Delapan dari sembilan partai politik (parpol) di DPR menyatakan sikap menolak pemilihan umum (pemilu) dengan sistem proporsional tertutup. edelapan parpol itu yakni Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut bakal menyampaikan kejutan dalam puncak peringatan HUT ke-50 PDIP, yang akan digelar di JIE Kemayoran pada Selasa (10/1/2023). Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut akan ada kejutan di HUT ke-50 PDIP. Meski tak menjelaskan secara detil, Hasto mengatakan kejutan terkait Pilpres 2024. Hasto pun
Mahkamah Agung (MA) menerjunkan tim khusus untuk menyelidiki kebenaran video rekaman pembicaraan hakim Wahyu Iman Santosa terkait kasus Ferdy Sambo. Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, tim khusus tersebut akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus pembunuhan Brigadir J tersebut. Andi menjelaskan pemeriksaan terhadap hakim
Mahkamah Konstitusi mulai menerima pengajuan permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Permohonan tersebut diajukan, antara lain, oleh Hasrul Buamona (dosen dan konsultan hukum kesehatan), Siti Badriyah (Koordinator Advokasi Migran CARE), Harseto Setyadi Rajah (konsultan hukum para anak buah kapal), Jati Puji
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward OS Hiariej, menjelaskan bahwa dalam rapat terbatas kabinet, pada Senin (26/12/2022), dibahas plus-minus jika UU Cipta Kerja, yang selesai direvisi terkait ketenagakerjaan, sertifikasi halal dan sumber daya air, tetap diajukan ke DPR, harus selesai sebelum November 2023, seperti diminta MK. Saat itu, DPR, yang
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, membuka rapat koordinasi penataan dapil bersama jajaran KPU daerah, Kamis (5/1/2023). Dalam rapat tersebut, Hasyim meminta penataan dapil DPR RI dan DPRD provinsi melibatkan segala macam ahli agar dapil yang dihasilkan benar-benar memenuhi asas penataan dapil yang baik. Dalam Pasal 185 UU Pemilu, terdapat 7 prinsip
Uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka tengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), mendapatkan penolakan keras dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, meminta kepada MK menolak uji materi UU Pemilu tersebut (05/01). Sebab, sudah sewajarnya MK konsisten dengan
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengatakan sebenarnya Ganjar dan Puan memiliki peluang maju sebagai capres yang sama besarnya. Menurut Agung, jika dilihat dari segi kuantitatif atau elektabilitas, PDI-P harus memilih Ganjar sebagai kandidat. Namun, secara kualitatif nama Puan mencuat karena banyak faktor. Apalagi, PDI-P tidak hanya melihat elektabilitas
Isu perombakan (reshuffle) kabinet semakin menguat di pekan pertama bulan Januari 2023. PDI-P menyinggung soal kinerja menteri-menteri dari Nasdem yang dinilai belum maksimal. Sementara itu, Nasdem menegaskan agar PDI-P tak mencampuri hak prerogatif Jokowi terkait reshuffle. Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan ada kemungkinan perombakan Kabinet Indonesia Maju
Juru bicara PSI, Ariyo Bimma, menegaskan, partainya menolak wacana perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka ke daftar tertutup. PSI sedang berupaya mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam permohonan uji materi soal sistem proporsional terbuka. Ariyo melanjutkan, PSI akan mengalami kerugian konstitusional apabila sistem proporsional tertutup diterapkan. Sebab, PSI merupakan partai
Memasuki tahun politik jelang Pilpres 2024, pengumuman capres PDI-P semakin dinantikan oleh publik, karena posisi PDI-P sebagai satu-satunya parpol yang telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Berkaca dari Pemilu 2014 dan 2019, Megawati kerap mengejutkan publik lantaran memberi isyarat, bahkan mengumumkan capres yang akan diusung dalam kesempatan
Mantan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, meninggalkan Partai Demokrat dan kembali ke Partai Golkar. Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam menilai masuknya Soekarwo ke Golkar akan berpengaruh besar terhadap perubahan peta kekuatan partai politik di Jawa Timur. Golkar dinilai mendapat energi baru dengan masuknya Soekarwo. Kehadirannya akan membawa energi
