Sejak membuka pos pengaduan kecurangan verifikasi faktual parpol pekan lalu hingga Minggu (18/12), Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menerima laporan dugaan kecurangan dari tujuh provinsi dan 12 kabupaten/kota. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menjelaskan dugaan manipulasi data itu terjadi dalam rangkaian peristiwa sepanjang 5-7 November 2022. Pada 5 November, setelah
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, meminta Bawaslu untuk menegur pejabat yang melakukan kampanye terselubung dengan memasang wajah dimana-mana. Menurutnya, Bawaslu harus adil dengan tidak hanya menyebut Anies Baswedan kurang etis dengan kegiatan safari politiknya. Menurut Herzaky, saat ini banyak pejabat publik yang sudah memasang wajahnya di mana-mana
Bawaslu buka suara terkait kabar adanya pertemuan antara Ketua KPU), Hasyim Asy’ari, dengan dengan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi untuk meminta maaf lantaran tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut. Menurutnya, pemberitahuan terkait ketetapan partai peserta Pemilu seharusnya diumumkan saat rapat
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung akan meminta penjelasan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Hal itu harus dilakukan agar tidak mengganggu proses Pemilu mendatang. Publik juga perlu mendapatkan penjelasan dari KPU terkait dugaan-dugaan kecurangan
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengaku proses penentuan nomor urut partai politik (parpol) pada pemilu kali ini memang sedikit menguntungkan partai yang telah berada di parlemen, terutama 5 parpol parlemen dengan nomor urut 1-5, yakni PKB, Gerindra, PDIP, Golkar dan Nasdem. Namun, bukan berarti
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu, Kaka Suminta, mengatakan penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tak sepenuhnya sesuai dengan prinsip untuk memenuhi kedaruratan dan kekosongan hukum. Menurut Kaka, persoalan nomor urut parpol peserta pemilu bukan hal mendesak untuk dimasukkan ke
Seiring dengan ditetapkannya 17 partai politik nasional dan enam partai lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum, Rabu (14/12/2022), kontestasi Pemilu 2024 diperkirakan semakin ketat. Penjabat Sementara Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Hurriyah menilai kontestasi semakin ketat karena parpol-parpol yang menjadi kontestan pemilu memiliki ceruk
Partai Ummat merupakan salah satu dari sembilan partai non parlemen yang mengikuti verifikasi faktual dan dinyatakan tidak memenuhi syarat di dua Provinsi yakni Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, menyatakan bakal mengungkap beragam barang bukti ke publik, karena merasa dicurangi atas tidak lolosnya
Anggota DPD RI, DR Abdul Kholik, mengatakan meskipun pernyataan Bupati Miranti tidak elok karena disampaikan secara vulgar tentang dana bagi hasil migas untuk daerahnya, walaupun substansinya ada benarnya. Ini karena tuntutan keadilan daerah yang memiliki sumber daya alam dan menyumbang pendapatan negara telah muncul dari zaman dahulu. Bupati Meranti berhak
KPU akan mengumumkan partai-partai yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024 pada hari ini, Rabu (14/12/2022). Pengumuman ini akan dilanjutkan dengan pengundian nomor urut partai. Ketua KPU, Hasyim Asy’ari mengatakan KPU akan menetapkan partai yang lolos pemilu pada Rabu siang. Sebelum menetapkan dan mengumumkan, pihaknya akan menggelar rapat pleno rekap hasil
Jumlah anggota DPR di periode 2024-2029 ditetapkan bertambah lima orang sehingga total menjadi 580 orang. Anggota DPD juga bertambah sebanyak 16 orang, sehingga di periode selanjutnya akan menjadi 152 anggota. Dalam Pasal 186 Perppu 1/2022 disebutkan, jumlah kursi anggota DPR sebanyak 580 kursi. Ketentuan ini mengubah Pasal 186 di UU
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pemilu diterapkan KPU untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah muncul dugaan manipulasi data hasil verifikasi faktual parpol (12/12). Polemik ini mestinya dijadikan momentum meningkatkan keterbukaan terhadap proses pemilu, termasuk dengan membuka berita acara rekapitulasi verifikasi faktual yang diduga dimanipulasi.
