Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI) Abdul Hakim mengatakan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto akan menjadi salah satu tonggak sumbu utama penentu arah koalisi partai politik jelang Pemilu 2024. Hal itu dapat terjadi karena Partai Gerindra dan Prabowo memenuhi tiga kriteria dalam membangun koalisi, yaitu elektabilitas capres, kemungkinan mendapatkan tiket
Perludem mempertanyakan KPU yang hingga sekarang belum menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu 2024. Padahal, pendaftaran partai politik akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2022. Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, menganggap hal ini sebagai keanehan. Pasalnya, ada banyak hal-hal teknis yang penting untuk dipersiapkan
Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, mengapresiasi sikap Kemendagri yang akhirnya berupaya menyiapkan aturan teknis khusus ini. Peraturan terkait Pj kepala daerah memang sudah ada di aturan perundang-undangan, namun itu tersebar di banyak aturan. Jadi existing aturannya sudah ada di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, maupun Undang-Undang ASN. Ari memaparkan lima
Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, dalam rapat tiga pilar PDI-P Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangkaraya (17/7/2022). mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri akan mencari seorang pemimpin (sosok capres-cawapres) yang kuat secara ideologi. Sosok yang dicari adalah sosok pemimpin yang pernah berkeliling ke seluruh Indonesia dan mengenal rakyatnya. Selain itu, sosok tersebut juga
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi keadaan di tiga provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, yang pemerintahannya tidak diawasi DPR Papua (DPRP) definitif hingga 2024. Saat ini, DPRP yang ada hanyalah DPRP provinsi induk. Belum ada DPRP untuk Provinsi Papua Selatan, Papua
Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya mengingatkan, di sisa masa waktu pemerintahan Preside Jokowi yang akan selesai pada 2024 dan tidak bisa maju kembali, problem utama yang mungkin dihadapi adalah loyalitas dan fokus kinerja di lingkaran pemerintahannya. Problem loyalitas pernah terjadi di periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, partai-partai
Survei elektabilitas calon presiden yang diselenggarakan Charta Politika di tiga provinsi menunjukkan, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah, survei Charta Politika mencatat elektabilitas Ganjar unggul telak dibandingkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menyampaikan bahwa Rakernas PDIP beberapa waktu yang lalu membuahkan rekomendasi penting, salah satunya mandat Ketua Umum PDIP kepada Puan Maharani untuk menjalin komunikasi dengan para ketum partai. Gerakan PDIP untuk membangun komunikasi ke partai-partai sedikit-banyak akan memberi pengaruh bagi dinamika koalisi yang mulai
Bawaslu mengemukakan kekhawatiran bahwa penggunaan Sipol sebagai alat bantu pendaftaran partai politik akan memicu masalah di kemudian hari. Sebab, penggunaan Sipol seakan-akan menjadi keharusan bagi partai politik untuk mendaftarkan diri. Padahal, sebelumnya, Bawaslu telah membuat putusan bahwa Sipol bukan hal wajib dalam upaya partai politik ikut serta dalam pemilu. Ketua
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Pilpres 2024 paling potensial diikuti oleh tiga poros koalisi. Poros pertama, kata dia, adalah PDI Perjuangan yang bisa mengusung pasangan calon tanpa berkoalisi. Lalu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar-PAN-PPP serta satu poros lagi yang akan terbentuk. Namun demikian, Airlangga mengatakan tetap ada
Presiden Jokowi saat berbincang dengan pemimpin redaksi media di Istana Negara (13/7/2022) meminta menteri-menterinya agak bekerja secara ekstra dalam menghadapi tantangan yang tak mudah, yakni ancaman resesi akibat krisis dan energi. Jokowi pun menyanggah saat ditanya apakah sudah tidak ada lagi perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Presiden menegaskan, perintah
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan bahwa draf Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai aturan teknis penjabat kepala daerah, telah 90 persen selesai disusun. Aturan teknis penunjukan penjabat kepala daerah tersebut ditargetkan rampung disusun sebelum Agustus. Namun demikian, tak menutup kemungkinan, formatnya bisa berubah menjadi peraturan presiden (perpres) maupun
