Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum pada Senin (12/12/2022). Dari informasi yang diterima Kompas, Presiden Jokowi menolak dan memberikan pilihan baru terkait dua pasal dalam rancangan Perpu Nomor 1 Tahun 2022. Pertama soal pemberhentian serentak anggota Komisi Pemilihan Umum
KUHP yang baru dinilai akan memperburuk situasi penegakan hukum di Indonesia, terutama terkait penindakan terhadap para pelaku korupsi, karena ancaman hukuman korupsi dalam KUHP tersebut lebih rendah ketimbang yang tertera dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, mempertanyakan apakah pemerintah dan DPR melihat fenomena korupsi saat
Bawaslu didorong untuk mengusut sumber dana kegiatan safari politik Partai Nasdem bersama calon presidennya, Anies Baswedan. Termasuk sumber dana penggunaan jet pribadi yang ditumpangi Anies ke Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, tak masalah Anies mengenalkan dirinya ke berbagai daerah sebagai bakal capres Nasdem. Namun,
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, saat ini Indonesia tengah memasuki masa peralihan dan pemulihan dari pandemi Covid-19, sehingga mempertanyakan tepat atau tidaknya pelaksanaan Pemilu 2024. Hal ini disampaikannya dalam diskusi yang digelar Poltracking Indonesia pada Kamis (8/12/2022). Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menanggapi
Masyarakat sipil mengungkapkan temuan dugaan manipulasi data hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan, dan beberapa daerah lain. Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Indonesia Corruption Watch, Netgrit, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Constitutional and Administrative Law Society, Forum Informasi
Deradikalisasi dan reintegrasi sosial terhadap eks narapidana terorisme belum merata karena baru menyasar mereka yang sudah melepaskan afiliasi dari kelompok teror tertentu dan berikrar setia kepada NKRI sejak berada di lembaga pemasyarakatan. Hendro Fernando, bekas koordinator persenjataan dan pendanaan JAD pada 2014-2016, mengungkapkan, setelah bebas, Agus Sujatno atau Agus Muslim,
Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima meminta pemerintah mengaudit Komisi Pemilihan Umum. Tuntutan tersebut disampaikan dalam unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan kader Prima di depan Kantor KPU pada Kamis (8/12). Perwakilan Prima diterima oleh Deputi Bidang Teknis KPU Eberta Kawima dalam pertemuan tertutup di KPU. Juru bicara Prima, Farhan
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, mengungkapkan jika koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat yakni Koalisi Perubahan bakal segera dideklarasikan (8/12). Pembahasan antara ketiga partai sudah mencapai kesepakatan. Nasdem semakin optimistis bahwa Koalisi Perubahan akan segera diumumkan. Sebab, elektabilitas Anies Baswedan pasca dideklarasikan sebagai capres usungan NasDem semakin meningkat.
Dukungan calon presiden di Pilpres 2024 pada tubuh PAN seakan terbelah. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut Ganjar Pranowo pantas menjadi capres dari PAN. Di sisi lain, sejumlah kader PAN di Riau secara personal mendeklarasikan dukungan kepada capres Nasdem, Anies Baswedan. Pengamat politik, Adi Prayitno, mengatakan perkara dukung mendukung bakal
Teror bom bunuh diri di Kantor Kepolisian Sektor Astanaanyar, Kota Bandung pada Rabu (7/12), menunjukkan proses deradikalisasi terhadap narapidana terorisme tidak semudah membalikkan telapak tangan. Agus Sujarno, terpidana terorisme yang bebas pada Oktober 2021, teridentifikasi sebagai pelaku bom bunuh diri tersebut. Kapolri, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa Agus
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem, Effendi Choirie, mengatakan safari politik Anies Baswedan ke Aceh akhir pekan lalu bukan merupakan kegiatan kampanye. Meski ada massa yang berkumpul, namun kegiatan itu merupakan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, silaturahim. Hal ini juga menjadi tugas partai politik untuk berkomunikasi dengan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto menilai, pengadaan dan pendistribusian set top box belum tepat sasaran. Karenanya, Kominfo diminta untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pemangku-pemangku kepentingan terkait. Terutama, untuk melakukan re-commitment migrasi ASO dan audit pendistribusian set top box agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
