RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya resmi disahkan menjadi undang-undang (UU) pada Rapat Paripurna DPR pada Kamis (17/11/2022). Seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan setuju RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk disahkan menjadi undang-undang. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus yang mewakili
Mendagri, Tito Karnavian, memastikan pemerintah akan mengikuti kesepakatan antara DPR, KPU hingga Bawaslu tentang rencana nomor urut partai politik di pemilu 2024 yang tak lagi diundi masuk ke rancangan Perppu Pemilu. Isu nomor urut parpol masuk Perppu pemilu masih bersifat teknis, tetapi Mendagri akan membahas soal rencana ini bersama dengan
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, mengatakan kebocoran data yang kembali terjadi menunjukkan bahwa pemerintah tidak belajar dari kesalahan. Pasalnya, ini bukan pertama kali terjadi dugaan kebocoran data dari aplikasi PeduliLindungi. Kebocoran data yang juga pernah terjadi pada 2021. Sukamta menilai kesadaran lembaga yang bertindak sebagai pengumpul, pengelola,
Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggarini, menilai proses perancangan Perppu UU Pemilu anomali (16/11). Sebab, Perppu yang sejatinya produk hukum Pemerintah, ternyata melibatkan DPR dalam pembahasannya. Tujuan awal Pemerintah merancang Perppu UU Pemilu ini adalah mengakomodasi tiga provinsi baru Papua agar bisa ikut Pemilu 2024, yang tahapannya sudah berjalan. Baik
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP Sadarestuwati mengatakan pertemuan kedua tokoh tersebut merupakan hal yang biasa (16/11). Terlebih, Megawati dan SBY merupakan mantan Presiden Republik Indonesia. Selain itu, duduk semeja tersebut sekaligus menunjukkan keduanya tak ada masalah. Kedua mantan presiden itu duduk semeja pada gala dinner para Kepala Negara dan
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, mengatakan pembahasan tentang rancangan Perppu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah memasuki tahap akhir (15/11). Pemerintah sudah beberapa kali membicarakan materi perppu dengan DPR dan penyelenggara pemilu dalam rapat konsinyering. Bahtiar menilai seyogianya perppu bisa diterbitkan sebelum 6 Desember atau saat
Komisi II DPR menyetujui dua dari tiga rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) yang diajukan Bawaslu dalam rapat dengar pendapat pada Selasa (15/11/2022). Komisi II menyetujui Rancangan Perbawaslu Pengawasan Partisipatif dan Rancangan Perbawaslu tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum. Sementara itu, Komisi II
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menegaskan pertemuan Anies Baswedan dan Gibran Rakabuming menunjukkan kedewasaan berpolitik. Pertemuan ini memperlihatkan bahwa semua tokoh politik bisa bersatu, serta menunjukkan bahwa permusuhan dan rasa kebencian harus dibuang dari politik. Willy menilai sikap politik yang ditunjukkan Anies dan Gibran harus dicontoh oleh politikus lain.
Pada Selasa (15/11/2022), akun Bjorka menyatakan memiliki 3.250.144.777 data dari aplikasi PeduliLindungi. Data itu mencakup nama, alamat surel, nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, tanggal lahir, identitas perangkat, status Covid-19, riwayat cek, riwayat penelusuran kontak, hingga vaksinasi. Dalam unggahannya tersebut, Bjorka membagi data yang ia tawarkan menjadi beberapa kategori, yakni
Kemendagri berencana melantik sekretaris daerah untuk tiga daerah otonom baru Papua pada Selasa (15/11/2022). Rencana pelantikan sekretaris daerah itu disampaikan Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Valentinus Sudarjanto Sumito (14/11/2022). Menurut Valentinus, sekda tiga provinsi DOB Papua akan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri
Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, mengomentari Presiden Joko Widodo yang belum mengucapkan selamat ulang tahun ke Partai NasDem. Menurut Said, menilai hal tersebut tak bisa disimpulkan akibat miskomunikasi. Presiden Jokowi miliki sejumlah kesibukan beberapa waktu terakhir. Said mengatakan Jokowi selalu menghormati para ketua umum parpol, semua pemangku kepentingan, serta politik.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang Undang Provinsi Papua Barat Daya (RUU PBD). Pengesahan RUU PBD ini agar pemerintah segera mengeluarkan Perppu UU Pemilu yang akan mengakomodasi daerah otonomi baru (DOB) Papua. Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan Wapres sangat berharap dalam konteks ini bagaimana agar
