Hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura ke-VII di Kantor DPP PKS pada Kamis (23/2/2023), menyatakan bahwa Anies memenuhi tiga atau seluruh kriteria yang dijadikan pedoman bagi PKS dalam menentukan sosok Capres. Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, menyebutkan tiga parameter atau kriteria PKS tersebut diyakini ada pada diri seorang Anies Baswedan. Syaikhu menginstruksikan
Bawaslu telah menyurati KPU dan Mendagri Tito Karnavian soal pembukaan akses data data penduduk potensial Pemilu (DP4) untuk Pemilu 2024. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan bahwa Bawaslu juga masih menunggu respons Presiden Jokowi, karena tembusan surat juga diberikan kepada Presiden. Jika Bawaslu tidak mendapatkan respons terkait akses data DP4 itu,
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuturkan Demokrat dan Nasdem adalah garda terdepan dalam menolak wacana sistem pemilu tertutup. Hal itu disampaikan AHY usai bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Demokrat pada Rabu (22/2/2023). Menurut AHY, sistem proporsional Terbuka, merupakan sistem pemilu yang
Survei Litbang Kompas Januari 2023 turut mencari tahu siapa figur capres alternatif yang paling diminati oleh publik. Tiga figur capres alternatif dengan elektabilitas tertinggi adalah Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Elektabilitas Ridwan Kamil sebagai capres alternatif berada di urutan pertama dengan raihan 22,7 persen. Melejitnya sosok
Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, klaim bahwa Indonesia salah satu negara dengan skema fasilitasi hak pilih terbaik di dunia (20/2/2023). Titi mengatakan misalnya saat ini mulai menerapkan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Selain itu juga ada mekanisme sensus yang disebut dengan coklit untuk memastikan validitas dan akurasi serta daya jangkau
Jepang berupaya untuk menjaga komunikasi yang intens dengan seluruh anggota ASEAN, terutama Indonesia yang menjadi Ketua ASEAN tahun ini, terkait isu Myanmar. Wakil Direktur Divisi Kebijakan Regional Biro Hubungan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang Yazawa Hideki, mengatakan Indonesia berhasil menjalankan Presidensi G20 pada 2022 dan menjembatani aspirasi dari
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengabarkan terkait perkembangan dinamika politik, khususnya perihal Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang digagas bersama Gerindra. Cak Imin mengatakan PKB-Gerindra terbuka bagi partai politik yang hendak bergabung dengan KIR. Tak hanya itu, Cak Imin mengatakan pihaknya mengajak semua parpol untuk bergabung (21/2).
Litbang Kompas melakukan survei pada 25 Januari-4 Februari 2023. Berikut urutan 10 besar tingkat elektablitas partai politik berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas Januari 2023: PDI-P (22,9 persen), Partai Gerindra (14,3 persen), Partai Golkar (9 persen), Partai Demokrat (8,7 persen), Partai Nasdem (7,3 persen), PKB (6,1 persen), PKS (4,8 persen), Perindo
Oleh sejumlah pihak, isyarat Jokowi yang berbicara soal sosok capres dan cawapres Pemilu 2024, disebut-sebut sebagai sinyal dukungan atau endorsement politik. Di sisi lain, saking banyaknya tokoh yang pernah disebut, Jokowi dinilai tengah basa-basi saja. Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyebut langkah Presiden Jokowi yang menyebut sejumlah nama politisi dalam acara
Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu, Bachtiar Baetal, menyebut perlu dibedakan lebih dahulu mana sosialisasi mana kampanye. Menurutnya Bawaslu tengah mengatur adanya pelonggaran agar tidak setiap sosialisasi disebut sebagai kampanye. Dilonggarkan sebagai sosialisasi, sepanjang tidak ada ajakan, sedangkan esensi kampanye adalah ajakan memilih. Bawaslu juga menunggu regulasi
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengisyaratkan bahwa Mega enggan bertemu dengan Surya jika pertemuan itu bermaksud membahas tentang capres dan cawapre) untuk Pemilu 2024 (19/2). Hasto menyinggung soal adanya perbedaan antara partainya dengan Nasdem terkait pencapresan. Hasto lantas mengungkit soal Anies Baswedan yang kerap dicitrakan sebagai tokoh yang bertolak belakang dengan
Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan pemilih lebih memilih mencoblos calon legislatif ketimbang logo partai dalam pemilu. Idham menyebut hal itu dibuktikan dengan rekapitulasi berjenjang dalam pemilu sebelumnya. Dari rekapitulasi itu didapatkan hasil 75 persen pemilih memilih nama caleg dan 25 persen lainnya mencoblos lambang partai. Idham menyampaikan bahwa pemilih tidak
