Tagar #MegaDikudeta sempat menjadi tren di media sosial Twitter pada Kamis (27/10/2022). Di dalam tagar tersebut, muncul desakan agar Presiden Jokowi mengambil alih posisi Ketum PDIP. Selain itu, terdapat juga cibiran yang ditujukan kepada Ketum PDIP saat ini, Megawati Soekarnoputri. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut, ada “penumpang gelap” yang
PKB telah menggelar konsolidasi nasional selama tiga hari dalam tajuk Road to Election 2024. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mengatakan seluruh kader PKB sudah siap untuk menghadapi Pemilu 2024 (30/10/2022). Konsolidasi tersebut menghasilkan lima program rakyat untuk menghadapi Pemilu 2024. Pertama adalah listrik gratis untuk masyarakat miskin. Pada 2023, seluruh
Anies Baswedan saat ini terus melakukan komunikasi politik dalam rangka menuju Pilpres 2024 setelah dideklarasikan menjadi Calon Presiden atau Capres 2024 oleh Partai NasDem. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan atau Aher melakukan pertemuan di DPP PKS (30/11/2022). Anies Baswedan sebelumnya sudah
Ketum PAN Zulkifli Hasan menilai tantangan Wali Kota Bogor Bima Arya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk berpasangan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2022 tidak salah. Keduanya dinilai sosok yang pantas sudah terbukti berpengalaman sebagai kepala daerah. Zulkifli berpendapat
Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Y Taryono, dalam ”Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang I Tahun 2022-2023” (27/10), mengatakan, keberhasilan DPR pada masa sidang lalu yang mampu menuntaskan 11 RUU, dengan di antaranya tiga RUU prioritas, ternyata gagal dipertahankan pada Masa Sidang I Tahun 2022-2023. Pada Masa Sidang
KPU RI tengah mengkaji pengadaan kendaraan taktis Maung Pindad untuk suplai logistik Pemilu 2024. Maung Pindad ini dipesan khusus serta diperuntukkan mengantar surat dan kotak suara Pemilu 2024 ke daerah terpencil yang sulit dijangkau menggunakan kendaraan biasa. Direktur Perludem Khoirunissa Nur Agustyati mengatakan pembelian ini harus dikaji kembali, apa lagi
Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti memperkirakan akan adanya keretakan hubungan antara Presiden Jokowi dan elite Partai Nasdem. Keretakan hubungan tersebut tinggal menunggu waktu. Pertama, keretakan mulai terlihat ketika Jokowi tidak berkenan menanggapi pencalonan Anies Baswedan sebagai capres oleh Nasdem pada awal Oktober. Jokowi menyatakan enggan mengomentari
Direktur Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan BRIN, Moch Nurhasim, memberikan catatan khusus untuk pilkada di Provinsi Jakarta, terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Hal ini disampaikannya dalam Netgrit Podcast Berebut Kursi Parlemen Melalui Penataan Dapil dan Alokasi Kursi (26/10). Meskipun sudah diatur dalam UU Pemilu
PDI-P belakangan sibuk menertibkan anggota atau kader partainya yang kedapatan berbicara terkait pencapresan. Penertiban itu dilakukan karena dianggap melanggar aturan partai bahwa kewenangan berbicara terkait pencapresan ada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Alhasil, sebelum Megawati berbicara, siapapun kader PDI-P berpotensi terkena hukuman atau sanksi apabila bicara soal pencapresan.
Seusai pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku terus berikhtiar untuk menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Jika memang ditugaskan dan menjadi keputusan koalisi, tentu dirinya akan mempersiapkan diri. Kendati mengaku siap, AHY saat ini fokus dalam pembentukan koalisi antara Partai Demokrat,
Jajak pendapat Litbang Kompas Oktober 2022 menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan mengalami lonjakan cukup signifikan (mencapai 16,5 persen). Dibandingkan survei yang sama pada Juli 2022, elektabilitas Anies Baswedan meningkat hampir 4 persen. Sebaliknya elektabilitas Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto merosot tajam menjadi 17,6 persen. Padahal, pada survei Juni 2022, tingkat elektoral
Sampai saat ini, rencana koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Pemilu 2024 belum ada kata sepakat meski penjajakan telah berlangsung cukup lama dalam beberapa bulan terakhir. Disinyalir, alotnya rencana koalisi Nasdem-Demokrat-PKS karena ketiga partai tak kunjung bermufakat soal nama cawapres. Nasdem bersikukuh ingin cawapres dari unsur
