Menurut Menkopolhukam, Mahfud MD, peran dan keterlibatan masyarakat untuk mengawasi proses banding perlu dilakukan karena pemeriksaan perkara yang dilakukan akan tertutup, berbeda Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mahfud tidak menampik proses pemeriksaan perkara pada pengadilan tinggi bahkan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung kerap menghasilkan putusan yang mengejutkan masyarakat, apalagi jika
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, Presiden Joko Widodo tengah menyampaikan politik damai dengan turut menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai kandidat capres. Padahal, Demokrat merupakan parpol oposisi pemerintahan Jokowi sejak 2014. Menurut Ari, Jokowi kerap menunjukan politik itu berwajah humanis, bukan kekuasaan
Pengambilan keputusan tingkat satu terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah berlangsung pada Rabu (15/2/2023). Pengambilan keputusan diwarnai penolakan dua fraksi di DPR dan Fraksi Dewan Perwakilan Daerah. Fraksi yang menolak adalah Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS. Kedua fraksi juga pernah menolak pengesahan
Bawaslu menilai transaksi sumbangan dana kampanye Anies Baswedan pada Pilkada 2017, melanggar ketentuan dana kampanye dan masuk unsur pidana. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, penerimaan dana Rp 50 miliar itu merupakan pelanggaran karena melampaui batas maksimal sumbangan dana kampanye yang boleh diterima calon kepala daerah. UU Pilkada memperbolehkan calon kepala
Bawaslu tengah mempersiapkan peraturan yang mengatur bahwa Bawaslu berhak mendapatkan data dalam pengawasan pemutakhiran daftar pemilih. Saat ini, tahapan tersebut sudah berlangsung. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan Peraturan Bawaslu sedang proses sinkronisasi di Kementerian Hukum dan HAM (15/2). Jika sudah diundangkan maka Bawaslu berhak
Partai Ummat mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai bakal capres di Pemilu 2024. Anies menyampaikan rasa terima kasih kepada semua yang memberikan dukungan, dan menyatakan bahwa hal itu tanda kepercayaan (15/2). Menurut Anies, dalam setiap ajang kontestasi politik demokrasi akan selaku ada berbagai pihak yang mengutarakan sikap dan
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja Komisi III DPR, mengungkapkan PPATK bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk melihat potensi penggunaan dana hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai sumber pembiayaan pemilu. Dari hasil riset PPATK dalam dua pemilu terakhir, potensi itu ternyata ditemukan. PPATK memastikan nilai dana TPPU
Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azhari Ardinal, mengatakan partai politik dan koalisi harus segera mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada 2024. Hal itu diperlukan untuk mendorong publik segera menentukan pilihan politiknya untuk kemudian disuarakan pada kontestasi pemilu 2024. Partai dan koalisi yang lebih dulu mengusung capres
Menkominfo, Johnny G Plate, menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam permasalahan hukum pada Selasa (14/2). Pemeriksaan terkait dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo 2020-2022. Menkominfo memberikan keterangan terkait tugas pokok dan fungsi dan kewenangan Kementerian Kominfo terhadap BLU Bakti. Menurut Johnny, BLU Bakti
Bawaslu menyebut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pencocokan dan Penelitian (coklit) kadang tidak mendatangi rumah warga dalam pencocokan data sebagai sebuah kerawanan pemilu. Hal ini menjadi tantangan bagi KPU selaku penyelenggara. Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, menyebut KPU punya mekanisme menghadapi hal tersebut. KPU akan selalu melakukan periksa silang per
Pada hari ini, Selasa (14/2/2023), penyelenggaraan pemilihan umum ”lima kotak” tinggal setahun lagi. Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, mengatakan KPU optimis penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan sesuai rencana (13/2/2023). Berbagai tahapan yang sudah dijalankan di tahun 2022, dan kerangka hukum relatif tersedia dengan baik. Hasyim menyampaikan bahwa selain memastikan tahapan yang telah
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, mengatakan dirinya takkan lagi membahas polemik utang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar Rp92 miliar. Menurut Sandi, hal itu tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya justru dapat berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa menjelang pesta demokrasi 2024. Jelang Pilpres
