Mendagri Tito Karnavian menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak mewajibkan pemerintah untuk membuat aturan turunan pengisian penjabat (Pj.) kepala daerah tetapi hanya mempertimbangkan. Bahasanya adalah mempertimbangkan dan memberi perhatian untuk membuat PP tentang Penunjukan Pj. yang sesuai dengan semangat demokrasi transparansi. MK telah mengeluarkan tiga putusan terkait dengan uji materi UU
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pengesahan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) bukan karena prestasi pimpinan DPR atau pimpinan Badan Legislasi, melainkan karena dorongan dan tekanan dari publik. Peneliti senior Formappi, Djadijono, megatkan secara keseluruhan, kinerja legislasi DPR tidak pantas diapresiasi karena dari 40 RUU dalam
Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik dalam Talkshow Nasional Tribun Series (11/5), mengatakan masa tugas penjabat kepala daerah, dalam Pasal 201 UU 10 tahun 2016, hanya 1 tahun, setelah itu bisa dilakukan pergantian, dan dalam PP 6 tahun 2005 dikatakan secara tegas bahwa setiap 3 bulan dievaluasi. Akmal mengatakan jika kepala
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo paling diuntungkan jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju di Pilpres 2024 mendatang, karena segmen pemilih Ganjar berbeda dengan Anies dan Prabowo. Peluang Ganjar terpilih sebagai calon
Mendagri, Tito Karnavian, akan melantik lima orang penjabat (pj) gubernur pada Kamis (12/5/2022) pagi pukul 09.00 WIB di Kantor Kemendagri, Jakarta. Lima orang yang dilantik yakni Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dirjen
Wakil Ketua BURT, Achmad Dimyati Natakusumah, mengatakan BURT akan meminta dilakukannya audit terkait besaran harga dan pengadaan gorden rumah dinas anggota Dewan. BURT juga akan memutuskan apakah lelang pengadaan gorden itu bisa dilanjutkan atau tidak. Pihak yang diminta melakukan audit yaitu inspektorat utama dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, Masyarakat
Berdasarkan penelusuran Kompas, Presiden Jokowi telah memutuskan penjabat gubernur untuk memimpin lima provinsi yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada Mei ini. Menurut rencana, para penjabat gubernur ini dilantik pada Kamis (12/5). Adapun 43 penjabat bupati/wali kota akan dilantik pada 22 Mei. Kewenangan terkait pengisian penjabat ini sebagian besar ada
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullahdi Jakarta, Robi Sugara, menilai Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, akan berperan penting dalam pertarungan pilpres 2024 mendatang. Keduanya memiliki kemampuan secara politik untuk menentukan sosok penentu siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 2024. Pilihan rasional secara politik dari
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai figur potensial capres terlihat intens mengunjungi pondok pesantren (ponpes) dalam sepekan terakhir. Ia menemui ulama pemimpin ponpes antara lain, Ponpes Tebuireng, Jombang, Jatim, pimpinan KH Abdul Hakim Mahfudz; Ponpes Al-Anwar, Rembang, Jateng, pimpinan Muhammad Najih Maimoen, putra KH Maimoen Zubair; serta Ponpes Buntet,
Saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Bali (9/5), Wapres mengingatkan para gubernur untuk konsisten dalam menerapkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen aparatur sipil negara guna mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan kesejahteraan masyarakat. Wapres meminta seluruh pemda berkomitmen menerapkan sistem merit, mencegah praktik korupsi, kolusi,
Menanggapi pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR, KPK mengimbau agar proses pengadaan gorden rumah dinas DPR di Kalibata dilakukan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu guna mencegah agar pihak-pihak tertentu tidak memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melanggar hukum. Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan prinsip transparansi
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan, gorden di rumah jabatan anggota dewan sudah 13 tahun tak diganti hingga kondisinya sudah tidak layak pakai. Karena kondisinya sudah tidak layak, sebagian anggota dewan pun memilih untuk mencopot dan membuang gorden di rumah jabatan mereka. Pemenang tender proyek gorden rumah anggota DPR adalah
