Presiden Jokowi mengatakan bahwa para menteri yang dipanggil ke Istana Kepresidenan pada Selasa (31/1/2023), berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah. Kedatangan para menteri atau pejabat tidak ada kaitannya dengan rencana perombakan kabinet. Menteri yang hadir antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Bulog Budi Waseso, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian
Koalisi masyarakat sipil mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP agar segera menelusuri dugaan manipulasi data dalam proses verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024. Kuasa hukum dari koalisi, Airlangga Julio, mengatakan, hingga saat ini, tim kuasa hukum belum menerima informasi atau surat resmi dari DKPP terkait verifikasi materiil atas
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat untuk Anies Baswedan bakal berimbas ke konstelasi politik menuju Pemilu 2024 (30/01). Partai-partai politik lain diprediksi segera mengumumkan capres dan cawapres mereka menyusul langkah PKS dan Demokrat. Walaupun poros koalisi telah terbentuk, hingga
Koalisi Perubahan yang digagas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tinggal selangkah lagi dibentuk dan dideklarasikan. PKS akan secara eksplisit organisatoris memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden Pemilu 2024 di Rapat Kerja Majelis Syuro PKS sekaligus Rapat Kerja Nasional DPP PKS pada 24 Februari
Wacana pergantian ini kembali mencuat setelah Presiden memanggil Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Namun, saat ditanyakan soal rencana pergantian menteri seusai meluncurkan ASEAN Indonesia 2023 pada Minggu (29/1/2023), Presiden kembali meminta semua pihak untuk menunggu. Peneliti senior pada Pusat Riset Politik BRIN, Firman Noor, melihat Presiden memang ingin merombak
Perludem menyoroti sikap partai politik yang minta diperbolehkan sosialisasi sebelum masa kampanye resmi dimulai. Menurut Perludem, keinginan tersebut hanyalah siasat partai untuk menghindari kewajiban pelaporan dana kampanye. Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, menjelaskan bahwa Menurut Titi, secara praktik, kegiatan sosialisasi itu sebenarnya sama saja dengan kampanye. Tapi, secara regulasi
Presiden Jokowi enggan mengungkap materi pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara. Jokowi tak mau menjelaskan secara rinci isi pertemuan tersebut, termasuk ketika ditanya apakah pemanggilan itu berkaitan dengan isu reshuffle. Jokowi juga tak menjawab tegas soal isu reshuffle pada 1 Februari mendatang, bertepatan dengan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik usulan Partai Demokrat agar segera dibentuknya sekretariat perubahan. Nantinya, sekretariat perubahan itu akan dijadikan sebagai sekretariat bersama calon mitra koalisi perubahan. Juru Bicara DPP PKS M Kholid mengatakan, pembentukan sekretariat perubahan ini bisa dijadikan sebagai bentuk persiapan menuju deklarasi bersama tiga partai dalam rangka mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Capres) 2024.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda usai bertemu dengan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dan sejumlah petinggi partai di Sekretariat Bersama (Sekber) PKB-Gerindra, mengatakan rencana koalisi Partai Nasdem dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat dapat bubar di tengah Jalan (26/1/2023). Menurut Huda, dalam pembicaraan tersebut, Ali mengungkapkan politik sangat dinamis dan Nasdem masih mungkin tak bergabung dengan Koalisi Perubahan bersama PKS dan Demokrat.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengaku peraturan yang melarang kampanye di media sosial sebelum masuk masanya belum ada sejauh ini (26/1). Dengan absennya aturan itu, Lolly menduga akan ada politisi yang curi-curi kampanye melalui media sosial sebelum memasuki masa kampanye untuk Pemilu 2024, karena terdapat rentang waktu yang panjang sebelum memasuki masa kampanye.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai wajar bila putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Paggarep, akhirnya berminat untuk terjun di dunia politik (25/01). Sebab, Kaesang besar di keluarga yang dekat dengan dunia politik, orangtuanya adalah presiden sedangkan kakak dan kakak iparnya juga menjabat sebagai wali kota. Doli
Sejumlah akademisi meminta agar revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, tak hanya terbatas pada pasal-pasal yang diusulkan pemerintah. Hal ini disampaikan pada rapat yang membahas revisi UU ITE dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen (25/1/2023). Saat ini, revisi difokuskan untuk mengubah
