Isu reshuffle kembali muncul setelah Presiden Jokowi melarang para menterinya bicara mengenai penundaan pemilu dan masa jabatan tiga periode. Menanggapi itu, sejumlah partai menyerahkan sepenuhnya reshuffle kepada Presiden Jokowi. Politikus Partai NasDem, Saan Mustopa, mengatakan bukan kali ini saja Presiden Jokowi menegur menterinya. Teguran tersebut, menurutnya, tidak lepas dari kondisi nyata
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah telah disahkan oleh Badan Legislasi DPR RI dalam rapat pleno yang digelar Rabu (6/4/2022). Dalam rapat pleno tersebut, semua fraksi di Baleg menyatakan setuju terhadap RUU tentang tiga provinsi tersebut. Wakil Ketua Komisi II DPR,
Dalam Sidang Kabinet (05/03/2022), Presiden Jokowi melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden, dan meminta para menteri untuk fokus bekerja menangani permasalahan yang sedang terjadi. Jokowi menegaskan situasi global yang sedang sulit ini harus disampaikan dengan bahasa rakyat. Presiden juga menyampaikan soal sense of
Masih alotnya pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi antara pemerintah dan DPR membuat perlindungan terhadap data strategis negara, termasuk data pribadi warga, ini menjadi sangat lemah. Kedaulatan data menjadi terancam. Hingga Selasa (5/4/2022), belum ada rapat Panitia Kerja RUU PDP di DPR untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Padahal, BSSN telah melaporkan
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membantah isu yang berkembang bahwa acara Silatnas Apdesi beberapa waktu lalu di Istora Senayan sebagai deklarasi dukungan masa jabatan presiden tiga periode. Tito melihat dukungan Apdesi sebagai sebatas aspirasi. Aspirasi tersebut memiliki kedudukan yang sama karena adanya jaminan penyampaian pendapat di muka umum seperti yang
Pada rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri (5/4/2022), Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim minta sejumlah Kepala Desa yang hadir dalam Silatnas Apdesi dan mendukung wacana Jokowi 3 periode agar diberikan sanksi. Luqman mengingatkan bahwa para Kades dilarang melakukan kegiatan politik praktis seperti diatur dalam UU. Kemendagri dinilai
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau supaya Presiden Jokowi menjabat 3 periode terus muncul dan memicu beragam tanggapan. Isu kontroversial yang kembali muncul itu kemudian membuat sejumlah pejabat negara ikut berkomentar. Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, tak mempersoalkan para kepala desa yang menyerukan agar masa jabatan Presiden Jokowi
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan Komisi II akan segera membahas tahapan pemilu 2024 dalam masa sidang ini. Rencananya tahapan pemilu tersebut akan dibahas usai komisioner KPU dan Bawaslu terpilih dilantik. Pemerintah bersama DPR dan penyelenggara pemilu telah menyepakati hari pemungutan suara Pilpres dan Pileg, tetapi ada
PKS mengkritik pemerintah yang tak mampu mengerem kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok jelang Ramadhan. Juru Bicara PKS, Kurniasih Mufidayati menilai, masyarakat seakan-akan dibiarkan dilepaskan dengan sistem ekonomi bebas sesuai pasar. Contohnya adalah stok minyak goreng yang tiba-tiba melimpah di pasaran usai dengan harga tinggi, padahal sebelumnya langka di mana-mana. PKS
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto lebih unggul dari nama-nama calon presiden yang dominan dalam simulasi semi terbuka. Disusul Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan meski Prabowo lebih unggul, namun trennya menurun daripada calon
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik partai terhadap partai politik terendah dibanding institusi lainnya. Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik hanya kurang lebih sekitar 54 persen. Sementara 42 persen lainnya menyatakan sedikit percaya atau tidak percaya sama sekali kepada partai politik. Survei Indikator juga menunjukkan sejumlah parpol
Wacana yang memunculkan kembali pedoman pembangunan nasional yang mirip “model GBHN” disambut positif oleh publik. Namun, respons ini juga dibarengi oleh kekhawatiran karena harus ditempuh melalui amandemen konstitusi. Pilihan amandemen ini dikhawatirkan akan diboncengi oleh agenda perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini tergambar dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas akhir
