Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil, resmi bergabung dengan Partai Golkar. Hal itu ditandai dengan pengumuman dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga dihadiri Ridwan Kamil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta (18/1/2023). Pengamat politik Poldata, Fajar Arif Budiman, menilai hal itu tidak terlepas dari kemampuan politik
Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, mengatakan bahwa koalisi perubahan tidak akan goyah dan akan memenangi Pilpres 2024. Koalisi perubahan yang dihuni oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus berlayar meski diterpa isu reshuffle kabinet yang dinilai bakal menggoyahkan koalisi. Syahrial mengatakan,
Ridwan Kamil akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Partai Golkar. Hal itu diungkapkan Emil, sapaan Ridwan Kamil, saat meresmikan underpass Dewi Sartika, Kota Depok (17/1/2023). Dua kali pilkada tanpa partai membuat Emil akhirnya memilih untuk menjadi kader partai. Rencananya, Emil akan mengumumkan masuk Partai Golkar secara resmi pada Rabu (18/1/2023).
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengumpulkan para kadernya di Nasdem Tower (16/1/2023). Ketua Bidang Media dan Komunikasi DPP Partai Nasdem, Charles Meikyansah, mengatakan pertemuan tersebut membahas berbagai isu aktual, termasuk perkembangan dari eksternal maupun internal partai. Pertemuan itu dilakukan antara pengurus DPP dan anggota DPR dari Nasdem. Dinamika politik
Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate, menyatakan pertemuan antara Ketua Umum Surya Paloh dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di London tidak membicarakan isu reshuffle kabinet. Plate menegaskan, pembicaraan mengenai reshuffle kabinet merupakan wewenang Presiden Joko Widodo, bukan menteri-menterinya. Plate juga meminta agar pertemuan itu tidak ditafsirkan
Komisi II DPR disebut mestinya tidak bisa menolak keputusan MK yang mengabulkan gugatan dan menyerahkan kewenangan penetapan daerah pemilihan (dapil) DPR dan DPRD provinsi ke tangan KPU. Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Jabodetabek, Anwar Razak, mengatakan DPR tetap mempunyai tugas melakukan koreksi terhadap KPU jika dianggap belum memenuhi prinsip-prinsip pembentukan
Politisi senior PDI-P, Hendrawan Supratikno, menilai bahwa Ketua DPP PDI-P Puan Maharani memahami betul soal AD/ART di PDI-P, termasuk pencapresan. Hal itu disampaikannya merespons pernyataan Puan yang meyakini bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan menunjuk kader terbaik untuk dicalonkan sebagai presiden. Anggota Komisi VI DPR ini menambahkan, Puan dalam
Partai Golkar dinilai akan mendapatkan dampak signifikan jika berhasil merekrut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai kadernya sebelum Pemilu 2024. Direktur Eksekutif Algoritma, Aditya Perdana, menganggap antara Golkar dan Ridwan Kamil bakal tercipta simbiosis yang saling menguntungkan. Ridwan Kamil dianggap membutuhkan kendaraan untuk bisa berbicara banyak di Pemilu 2024. Sementara
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, mengatakan Partai Demokrat setuju dengan Partai NasDem jika calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan harus bisa mendongkrak suara atau elektabilitas. Andi mengatakan pihaknya tak mau berandai-andai perihal cawapres mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Pilpres 2024. Namun, Andi menyinggung jika dalam berbagai hasil
Politikus PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengomentari aksi delapan fraksi DPR yang kembali menyatakan penolakan sistem Pemilu coblos partai sekadar ‘hore-hore’. Menurut Pacul, perbedaan pandangan soal sistem pemilu ini setidaknya menciptakan diskursus. Pacul menyerahkan gugatan sistem pemilu terbuka di MK kepada para hakim. Waketum NasDem, Ahmad Ali, menilai pernyataan
Tak hanya mendeklarasikan penolakan terhadap sistem proporsional tertutup, sebanyak 8 parpol akan mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam sidang uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan Mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam
Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil, mengatakan Perludem menilai bahwa DPR tidak punya kewenangan untuk memaksa KPU menentukan desain daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2024 (11/01). Namun, bisa menyampaikan usulan. Fadli mengatakan, momen ini menjadi ujian bagi independensi dan profesionalisme KPU. Perludem menilai, dikuncinya dapil DPR RI dan DPRD provinsi oleh
