Kebijakan Otsus Papua yang telah ditetapkan dan dianggarkan oleh pemerintah bertujuan untuk memacu percepatan kesejahteraan terutama untuk Orang Asli Papua (OAP). Diharapkan kebijakan tersebut dapat berjalan baik terutama bagi pembangunan dan kesejahteraan OAP. Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Papua Willem Frans Ansanay berharap UU Otonomi Khusus Papua bisa dimanfaatkan secara maksimal
Partai Persatuan Indonesia (Perindo), PSI, Partai Hanura, PKP, PBB dan Partai Garuda membahas wacana koalisi untuk Pemilu 2024. Ke depan, Partai Berkarya juga akan masuk dalam koalisi tersebut, sehingga total suara secara keseluruhan ketujuh partai itu 13,6 juta suara (terbesar nomor dua setelah PDIP). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum
Dari survei Litbang Kompas pada Januari lalu, ada setidaknya 13 figur yang dirujuk masyarakat untuk menjadi calon presiden (capres). Hasil survei juga menunjukkan, figur berlatar belakang militer (32,5 persen) dan kepala daerah (32,3 persen) dianggap paling cocok menjadi capres. Selain itu, tokoh berlatar belakang birokrat juga dianggap cocok sebagai capres,
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024 sampai saat ini masih digodok. Calon Presiden yang diusung maksimal hanya ada tiga nama kandidat. Pemilihan kandidat ini masih terus dilakukan oleh tim Bappilu Partai NasDem. Dengan menyiapkan tiga kandidat capres itu, rencana Partai NasDem
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, mengungkapkan bahwa Partai Golkar dan ketua umumnya Airlangga Hartarto tidak bisa dianggap remeh di Pemilu 2024 meskipun elektabilitas disebut menurun, karena Golkar belum memanaskan mesin saat ini. Peluang Airlangga menang di Pilpres 2024 terbuka lebar, karena punya banyak massa dan kader yang
Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Guspardi Gaus, menyatakan jika ada seorang menteri ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara, maka diharapkan menteri tersebut mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri. Walaupun jabatan Kepala Otorita IKN memang pemerintah daerah khusus setingkat menteri dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden, tetapi tidak
Dalam keterangan resmi dari junta militer Myanmar, disampaikan bahwa Myanmar menerima kritik dan saran yang disampaikan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN pekan lalu, tetapi keberatan apabila Utusan Khusus ASEAN mendatangi kelompok oposisi yang menurut junta sebagai organisasi teroris. Ini mengingkari lima Konsensus ASEAN. Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah,
Hasil Survei Kepemimpinan Nasional Kompas terbaru mengungkap fakta bahwa publik sudah menyerap berbagai narasi dan argumentasi yang biasanya berujung pada keberpihakan politik. Hal ini terlihat dari selisih tingkat kepuasan atas kinerja pemerintahan yang demikian kontras, antara publik pendukung Presiden Jokowi dan bukan pendukung. Pada saat yang sama, konsolidasi parpol menunjukkan
Anggota KPU 2022-2027 terpilih Hasyim Asy’ari mengatakan para anggota terpilih segera menggelar konsolidasi internal, untuk memperkuat kelembagaan KPU menghadapi Pemilu Serentak 2024. Pembahasan konsolidasi termasuk soal SDM, keuangan/anggaran, sarana kantor dan gudang, serta IT kepemiluan. Konsolidasi internal tersebut akan dilakukan pada tingkat KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota. Walaupun
Hasil survei terbaru yang dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan sebagian besar masyarakat di Indonesia (sebanyak 71 persen) ternyata masih puas dengan kinerja Presiden Jokowi, terutama dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Namun, berdasarkan wilayah, Indikator mencatat Jawa Barat menjadi daerah dengan angka ketidakpuasan tertinggi terhadap kinerja Presiden Jokowi, disusul DKI
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani membantah adanya pernyataan yang menyebutkan pemerintah mulai membatasi pendanaan asing untuk organisasi masyarakat (21/2/2022). Salah satu sumber pendanaan bagi masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan adalah dari sumbangan lembaga asing, walaupun dalam proses pemberian bantuan tersebut ada prosedur yang harus dilewati. Prosedur yang dilakukan bertujuan untuk
Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, menjelaskan sesuai Pasal 65 UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, penjabat kepala daerah memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan kepala daerah. Namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 PP No. 49/2008 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, kewenangan tersebut dibatasi.
