politik yang dinilai mengancam demokrasi Indonesia. Manuver dimaksud khususnya yang terkait ataupun yang diduga dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi. Dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024, tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pasangan calon yang diusung PDI-P, juga menyebut bahwa Jokowi menyalahgunakan kekuasaan secara terstruktur sehingga

Selengkapnya »

Anggap KPU Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran, PDI-P Gugat ke PTUN

Pemimpin tim kuasa hukum PDI-P, Gayus Topane Lumbuun, seusai menyerahkan gugatan ke PTUN Jakarta, pada Selasa (2/4/2024), mengatakan gugatan ke PTUN spesifik tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU. PDI-P melalui tim hukumnya menggunakan hak konstitusionalnya karena menilai tindakan KPU didasarkan pada nepotisme yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan menimbulkan

Selengkapnya »
Search