PDIP sampai saat ini belum mengumumkan apapun terkait calon presiden (capres) yang akan diusung di Pilpres 2024. Namun ternyata, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut-sebut sudah mengantongi nama capres dari PDIP. Hal itu disampaikan oleh Puan Maharani, yang mengatakan siapapun yang diusung kader PDIP selalu siap. Namun demikian, Puan belum membeberkan
Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, Muhammadiyah dan NU memiliki hubungan baik. Hal ini dia sampaikan saat dimintai pendapat soal apakah NU dan Muhammadiyah ke depannya akan melakukan kerja sama usai digelarnya Muktamar 48 Muhammadiyah. Gus Ipul menyampaikan walaupun tidak ada kerja sama tertulis, saling
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro memberikan saran untuk Koalisi Perubahan. Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat diminta mengutamakan penguatan koalisi sebelum sibuk menentukan cawapres pendamping Anies Baswedan. Bawono menduga, penentuan cawapres saat ini menjadi ganjalan di dalam tubuh Koalisi Perubahan, karena ketiga partai tersebut belum juga
Ketua Umum Partai Republiku Indonesia Ramses David Simanjuntak menegaskan bahwa partainya akan kembali menggugat KPU ke Bawaslu. Gugatan akan dilayangkan setelah KPU kembali mengumumkan Partai Republiku Indonesia tidak memenuhi syarat (TMS) dalam proses verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024. David menjelaskan alasan pengajuan adalah perlu dipertanyakan bagaimana KPU menjalankan prinsip
KPU memutuskan lima partai politik tidak lolos verifikasi administrasi untuk Pemilu 2024. Putusan itu tertuang dalam pengumuman Nomor 12/PL.01.1-Pu/05/2022 tanggal 18 November 2022. Kelima partai itu adalah Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Republik, Partai Republiku Indonesia, serta Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Lima partai
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, Panja Kebocoran Data akan memanggil instansi pengendali data untuk dimintai klarifikasi terkait klaim kebocoran data tersebut. Terkait instansi mana yang nantinya akan dipanggil, Kharis mengatakan, pihaknya akan mempelajarinya lebih dulu. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi
Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Bambang Wuryanto menyebut pertemuan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Timur Ganjar Pranowo setelah Anies Baswedan cuma persepsi publik yang dikaitkan dengan Pilpres 2024. Bambang mengaku lelah dengan munculnya persepsi yang dikaitkan dengan Pilpres 2024. Bila memang sudah ada keputusan
Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, mengingatkan agar Partai NasDem disiplin di Koalisi Perubahan. Hal itu terkait pernyataan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali soal peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Anies Baswedan di 2024. Ali lantas membalas Andi Arief dan menanyakan apakah partainya sudah berkoalisi dengan
RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya resmi disahkan menjadi undang-undang (UU) pada Rapat Paripurna DPR pada Kamis (17/11/2022). Seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan setuju RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk disahkan menjadi undang-undang. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus yang mewakili
Mendagri, Tito Karnavian, memastikan pemerintah akan mengikuti kesepakatan antara DPR, KPU hingga Bawaslu tentang rencana nomor urut partai politik di pemilu 2024 yang tak lagi diundi masuk ke rancangan Perppu Pemilu. Isu nomor urut parpol masuk Perppu pemilu masih bersifat teknis, tetapi Mendagri akan membahas soal rencana ini bersama dengan
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, mengatakan kebocoran data yang kembali terjadi menunjukkan bahwa pemerintah tidak belajar dari kesalahan. Pasalnya, ini bukan pertama kali terjadi dugaan kebocoran data dari aplikasi PeduliLindungi. Kebocoran data yang juga pernah terjadi pada 2021. Sukamta menilai kesadaran lembaga yang bertindak sebagai pengumpul, pengelola,
Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggarini, menilai proses perancangan Perppu UU Pemilu anomali (16/11). Sebab, Perppu yang sejatinya produk hukum Pemerintah, ternyata melibatkan DPR dalam pembahasannya. Tujuan awal Pemerintah merancang Perppu UU Pemilu ini adalah mengakomodasi tiga provinsi baru Papua agar bisa ikut Pemilu 2024, yang tahapannya sudah berjalan. Baik
