Sejak Selasa (5/3/2024) malam, Komisi Pemilihan Umum memperbarui tampilan laman Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Dalam tampilan Sirekap yang baru, publik hanya diberikan menu akses formulir C Hasil yang bisa ditelusuri berdasarkan wilayah pemilihan mulai tingkat provinsi. Sirekap tetap memuat unggahan formulir C Hasil dari tempat pemungutan suara (TPS). Namun,
KPU RI mewajibkan jajarannya untuk mengunggah dokumen asli rekapitulasi penghitungan suara ke Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) demi menjaga transparansi. KPU menegaskan, rekapitulasi manual berjenjang ini lah dasar resmi penghitungan suara yang sah. Adapun angka yang tertera di Sirekap, baik itu akurat maupun tidak, bukan merupakan dasar resmi penghitungan suara yang
Wacana mengusulkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan selama Pemilu 2024 mulai disuarakan sejumlah anggota DPR dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 (5/3/2024). Mereka yang menyuarakan adalah anggota DPR dari Fraksi PDI-P, PKB, dan PKS. Interupsi dari para pendukung hak angket itu dibalas oleh anggota DPR
Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa pemerintah akan patuh dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang diminta tetap pada November 2024. Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri Kastorius Sinaga mengatakan, putusan MK tersebut otomatis menggugurkan usulan DPR yang meminta Pilkada Serentak 2024 dipercepat pelaksanaannya menjadi September
Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul jauh dalam hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pilpres 2024. Menurut data penghitungan sementara Sirekap KPU per Selasa (5/3) pukul 06.00 WIB, Prabowo-Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.363.105 suara atau 58,82 persen. Perolehan itu terpaut jarak yang cukup
Wacana penggunaan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih menjadi perdebatan di DPR RI. Saat ini publik tengah menantikan keseriusan DPR RI dalam menggulirkan hak angket setelah sekian lama melempar wacana. Keseriusan DPR RI dalam merealisasikan wacana ini akan terlihat saat menggelar rapat paripurna masa sidang
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku telah melakukan verifikasi terhadap dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebelumnya, dugaan ini mencuat karena jumlah perolehan suara PSI di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) tercatat jauh lebih besar dibandingkan perolehan suara yang dicatat lewat formulir C.Hasil.plano di banyak TPS. Ketua Bawaslu RI Rahmat
Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pileg 2024 mencapai 2.404.199 atau 3,13 persen. Ini merujuk pada hasil penghitungan suara sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam situs pemilu2024.kpu.go.id hingga Senin (4/3/2024) pukul 06.00 WIB. Sementara, PDI Perjuangan unggul menurut real count terkini. Partai pimpinan Megawati
Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pembuat undang-undang mengubah angka ambang batas parlemen 4 persen suara sah nasional di pemilihan umum dinilai belum cukup menjawab masalah proporsionalitas sekaligus memperkuat prinsip penyederhanaan partai politik. DPR harus membuka proses pembahasan yang partisipatif dalam menentukan angka ambang batas parlemen. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai proses pemilu 2024 belum sepenuhnya selesai meskipun pencoblosan telah dilaksanakan. Hal ini disampaikan Anies menanggapi adanya wacana pembentukkan koalisi besar agar seluruh partai berada di koalisi pemerintahan ke depan. Anies memastikan bahwa partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada pilpres 2024, yaitu Nasdem, PKB
Sirekap KPU per Minggu (3/3/2024) pukul 19.00 menunjukkan, PPP memperoleh 3.081.121 suara atau 4,01 persen dari suara sah sementara, sedangkan PSI memperoleh 2.043.418 suara (3,13 persen). Lonjakan suara PSI disorot Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy. Ada kenaikan drastis suara PSI pada 1 Maret pada pukul 17.00 dan pukul 19.00. Hanya
Dalam putusan perkara uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang (29/2), MK memutuskan Pilkada harus digelat sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk menghindari adanya tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Keputusan untuk melaksanakan Pilkada pada
