Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ray Rangkuti, merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang mengatakan, politik harus membawa kesejahteraan dan politik uang tidak baik untuk demokrasi. Ray Rangkuti menyebut setidaknya ada empat faktor untuk menghilangkan politik uang. Pertama sistem, kedua penegakan hukum, ketiga kesejahteraan dan keempat culture
Ketua KPU 2017-2021, Arief Budiman, menuturkan tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 ada pada sisi teknis pelaksanaan dimulai dari jarak waktu pelaksanaan pemilu dan pilkada yang jaraknya berimpitan dan adanya irisan tahapan pemilu dan pilkada yang berdekatan. Sementara dari sisi tantangan alam, pelaksanaan pada awal tahun juga diperkirakan akan
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menanggapi isu partainya rujuk dengan Gerindra untuk berkoalisi lagi di Pilpres 2024. Menurut Kholid, peluang koalisi dengan Gerindra sangat terbuka (5/12/2022). Namun, untuk menghadapi Pilpres 2024, PKS mengajak Gerindra untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan bersama Demokrat-Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres.
Bendahara Umum Kelompok Relawan Pro Jokowi (Pro Jo) Panel Barus mengatakan, hingga hari ini relawan masih memiliki pandangan yang sama dalam mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai 2024. Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer yang menyinggung bahwa karakteristik relawan kini sudah terbelah. Panel pun
Mendagri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa berkas RUU Papua Barat Daya yang telah disetujui DPR telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada pekan lalu. Kemungkinan besar, RUU Papua Barat Daya akan disahkan Presiden pada pekan ini. Jika sudah disahkan, baru pemerintah akan menerbitkan Perppu Pemilu. Hal ini dilakukan agar Perppu yang
Anggota KPU, Mochammad Afifuddin, mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima KPU bahwa Perppu Pemilu akan diterbitkan dalam pekan ini. Namun, selama perppu tersebut belum terbit, KPU belum bisa mengatur pelaksanaan tahapan pemilu di daerah otonom baru (DOB) sehingga pengaturan tahapan masih dilakukan berdasarkanUU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan meskipun sekarang ini sudah memasuki tahun politik, namun para pemimpin bangsa harus tetap memprioritaskan kepentingan rakyat (4/12). Hal itu disampaikan Muzani saat menghadiri peringatan Haul Mbah Noer Durya bin Sayyid yang ke 35 di Pemalang, Jawa Tengah. Di tengah kesibukan para pemimpin politik mencari
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Adi Wibowo, menyoroti terkait keberadaan relawan Jokowi yang hingga kini masih melakukan berbagai aksi dan kegiatannya. Kunto Adi menilai, relawan Jokowi seharusnya sudah membubarkan diri ketika Jokowi telah memenangkan pilpres dan pemilu telah berakhir. Keberadaan relawan ini diduga memberikan zona nyaman bagi Jokowi.
Peneliti kepemiluan, Ihsan Maulana, berpandangan, pemerintah seharusnya bisa menjadikan momentum penyusunan Rancangan Perppu Pemilu untuk memasukkan substansi putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang masa jeda lima tahun bagi mantan narapidana yang ingin menjadi calon anggota DPR dan DPRD. Putusan MK tersebut bisa dimasukkan dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g UU
NasDem menilai calon presiden yang diusungnya Anies Baswedan dibenci lantaran kerap dibicarakan dalam nada negatif di media sosial (medsos). Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyarankan agar dilakukan upaya hukum jika merasa keberatan terkait hal itu. UU ITE secara tegas melarang penggunaan media sosial dengan menebarkan ujaran kebencian hate
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia melakukan jejak pendapat mengenai elektabilitas Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam survei tersebut Menteri BUMN, Erick Thohir, dinilai sebagai kandidat potensial Cawapres, terutama diinginkan oleh pendukung Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan bila melihat dari tren waktu ke waktu, elektabilitas
Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate, memberikan tanggapannya terkait pencabutan izin safari politik Anies Baswedan oleh beberapa pemerintah daerah. Menurut Johnny, pemerintah daerah perlu membantu kegiatan safari politik calon pemimpin demi meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Pemerintah daerah perlu membantu untuk membuka ruang komunikasi calon-calon pemimpin nasional ke berbagai tokoh dan masyarakat
