PDI-P belakangan sibuk menertibkan anggota atau kader partainya yang kedapatan berbicara terkait pencapresan. Penertiban itu dilakukan karena dianggap melanggar aturan partai bahwa kewenangan berbicara terkait pencapresan ada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Alhasil, sebelum Megawati berbicara, siapapun kader PDI-P berpotensi terkena hukuman atau sanksi apabila bicara soal pencapresan.
Seusai pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku terus berikhtiar untuk menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Jika memang ditugaskan dan menjadi keputusan koalisi, tentu dirinya akan mempersiapkan diri. Kendati mengaku siap, AHY saat ini fokus dalam pembentukan koalisi antara Partai Demokrat,
Jajak pendapat Litbang Kompas Oktober 2022 menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan mengalami lonjakan cukup signifikan (mencapai 16,5 persen). Dibandingkan survei yang sama pada Juli 2022, elektabilitas Anies Baswedan meningkat hampir 4 persen. Sebaliknya elektabilitas Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto merosot tajam menjadi 17,6 persen. Padahal, pada survei Juni 2022, tingkat elektoral
Sampai saat ini, rencana koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Pemilu 2024 belum ada kata sepakat meski penjajakan telah berlangsung cukup lama dalam beberapa bulan terakhir. Disinyalir, alotnya rencana koalisi Nasdem-Demokrat-PKS karena ketiga partai tak kunjung bermufakat soal nama cawapres. Nasdem bersikukuh ingin cawapres dari unsur
Hasil survei Litbang Kompas Oktober 2022 menunjukkan PDI-P masih di posisi teratas dengan elektabilitas 21,1 persen. Namun angka ini turun tipis 1,7 persen dibanding survei Juni 2022. Selisih PDI-P dengan partai di posisi kedua dan ketiga juga menyempit. Partai Gerindra mendapat 16,2 persen atau naik 3,7 persen dari Juni 2022,
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyebut teguran lisan yang diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo adalah hal biasa. Komarudin menyebut teguran itu hanya untuk menegakkan disiplin kader partai dalam berkomunikasi. Teguran serupa juga pernah dilayangkan pada kader-kader lain yang dianggap tak disiplin. Salah satunya kader yang mendengungkan
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sedang unjuk kekuatan lewat tegurannya terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bahwa pencalonan presiden untuk Pemilu 2024 merupakan hak prerogatif Megawati sebagai pimpinan tertinggi partai (25/10). Teguran PDI-P ke Ganjar masih wajar mengingat langkah tersebut merupakan cara
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, dalam pertemuan terakhir dengan perwakilan dari Demokrat dan PKS, pembahasan soal waktu deklarasi koalisi belum mencapai kata sepakat (23/10). Partai Nasdem menginginkan koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera bisa dideklarasikan pada 10 November mendatang. Pertemuan terakhir elite ketiga partai berlangsung pada
Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) per 3-9 Oktober 2022 mengungkap bahwa Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masih menjadi tokoh-tokoh dengan elektabilitas paling kuat, tetapi tren baru-baru ini menunjukkan bahwa persaingan di antara ketiganya semakin ketat. Hal ini diungkap peneliti SMRC Deni Irvani dalam rilis hasil survei
Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan mengaku telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana pada Jumat (21/10). Anies mengungkapkan isi pertemuannya dengan Jokowi, adalah untuk berpamitan dengan menemui Presiden Jokowi secara langsung dan melaporkan capaian kinerjanya. Anies menepis jika kunjungannya ke Istana untuk membicarakan soal Pilpres 2024. Seperti
Tokoh Muda Golkar Riko Lesiangi mengingatkan Ketum Partai Golkar untuk segera mendeklarasikan capres pada Pemilu 2024 mendatang. Menurut Riko, jika hal itu tidak dilakukan, maka akan melanggar keputusan musyawarah nasional (24/10). Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengingatkan para kader Golkar agar jangan bertentangan dengan kebijakan partai. Hal itu disampaikan
Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan bahwa hasil sementara pelaksanaan verifikasi faktual menemukan sejumlah partai politik mengubah alamat kantor menjelang pelaksanaan verifikasi faktual (20/10). Alamat kantor yang telah disampaikan dalam dokumen pendaftaran dan diunggah di Sipol berbeda dengan lokasi kantor saat dilakukan verifikasi faktual. Temuan lain, parpol telah mengubah kepengurusan di
