Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur masih dikaji hingga pemerintahan berjalan di sana. Ia mengatakan pengkajian akan dilakukan terus hingga pemerintahan telah berpindah ke IKN. Saat ini, Maruli mengatakan TNI AD tengah
Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Penghapusan ini membawa angin segar bagi partai-partai kecil yang selama ini tergopoh-gopoh untuk menembus “Senayan” lantaran terkendala ambang batas. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa norma Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk sepanjang masa. Hal ini dikatakan Hasto dalam sebuah acara di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024). Hasto lantas mengungkapkan temuan yang berindikasi kecurangan Pilpres 2024. Ia mengaku mendapatkan informasi baru mengenai dugaan kecurangan, khususnya pada sistem informasi
RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada sebenarnya telah disepakati menjadi RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR, akhir November 2023. Melalui RUU itu, DPR mengusulkan percepatan Pilkada Serentak, menjadi bulan September 2024. Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, saat dihubungi dari
Partai Golkar tengah berharap penuh Presiden Joko Widodo dapat melanjutkan perjalanan politiknya dengan bergabung ke “partai beringin”. Jokowi hingga kini masih berstatus sebagai kader PDI-P, partai yang mengantarkannya memenangi Pilpres 2014 dan 2019. Namun, hubungannya terutama sejak Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Jokowi hingga kini masih
Waketum Partai Golkar sekaligus Ketua Umum ormas pendiri Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Adies Kadir berdoa agar Presiden Jokowi benar-benar bergabung ke partainya. Bahkan, Adies meyakini bahwa semua kader Partai Golkar pasti senang jika Jokowi bergabung ke Golkar. Adies menjelaskan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Jokowi
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menegaskan bahwa pangkat jenderal kehormatan atau jenderal TNI (Hor) seharusnya diberikan kepada prajurit aktif dan memiliki keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya, bukan untuk pensiunan TNI atau purnawirawan. Menurut Hasanuddin, pada UU No
Sidang kabinet paripurna di Istana Negara, pada Senin (26/2/2024) turut membahas program makan siang gratis. Dalam sidang itu, para menteri Kabinet Indonesia Maju membahas rencana kerja pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang menjadi acuan penyusunan RAPBN 2025. Program itu dibahas dalam rapat meski
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, pada Senin sekitar pukul 07.21, membuka perbincangan terkait isu hak angket di akun @mohmahfudmd. Selama satu jam, Mahfud pun membalas komentar warganet. Mahfud membalas komentar itu dengan menjelaskan bahwa jalur hukum memiliki adresat atau termohon KPU yang vonisnya hasil pemilu bisa dibatalkan
Pertikaian antara Partai Demokrat dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko belum mencapai kata damai meski Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko kini menjadi kolega di Kabinet Indonesia Maju. Momen Moeldoko dan AHY berjabat tangan sebelum sidang kabinet paripurna pada Senin (26/2/2024) tidak membuat Demokrat memberi maaf
Wacana hak angket yang berawal dari pernyataan Ganjar yang menganggap perlunya penyelidikan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024, didukung Koalisi Perubahan. Namun demikian, Koalisi Perubahan sejauh ini masih menunggu keseriusan PDI-P atas usulan hak angket. Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, menyatakan bahwa untuk merealisasikan wacana tersebut, langkah konkrit perlu ditunjukkan fraksi PDI-P
Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut bahwa sebagian besar publik percaya pada hasil penghitungan suara resmi atau real count yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini merupakan salah satu hasil temuan dalam survei pascapemilu (post-election survey) yang mereka gelar pada 19-21 Februari 2024. Kepercayaan ini juga timbul termasuk pada kalangan
